DEMAK (Jatengdaily.com) – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021 diserahkan BPK RI Perwakilan Jawa Tengah kepada sejumlah kepala daerah, Selasa (26/4/2022). Untuk keenam kalinya, Pemerintah Kabupaten Demak mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Diperolehnya opini WTP dari BPK RI tentunya menjadi impian setiap pemerintah daerah. Bukannya sekali, Kabupaten Demak bahkan berhasil meraihnya enam kelai berturut sejak 2016 hingga 2021.
Terhadap capaian istimewa tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Demak HS Fahrudin Bisri Slamet spontan menyampaikan apresiasinya. “Opini WTP dari BPK RI terhadap LKPD adalah bukti bagusnya kinerja Bupati sebagai kepala daerah berikut jajarannya. Setelah berhasil mempertahankan hingga enam kali, kedepan diharapkan bisa lebih baik,” ujarnya.
Opini WTP yang keenam kalinya ini, lanjut FBS – sapaan Fahrudin Bisri Slamet, hendaknya menjadi pemicu dan pemacu semua OPD meningkatkan kinerja dan semakin taat aturan. “Jadikan hal-hal yang menjadi kendala di 2021, sebagai acuan yang harus diperbaiki di 2022,” imbuhnya.
Sebab WTP saat ini tidak lagi sekadar prestasi, namun menjadi tantangan agar bisa bekerja lebih lebih dan lebih baik lagi di masa mendatang. “Ibaratnya jika saat ini WTP telah teraih, pada LHP LKPD tahun anggaran 2022 hasilnya harus bisa di atas rata-rata yang wajar,” kata FBS.
Untuk itu DPRD sebagai mitra eksekutif dan bagian dari pemerintahan daerah sebagaimana UU Nomor 23 tahun 2014, siap mendukung sepenuhnya. Karena keberhasilan pemda adalah keberhasilan DPRD juga. Begitu pula kegagalan Pemda, akan menjadi kegagalan DPRD.
“Yang penting buah kerja keras bupati dan jajaran birokrasi ini layak mendapatkan apresiasi dan dukungan sepenuhnya, demi terwujudnya Kabupaten Demak yang semakin bermartabat, maju dan sejahtera,” tandasnya. rie-yds
