Puluhan Tenaga Nakes Honorer Perawat Bidan Tuntut Pemerintah Diangkat P3K

2 Min Read
Para Tenaga Kesehatan Perawat dan Bidan Deklarasi Tuntut Pemerintah Segera Diangkat P3K. Foto: adri

SEMARANG (Jatengdaily.com) Puluhan tenaga kesehatan di Jawa Tengah terdiri dari perawat dan bidan menuntut aspirasi ke pemerintah agar mereka diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K. Pihaknya bakal ke senayan bila tuntutan tidak kunjung terealisasikan.

“Kami minta Menteri Kesehatan harus hadir menyelesaikan upah tenaga kesehatan (nakes) honorer menjadi P3K. Jika tidak kami akan datang  ke DPR RI memperjuangkan nasib kami,” kata koordinator forum tenaga kesehatan honorer Bambang di Semarang, Jumat (18/2/2022).

Menurutnya tenaga kesehatan perawat dan bidan selama ini sudah bekerja secara secara profesional namun banyak diantara mereka mendapatkan gaji tidak layak. Selain itu, masih banyak Pemda tidak mengusulkan formasi nakes.

“Maka kami menuntut Kemenpan, dan Mendagri memberikan afirmasi. Karena sudah bekerja puluhan tahun disetarakan sama tenaga baru. Formasi dan afirmasi belum ada sama sekali selanjutnya kami bersama forum tenaga nakes akan melakukan pendekatan Bupati agar mendapatkan afirmasi,” jelasnya.

Sementara itu Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengatakan nakes honorer sudah disepakati akan diprioritaskan. Saat ini, pihaknya sudah menyiapkan sistem untuk para Nakes Honorer.

“Kami dari komisi IX sudah membentuk Panja Nakes honorer yang lebih sistematik untuk menyelesaikan persoalan ini. Berdasarkan PP 48 Tahun 2014 dan PP Permenpan 70 tahun 2020 memungkinkan para Nakes honorer akan diangkat menjadi P3K,” kata dia.

Menurutnya banyaknya para Bupati mendirikan rumah sakit namun tidak bisa mengalokasikan tenaga kesehatan menjadi tenaga P3K. Padahal para nakes sudah mengabdi puluhan tahun justru tidak ada kejelasan.

“Jangan sampai para nakes melakukan kegiatan yang membahayakan akibat tidak diperhatikan pemerintah. Maka sistem rekrutmen alokasi nakes dibuat afirmasi mereka sudah lama bekerja harus ada penghargaan. Para bupati harus mengusulkan ke Mendagri total alokasi. Persoalan biaya Bupati harus menyediakan dari APBD,” jelasnya. adri-she 

0
Share This Article
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.