DEMAK (Jatengdaily.com)- Tak kuasa hadapi kebaikan harga BBM, puluhan buruh yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Buruh Demak (Gebrak) berkonvoi mendatangi DPRD Kabupaten Demak, Kamis (15/9/2022). Mereka mengadukan hidup yang semakin terpuruk, yang tak hanya oleh adanya UU Cipta Kerja, namun juga oleh lonjakan harga kebutuhan pokok seiring kenaikan harga BBM.
“Omnibuslaw adalah pelanggaran pemerintah yang berimbas pada terpuruknya hidup buruh. Jangan perburuk nasib buruh dengan kenaikan harga BBM. Yang kami butuhkan adalah kenaikan upah buruh, bukan harga BBM,” kata Supoyo, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Pimpinan Unit Kerja (PUK) Buana Box.
Protes senada disampaikan Wibowo SRE, Supangat Arisa juga Mansyur TPeck. Disebutkan, UU Cipta Kerja sungguh merugikan pekerja. Karena UMK seperti pengalaman tahun lalu, kenaikan tak lebih dari lima persen bahkan kurang. Sementara kenaikan harga BBM bersubsidi di atas 30 persen.
“Kenaikan BBM telah berimbas pada kenaikan harga semua kebutuhan pokok. Sehingga pastinya berdampak pula pada perubahan standar KHL. Maka itu kami harap UU Cipta Kerja dikembalikan ke UU 13 tentang ketenagakerjaan yang mendasar pada standar KHL. Selanjutnya PP 25, 36 dan 37 harap dicabut,” ujar Bowo.
Ketua DPRD Demak HS Fahrudin Bisri Slamet didampingi Kapolres AKBP Budi Adhy Buono menemui pendemo. Foto: rie
Menemui perwakilan pengunjuk rasa didampingi Kapolres AKBP Budi Adhy Buono mengatakan, Ketua DPRD Demak HS Fahrudin Bisri Slamet menyampaikan, keprihatinan dan dapat mengerti kesulitan hidup dihadapi para pekerja. Maka itu secepatnya dia akan menghadirkan OPD terkait dan mempertemukannya dengan KSPI, agar Dewan Pengupahan Kabupaten Demak berfungsi baik.
Sedangkan mengenai penyesuaian harga BBM, disebutnya kewenangan pemerintah pusat. Kenaikan BBM karena kondisi negara dan dunia yang sedang krisis. Inflasi di Inggris bahkan mencapai 10,5 persen. Alhamdulillaah Indonesia masih bawah itu.
“Semua keprihatinan buruh keprihatinan kami. Sebenarnya pemerintah pusat sudah membuat skema agar masyarakat tetap mampu dan memiliki daya beli. Antara lain melalui pemberian bantuan sosial, sehingga menekan angka inflasi. Besaran bantuan sosial dua persen dana transfer umum,” ujarnya.
Yang penting, lanjut Fahrudin Bisri Slamet, para pekerja dihimbau tetap optimis dan tidak pesimis. Yakin bansos akan mampu menekan inflasi. Sebab ketika kondisi nasional baik, perekonomian menjadi baik. rie-she
