SEMARANG (Jatengdaily.com) – Fraksi Partai Gerindra di DPRD Jateng menginginkan Pemprov Jateng fokus dalam pengentasan kemiskinan. Salah satunya melalui program perbaikan Rumah Tak Layak Huni (RTLH).
Hal itu ditekankan karena sebanyak 3,93 juta orang atau 11,35 persen dari penduduk Provinsi Jawa Tengah miskin menurut perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2021.
Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra Jateng, Iskandar Zulkarnain mengatakan kondisi itu salah satunya terlihat dari tempat tinggal warga masyarakat Jateng. Masih banyak rumah-rumah warga yang masuk kategori tak layak huni.
“Program RTLH ini harus terus dilaksanakan. Karena bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat miskin secara langsung,” kata Iskandar Zulkarnain, Jumat ( 4/03/2022).
Menurutnya, masyarakat miskin kesulitan untuk merenovasi tempat tinggalnya. Lantaran pendapatan yang diperoleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan terlebih dahulu.
Sebagai catatan, pada tahun 2022 ini, Pemprov Jateng ditarget mampu melakukan perbaikan pada sebanyak 11.417 rumah tak layak huni (RTLH). Fokus sasaran untuk menangani RTLH di 19 kabupaten yang masuk dalam kategori intervensi penanganan kemiskinan ekstrem (PKE).
Untuk nominal bantuan per unit RTLH, Fraksi Gerindra menjadi salah satu yang mendorong peningkatan bantuan. Jika sebelumnya Rp 10 juta per unit, kini menjadi Rp 12 juta per unit.
“Idealnya Rp 15 juta per unit. karena ada kenaikan harga material dan lainnya. Tapi kami juga pertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Kedepan kami dorong naik lagi untuk bantuan masyarakat miskin ini,” kata Iskandar yang merupakan anggota Komisi D DPRD Jateng ini.
Di Jateng sendiri ada sejumlah kabupaten dengan kategori kemiskinan. Menurut data pada bulan Oktober lalu, angka kemiskinan ekstrem lebih dari 6 persen bahkan sampai 10 persen yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Brebes.
Program pengentasan kemiskinan, lanjut Iskandar, juga harus dilakukan oleh pemerintah di kabupaten dan kota di Jateng.
Menurutnya, karena jumlah warga miskin cukup banyak maka penanganan tak bisa dilakukan sendirian. “harus kerjasama untuk menekan angka kemiskinan. Baik pemerintah di semua tingkatan pemerintahan dan swasta,” kata Iskandar.st