SEMARANG (Jatengdaily.com) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah (Jateng) meminta seluruh partai politik (parpol) agar tidak berkampanye di lingkungan tempat ibadah. Pihaknya bakal menggerakkan jajarannya di 35 kabupaten kota Jateng dan menggandeng para tokoh lintas agama untuk antisipasi mencegah munculnya politik identitas SARA yang rawan terjadi pada Pemilu 2024.
“Kita libatkan semua lapisan masyarakat untuk pengawasan partisipatif. Kita juga ada pemantau pemilu, ada juga kita gandeng saka pramuka. Semua stakeholder kita libatkan untuk menangkal politik identitas SARA,” kata Ketua Bawaslu Jateng Muhammad Amin di Semarang, Jumat (3/3/2023).
Dia menyebut sesuai Dalam Pasal 280 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bahwa pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang menggunakan fasilitas tempat ibadah dan tempat pendidikan. Mengingat muncul adanya isu partai politik tertentu yang menggaungkan penggunaan politik identitas dalam kegiatan politik bakal bersurat ke partai politik agar tidak melakukan kampanye terselubung.
“Kita maksimalkan tugas pencegahan dan penindakan. Lalu surat himbauan kepada para partai politik agar tidak melakukan kampanye-kampanye terselubung. Misalnya sosialisasi calon pasangan kok di masjid, itu dilarang. Jadi aturannya sudah jelas. Kami ingatkan dan terus sosialisasi ke masyarakat hindari politik identitas SARA. Karena hal ini tidak sesuai dengan asas di Pemilu negara kita,” ungkapnya.
Pihaknya menghimbau kepada semua partai politik agar menggelar kampanye secara sehat sehingga terwujud pesta demokrasi yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil (luber jurdil) dan berintegritas.
“Jateng masih kondusif, belum ada riak-riak. Tapi kita Bawaslu harus antisipasi dan deteksi dini,” tandasnya. adri-yds
