DEMAK (Jatengdaily.com)- Hujan intensitas tinggi yang sering mengguyur akhir-akhir ini berdampak banjir di sejumlah wilayah di Kabupaten Demak. Termasuk di dalamnya terkategori parah adalah Sayung, Mranggen, dan Karanganyar.
Saat audiensi dengan Ketua DPRD Kabupaten Demak HS Fahrudin Bisri Slamet, Kades Wonorejo Kecamatan Karanganyar A Roziqin menyampaikan, beberapa tahun terakhir desa Wonorejo ‘kolaps’ akibat PADesa nihil. Hal itu dikarenakan, bengkok desa yang berlokasi di Dukuh Kedung Banteng terendam banjir nyaris sepanjang tahun.
Disebutkan, banjir yang merendam persawahan di Kedung Banteng ini dampak Avour C71 dan Siphon Gajah yang tidak berfungsi optimal. “Utamanya saat hujan, air tidak mengalir malah balik ke sawah. Surutnya menunggu bagian depan surut, baru bisa mengalir,” ujarnya, didampingi Sekdes Wonorejo Syaiful Ulum, Jumat (24/2/2023).
Akibat banjir berkepanjangan tersebut, lahan persawahan tak dapat ditanami. “Bahkan petani kami persilakan menggarap lahan banda desa tanpa sewa, hanya berbagi hasil panen saja mereka tidak mau. Akibatnya desa pun merugi karena tidak ada pemasukan dari APBDes,” imbuhnya.
Upaya menghubungi BBWS sebagai pemangku kepentingan bahkan sudah dilakukan pihak desa. Menurut Syaiful Ulum, pihak BBWS sudah melakukan pengecekan. Hanya saja sejauh ini belum ada tindak lanjut.
“Siphon Gajah itu ada tiga gorong-gorong, namun hanya satu yang berfungsi. Jika semua berfungsi normal, dan diberi jeruji agar sampah tidak masuk, yakin tak ada genangan banjir. Begitu juga Avour C71 harus dikeruk sedimentasinya, agar bisa menampung buangan banjir dari sawah,” kata Roziqin.
Sehubungan itu, Plt Kepala DinPUTR Kabupaten Demak Ririn Suryandari menjelaskan, upaya penanganan banjir sejauh ini telah dilakukan melalui pengerukan sampah di sejumlah sungai. Namun karena keterbatasan anggaran dan peralatan, belum bisa dilakukan secara komprehensif.
“Walau begitu kami akan berkoordinasi dengan BBWS, untuk normalisasi sungai-sungai yang menjadi kewenangan BBWS,” tuturnya.
Mengenai keluhan warga Wonorejo, Ketua DPRD Kabupaten Demak HS Fahrudin Bisri Slamet berpendapat, di mana pun banjir solusinya adalah normalisasi sungai. Pemerintah daerah melalui OPD terkait hendaknya segera berkoordinasi dengan BBWS untuk normalisasi tersebut.
“Jika perlu pengadaan backhoe (alat berat), usahakan pelaksanaannya pada anggaran perubahan. Karena bila hanya punya satu pastinya tidak akan bisa optimal untuk tangani banjir ataupun pemeliharaan di beberapa titik sekaligus. Sehingga 2024 sudah tidak ada banjir lagi,” tandas politisi PDIP itu. rie-she