SEMARANG (Jatengdaily.com)- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah telah menyelamatkan uang dan aset negara di 35 kabupaten kota senilai Rp457 miliar. Ada pula aset daerah yang diselamatkan berupa bangunan gedung tanah di sejumlah titik kabupaten.
“Temuan satu kabupaten nilainya sampai ada kafe mungkin maksudnya pemda bagus untuk apresiasi kepada pekerja seni, tapi ternyata ketika untuk tongkrongan tidak diperpanjang kontraknya,” kata Karyadi usai kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 16 Pemda di lantai 2 kantornya, Jalan Perintis Kemerdekaan, Pudakpayung Semarang, Jumat (20/12/2024).
Sedangkan untuk bisa selamatkan aset aset yang dikuasai pihak ketiga nilainya Rp467 miliar. Untuk potensi kerugian daerah Rp116 miliar. Sehingga potensi penyimpangannya menjadi kecil.
Sedangkan aset daerah yang diselamatkan BPK Jateng terbesar yaitu milik BPR Jepara Artha. Ada pula aset daerah yang diselamatkan berupa bangunan gedung tanah di sejumlah titik kabupaten.
“BPR Jepara Artha telah diputus pailit oleh OJK. Kemudian ada pula aset daerah yang diselamatkan berupa bangunan gedung tanah. Temuan satu kabupaten nilainya sampai ada kafe mungkin maksudnya pemda bagus untuk apresiasi kepada pekerja seni, tapi ternyata ketika untuk tongkrongan tidak diperpanjang kontraknya,” tuturnya.
Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana mengatakan LHP yang diserahkan BPK Jateng kepada 16 Pemda sebaiknya ditindaklanjuti dengan teliti dan benar. Karena pihaknya menyarankan perbaikan laporan keuangan harus bisa dikerjakan maksimal 60 hari setelah diserahkan oleh BPK.
“60 hari yang kita harapkan selesai dan diserahkan ke Kepala BPK Jateng. Fokus pemeriksaan penting untuk memberi masukan ke pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam hal ini kita untuk membentuk pemerintahan yang bersih, tidak bisa berjalan sendiri harus melibatkan tim pengawasan. Ada BPK, BPKP, DPRD dan perlu masukan dari Ombudsman,” kata Nana.
Perlu ada peran dari eksternal untuk memperbaiki kinerja keuangan Pemda maupun Pemprov.
“Ada temuan yang tentu kita harus segera menyusun rencana aksi. Agar hasil audit BPK jadi masukan bagi pemda secara administrasi dan memastikan seluruh program bisa terlaksana maksimal,” pungkasnya. adri-she