DEMAK (Jatengdaily.com)- Masyarakat harus pintar dan jeli membedakan antara rokok bercukai resmi dan yang ilegal. Selain berbahaya bagi kesehatan, karena tak ada kejelasan kandungan zat adiktif di dalamnya, rokok tanpa cukai resmi tidak bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat maupun petani tembakau.
Pada acara sosialisasi Peraturan Perundangan di Bidang Cukai 2024, Bupati Demak dr Hj Eisti’anah SE menyampaikan, mengenali ciri rokok bercukai ilegal dan yang bercukai resmi penting bagi masyarakat, khususnya perokok juga pedagang. Karena rokok bercukai resmi akan memberikan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) bagi daerah. Anggaran dari negara yang jumlahnya kurang lebih Rp 40 miliar itu besar manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat.
Sosialisasi tentang gempur rokok ilegal yang dihadiri pula Plt Kabag Ekonomi Setda Demak Arief Sudaryanto SSos MSi, perwakilan dari Bea Cukai Semarang, serta Plt Camat Dempet Sarkawi SH MH itu, menurut bupati, bukan menyuruh para perokok berhenti merokok. Melainkan mengarahkan mereka agar bersikap bijak, dengan mengenali ciri-ciri rokok yang bercukai resmi atau palsu.
“Kalau sudah merokok ya monggo, tapi belinya yang cukainya legal. Karena fisiknya sengaja dibuat pembuatnya hampir mirip. Maka kalau tidak teliti bisa merugikan kesehatan maupun keuangan negara,” ujarnya, Selasa (11/6/2024).
Lebih bupati menjelaskan, DBHCHT yaitu anggaran dari pusat yang diperoleh daerah penghasil tembakau dan hasil tembakau. Demak termasuk di dalamnya. Wilayah penghasil tembakau di Demak adalah Kecamatan Karangawen, Mranggen dan Guntur. Kalau pabriknya (penghasil hasil tembakau seperti rokok) ada di Mijen, Gajah dan Karanganyar.
“Sedangkan mengenai pemanfaatan DBHCHT, 50 persen untuk kesejahteraan masyarakat termasuk pekerja (pabrik) tembakau dan petani juga buruh pabrik. Sebagian diberikan dalam bentuk BLT, alat mesin pertanian (alsintan), perbenihan dan pupuk khusus tanaman tembakau,” urainya.
Sementara 40 persen lagi untuk membiayai jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu. Serta 10 persen lagi untuk penegakkan peraturan perundang-undangan tentang cukai dan sosialisasi gempur rokok ilegal, seperti diselenggarakan di aula Kecamatan Wonosalam tersebut, dengan peserta tokoh masyarakat, pedagang rokok, serta para perokok aktif.
“Oleh sebab itu, para perokok bercukai resmi otomatis membayar cukai, yang nantinya bakal kembali ke daerah. Begitu pun manfaatnya yang dirasakan masyarakat semakin banyak,” kata bupati.
Sedangkan bagi yang tidak merokok tapi mengetahui peredarannya, bisa melapor ke Satpol PP atau bahkan camat. “Sementara yang bercukai ilegal tidak jelas kandungannya, sehingga pastinya berbahaya bagi kesehatan,” imbuh bupati.
Sementara itu Plt Camat Dempet Sarkawi optimis, di wilayah Kecamatan Wonosalam tidak ada peredaran rokok ilegal, yang biasa dijual dengan harga jauh lebih murah. Komunikasi masyarakat yang baik dengan perangkat desa maupun kecamatan, diyakini menjadi benteng kuat penghalau peredaran rokok tak bercukai resmi. rie-she