SEMARANG (Jatengdaily.com)- Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Tatan Rustandi mengatakan, kolaborasi antara pemerintah dan akademisi, pihak swasta dan masyarakat, sangat dibutuhkan dalam memberikan desain untuk solusi pemecahan persoalan transportasi di perkotaan. ”Sebab, masyarakat butuh transportasi yang mudah, nyaman dan ketepatan dalam menunggu untuk mobilitasnya,” jelasnya, Kamis ((10/10/2024).
Hal ini dikatakan oleh Tatan Rustandi dalam Seminar Nasional “Tinjauan Aspek Kebijakan Publik dalam Penyelenggaraan Sistem Transportasi Perkotaan Berbasis Angkutan Umum Massal,” yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (Undip) dan Kemenhub.
Palayanan dan penyediaan transportasi di perkotaan sifatnya mendesak. Menurut Tatan Rustandi, ini menyusul meningkatnya jumlah masyarakat yang tinggal di perkotaan, sehingga berkolerasi dengan peningkatan mobilitas baik orang maupun barang. Apalagi jika perkembangan perkotaan sudah mengarah pada terbentuk wilayah aglomerasi, pola mobilitas akan menjadi semakin kompleks. ”Oleh karena itu butuh penataan sistem transportasi perkotaan, agar mampu mengakomodir perkembangan yang terjadi,” jelas Tatan Rustandi.
Seperti diketahui, kecenderungan masyarakat Indonesia yang tinggal di perkotaan semakin tinggi. Menurut data BPS saat ini masyarakat yang tinggal di perkotaan di Indonesia mencapai sekitar 155.523.750, dan Jawa Tengah menempati peringkat ketiga setelah Jawa Barat dan Jawa Timur.
Berdasarkan data BPS lagi, dari total penduduk Indonesia saat ini yaitu sekitar 277 juta jiwa, 57% nya tinggal di perkotaan. Jumlah tersebut cenderung meningkat dan diperkirakan pada tahun 2035 akan mencapai 66,6%. Semakin berkembangnya suatu wilayah perkotaan membawa implikasi pada meningkatnya mobillitas orang dan barang yang menuntut penyediaan transportasi umum massal agar kemacetan dapat terhindari. Seperti diketahui bersama bahwa kemacetan berimplikasi terhadap menurunnya kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat memberikan sambutan secara daring menyampaikan diperlukan berbagai langkah dan terobosan, agar lebih banyak daerah yang mampu dan berpihak, pada transportasi massal perkotaan.
Menhub menyebut belum sepenuhnya pemerintah daerah mampu menjalankan kewenangan penyelenggaraan transportasi perkotaan ini secara optimal. “Untuk itu perlu berbagai langkah terobosan agar semakin banyak Pemerintah Daerah memiliki keberpihakan dan kemampuan menyelenggarakan angkutan umum massal perkotaan secara mandiri,” kata Menhub.
Menhub menekankan pentingnya meningkatkan pemanfaatan angkutan umum massal sebagai solusi permasalahan di perkotaan. Karena berdasarkan data BPS, sekitar 57% dari 277 juta penduduk Indonesia tinggal di perkotaan, angka yang diprediksi akan naik menjadi 66,6% pada 2035.
Menhub juga menyebut pengembangan infrastruktur transportasi massal merupakan salah satu prioritas utama pemerintah untuk meningkatkan konektivitas dan mengurangi kemacetan. Meskipun sejumlah kota besar seperti Jakarta, Solo, Semarang, Bogor dan beberapa kota lainnya menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengembangan transportasi massal, namun masih banyak daerah lain yang masih menghadapi tantangan dalam hal ketersediaan infrastruktur, integrasi sistem, dan tingkat pelayanan.
Secara hukum penyelenggaraan angkutan massal perkotaan menjadi wewenang dari Pemerintah Daerah, namun belum semua daerah mampu secara optimal melaksanakan penyelenggaaraannya.
Lebih lanjut Menhub menyampaikan pemerintah terus mendorong peningkatan penggunaan angkutan umum massal perkotaan melalui berbagai upaya, salah satunya melalui penyelenggaran subsidi dengan skema Buy The Service (BTS).
Andil Akademisi
Rektor Undip Prof Dr Suharnomo mengatakan, kalangan akademisi memiliki andil dalam memberi masukan bagi kebijakan publik dalam penyelenggaraan sistem transportasi perkotaan berbasis angkutan umum massal. Diantaranya dengan melibatkan para pakar baik itu yang ahli di bidang teknik dan sosial dengan memberikan masukan. Yakni melalui penataan sistem transportasi perkotaan agar kompleksitas permasalahan transpotasi yang terjadi dapat dicegah.
Hal ini mengingat transportasi sebagai bagian pembangunan infrastruktur menjadi salah satu agenda prioritas Presiden Joko Widodo yang juga tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi, memperluas jaringan transportasi massal dan meningkatkan konektivitas melalui paradigma Indonesi sentris.
Hadir dalam kesempatan ini Dekan FISIP Undip yang juga pakar tata kelola pemerintahan Dr Teguh Yuwono MPol Admin dan Wakil Rektor (Warek) IV Undip Wijayanto SIP, MSi PhD, serta sejumlah nara sumber yang berkompeten di bidang trasportasi. she
