SEMARANG (Jatengdaily.com) – Sebanyak 15.996 Guru PAI di Jawa Tengah belum mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG). Jumlah tersebut berdasarkan Surat Edaran Kementerian Agama RI Nomor: B-5/DJ.I/DT.I.IV/HM.01/01/2025 Tanggal 16 Januari 2025 dan data dari Kanwil Kemenag Jateng. Dengan kata lain 44 % Guru PAI di Jawa Tengah belum PPG.
Dari data tersebut, sebanyak 1.189 guru SMA/SMK/SLB yang merupakan wewenang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah yang belum PPG. Adapun rinciannya adalah 17 GPAI SMA PNS, 67 GPAI SMA PPPK, 271 GPAI SMA Non PNS, 15 GPAI SMK PNS, 63 GPAI SMK PPPK, 713 GPAI SMK Non PNS, 43 GPAI SLB.
Demikian ditegaskan Hery Nugroho, Ketua DPW AGPAII Jawa Tengah yang didampingi Syaekudin, Sekretaris DPW AGPAII Jawa Tengah di sela-sela Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Menuntaskan Guru PAI Jawa Tengah yang belum PPG” yang diselenggarakan kerjasama antara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Jawa Tengah dan DPW AGPAII Jawa Tengah di Kantor DPD RI Jawa Tengah (15/2/2025).
“Alhamdulilah informasi dari Kanwil Kemenag Jawa Tengah, tahun ini sudah ada 12 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah yang membantu pembiayaan PPG bagi guru PAI jenjang SD dan SMP,” tambahnya.
Terhadap kondisi ini, Hery menjelaskan bahwa AGPAII Jawa Tengah banyak mendapatkan masukan dari para guru PAI di Jawa Tengah yang sudah lama mengabdi di sekolah belum bisa mengikuti PPG, padahal guru-guru dari mata Pelajaran lain yang seangkatan sudah lulus PPG dan sudah mendapatkan tunjangan profesi guru.
“DPW AGPAII Jawa Tengah bersama DPD AGPAII Kab/Kota Se-Jawa Tengah telah berjuang menyampaikan aspirasi para guru PAI sejak tahun 2019 sampai sekarang ke pemerintah provinsi, kabupaten/kota” tuturnya.
Berharap Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng Baru
Hery Nugroho berharap, Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ahmad Luthfi dan Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bapak KH. Taj Yasin yang baru dilantik dapat mengambil kebijakan untuk membantu pembiayaan guru PAI yang belum PPG. Apalagi melihat biaya PPG sekarang lebih murah dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu hanya 800 ribu per guru.
“Saya yakin Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mampu membiayai. Lebih-lebih Bapak Gubernur mempunyai konsep Ngopeni dan Ngelakoni serta mempunyai 11 prioritas, diantaranya yaitu pendidikan yang berkualitas dan merata melalui peningkatan kesejahteraan guru, pengajar agama. Melalui bantuan pembiayaan PPG ini, tentu nanti akan meningkatkan kesejahteraan guru, karena nantinya dari Kementerian Agama siap untuk membayarkan TPG nya.”
Kemudian Hery juga meminta ketua DPD AGPAII kabupaten/kota se-Jawa Tengah untuk terus mengawal dan memperjuangkan bersama guru PAI jenjang TK, SD, dan SMP baik negeri atau swasta yang belum PPG agar bisa ikut PPG melalui anggaran Pemeritah Daerah di masing-masing kabupaten/kota, khususnya daerah yang belum memberikan bantuan.
Sedangkan untuk jenjang SMA/SMK/SLB, DPW AGPAII Jawa Tengah akan terus mengawalnya.
Dalam kesempatan FGD tersebut, Syaekudin menyatakan bahwa selain dihadiri anggota senator DPD RI Abdul Kholik, hadir juga perwakilan dari pemerintah provinsi Jawa Tengah, yang diwakili Kustri Saptono, Kabid Pembinaan SMA pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Dian Wahyu Utomo, perwakilan dari Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah, dan pengurus DPW AGPAII, serta perwakilan DPD AGPAII kabupaten/kota se-Jawa Tengah. St