SEMARANG (Jatengdaily.com) – Reformasi birokrasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi sorotan dalam ujian terbuka promosi doktor Maria Widowati, SH., MH., yang digelar Program Studi Hukum Program Doktor (PSHPD) Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang, belum lama ini.
Dalam disertasi berjudul “Reformasi Birokrasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”, Maria menegaskan bahwa kunci utama keberhasilan reformasi birokrasi Polri terletak pada kualitas sumber daya manusianya.
Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untag Semarang Meluluskan Doktor Baru, Dr. Maria Widowati, SH., M.H. Dengan Predikat Cumlaude. IPK 3. 89, Masa Studi 2 Tahun 6 Bulan 26 hari. Angk XV. Doktor yang ke- 143.Foto:dok
Penelitiannya yang komprehensif berhasil ia pertahankan di hadapan dewan penguji dan mengantarkannya meraih predikat cumlaude dengan IPK 3,89. Ia pun resmi menyandang gelar doktor ilmu hukum ke-143 PSHPD Untag Semarang.
Dewan penguji dalam sidang tersebut antara lain Prof. Dr. Edy Lisdiyono, SH., M.Hum. (Ketua Sidang), Prof. Dr. Sigit Irianto, SH., M.Hum. (Sekretaris Sidang), Prof. Dr. Retno Mawarini Sukmariningsih, SH., M.Hum. (Promotor), Dr. Mashari, SH., M.Hum. (Ko-Promotor), Dr. Agus Wibowo, SH., M.Si., Dr. Markus Suryo Utomo, SH., M.Si., serta penguji eksternal Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, SH., M.Hum.
Dalam paparannya, Maria — yang kini menjabat sebagai Wakil Direktur Tahanan dan Barang Bukti (Wadir Tahti) Polda Jawa Tengah — menyoroti bahwa birokrasi pengembangan SDM di tubuh Polri belum sepenuhnya mencerminkan prinsip good governance.
“Masih terdapat berbagai kendala internal seperti keterbatasan sistem manajemen SDM, budaya birokrasi yang resisten terhadap perubahan, rendahnya kompetensi aparatur, serta ketidaksesuaian antara anggaran dan program,” ungkapnya.
Ia menambahkan, tantangan dari luar juga tidak kalah besar. Perubahan sosial-politik yang cepat, kemajuan teknologi, dan meningkatnya ekspektasi publik terhadap pelayanan menjadi tekanan tersendiri bagi institusi kepolisian.
Menurut Maria, reformasi birokrasi Polri hanya akan efektif jika dibarengi dengan pengembangan SDM yang profesional, transparan, dan akuntabel.
“Dengan SDM berkualitas, Polri akan mampu meningkatkan pelayanan publik, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta menjalankan prinsip good governance yang berlandaskan profesionalitas, akuntabilitas, dan efisiensi,” ujarnya.
Ia menegaskan, melalui reformasi yang berfokus pada penguatan SDM, Polri diharapkan menjadi institusi yang modern, profesional, dan terpercaya.
“Reformasi birokrasi berbasis SDM merupakan langkah strategis menuju pemerintahan yang bersih, efisien, dan melayani,” tandasnya.St
