SEMARANG (Jatengdaily.com) – Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang sejumlah wilayah di Pulau Sumatera dan menelan ratusan korban jiwa mendapat sorotan tajam dari parlemen.
Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menjadwalkan pemanggilan resmi terhadap Kementerian Kehutanan pada Kamis mendatang untuk membahas dugaan praktik pembalakan liar atau illegal logging yang disinyalir menjadi biang kerok parahnya dampak bencana tersebut.
Langkah ini diambil setelah melihat pola kerusakan lingkungan yang masif dan temuan material kayu gelondongan dalam arus banjir yang viral di media sosial.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, menegaskan bahwa banjir besar ini tidak bisa semata-mata dianggap sebagai fenomena cuaca ekstrem biasa.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) nanti, dewan akan mempertanyakan sejauh mana pengawasan pemerintah terhadap kelestarian hutan dan seberapa besar praktik penebangan ilegal berkontribusi terhadap bencana ini.
Menurutnya, material lumpur dan kayu besar yang terbawa arus menjadi indikator kuat adanya kerusakan di daerah hulu yang tidak bisa diabaikan.
“Hari Kamis kita panggil RDP dari Kemenhut. Stop illegal logging. Kalau tidak ada illegal logging, nyatanya arus banjirnya bawa lumpur, di bawahnya tentu lebih gede yang terbawa logging-nya atau kayu lebih besar,”kata Abdul Kharis Almasyhari saat ditemui di sela-sela Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) PKS Jawa Tengah di Semarang, Minggu (30/11).
Politisi Fraksi PKS tersebut mendesak Kementerian Kehutanan bersinergi dengan pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan menyeluruh dan transparan terkait penyebab utama banjir dan longsor ini.
Ia menekankan bahwa jatuhnya korban jiwa dalam jumlah besar seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk menindak tegas pelaku perusakan hutan.
Abdul Kharis juga menaruh harapan besar pada ketegasan Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan segala bentuk kejahatan lingkungan yang menyengsarakan rakyat.
“Korban banjir ini tidak bisa lagi terelakkan karena illegal logging atau pembalakan hutan yang berlebihan, tentu harus diselidiki. Pak Prabowo dengan segala ketegasannya soal illegal logging atau pembalakan hutan segera diselesaikan,”ungkapnya.
Sorotan tajam DPR ini sejalan dengan kegelisahan publik yang menyaksikan rekaman video viral di media sosial, di mana sejumlah besar kayu gelondongan tampak hanyut terbawa derasnya air bah. Banyak pihak menilai fenomena ini sebagai bukti nyata deforestasi masif yang telah mengabaikan prinsip keberlanjutan ekologis demi keuntungan sesaat.
Sementara itu, dampak kemanusiaan dari bencana ini tercatat sangat memilukan. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Sabtu (29/11) petang, total korban meninggal dunia di Pulau Sumatera mencapai 303 orang, sementara 279 orang lainnya masih dilaporkan hilang.
Angka kematian tertinggi tercatat di Sumatera Utara dengan 166 korban jiwa, terutama di Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Kota Sibolga. Di Provinsi Aceh, 47 orang dilaporkan meninggal dunia dengan wilayah terdampak parah meliputi Bener Meriah, Aceh Tenggara, dan Aceh Tengah.
Proses pencarian korban hilang masih terus dilakukan, dengan fokus pada titik-titik terparah di Sumatera Utara yang mencatatkan 143 orang hilang, diikuti Sumatera Barat dengan 85 orang hilang, dan Aceh sebanyak 51 orang. St