SEMARANG (Jatengdaily.com) – BPS Gelar Rapat Evaluasi Survei Monev MBG Provinsi Jawa Tengah. Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program strategis nasional yang harus kita sukseskan bersama, salah satunya dengan mengoptimalkan pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah.
Selain optimalisasi pembentukan SPPG, Jawa Tengah juga telah melakukan percepatan dengan pembentukan Tim Kelompok Kerja Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/88 tahun 2025. Berdasar keputusan tersebut hingga saat ini sudah terbantuk 15 tim kelompok percepatan yang berada di 3 Kota dan 12 Kabupaten.
Demikian sambutan Gubernur Jawa Tengah yang disampaikan oleh Asisten Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah, Sudjarwanto Dwiatmoko, saat membuka Rapat Evaluasi Survei Monev Makan Bergisi Gratis (MBG) BPS Provinsi Jawa Tengah di Hotel Grand Mercure, Solobaru, Minggu malam, 30 November 2025.
“Kebijakan dan strategi dalam mendukung implementasi MBG di Jawa Tengah meliputi, menjadikan MBG sebagai strategi ketahanan pangan dan peningkatan kualitas SDM; menetapkan MBG dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD dan Renstra); mengutamakan produk pangan lokal dengan penguatan rantai pasok;Mendorong inovasi menu bergizi berbasis potensi lokal dan berkelanjutan; serta mendorong peningkatan ekonomi masyarakat melalui partisipasi produsen dan UMKM lokal,” katanya.
Dalam sambutannya Gubernur menyampaikan bahwa pemerintah provinsi terus melakukan pengawasan keamanan pangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan MBG secara periodic dan berjenjang.
Plt Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah Endang Tri Wahyuningsih, dalam laporannya menyampaikan bahwa pada awal hingga pertengahan bulan November 2025 yang lalu BPS kembali mengadakan survei monitoring dan evaluasi program Makan Bergisi Gratis (MBG).
Survei ini merupakan yang kedua sejak pelaksanaan program MBG di awal tahun. Sebelumnya survei yang sama telah dilaksanakan BPS pada bulan Juni dan Juli yang lalu.
“Survei ini di bagi menjadi dua klaster, yaitu survei khusus dan survei baseline. Survei khusus dilaksanakan terhadap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG), supplier SPPG, sekolah dan siswa. Survei ini digunakan untuk mendapatkan gambaran penyelenggaraan program MBG mulai dari supplier bahan makanan, hingga bagaimana makanan sampai dikonsumsi siswa.
Bagaimana ekmudian kecenderungannya dalam mempengaruhi pengeluaran dan perilaku konsumsi keluarganya”, katanya.
Sementara klaster kedua yaitu survei baseline dengan responden rumah tangga.
Survei baseline digunakan untuk memperoleh gambaran sejauhmana program MBG ini memberi dampak pada kondisi sosial ekonomi rumahtangga siswa.
Survei BPS ini akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah sejauhmana tingkat keberhasilan berikut permasalahan yang menyertainya.
Ini menjadi pijakan apa kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah untuk memastikan program ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
Rapat evaluasi yang kan berlangsung hingga Kamis mendatang ini diikuti oleh lebih dari 400 orang yang berasal dari BPS Provinsi/Kabupaten/Kota, Dinas Provinsi dan pengelola SPPG beberapa kabupaten terkait serta akademisi. Sebagai narasumber hadir dari Badan Gizi Nasional, Universitas DIponegoro, Bank Indonesia, OJK, SPPG dan Pemda Surakarta sebagai daerah pengelola MBG terbaik. St