DEMAK (Jatengdaily.com)- Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Unissula, Trimanah SSos MSi menjadi salah satu narasumber dalam rapat koordinasi tiga pilar.
Rapat koordinasi bertujuan menjaga kondusifitas wilayah Kabupaten Demak pada Jumat (22/8/2025).
Acara yang dihelat di Pendopo Satya Bhakti Praja tersebut di buka oleh Bupati Demak dr Eisti’anah SE.
Juga dihadiri oleh pejabat setempat antara lain Kapolres Demak AKBP Ari Cahya Nugraha SH SIK MSi, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Demak Kendarsih Iriani SH MH, dan Dandim 0716/Demak Letkol Arm Dony Romansah SSos MHan.
Dalam paparannya Trimanah menyorot meningkatnya kasus pejabat negara baik di pusat maupun daerah yang gagal membangun komunikasi efektif dengan masyarakat.
Banyak dampak negatif yang kemudian mereka tanggung seperti di demo masyarakat untuk mundur dari jabatannya, menerima hujatan dan cacian.
Kasus terbaru yang dialami oleh Sudewo Bupati Pati yang dituntut mundur dari jabatannya karena membuat pernyataan provokatif terkait kebijakan kontroversial menaikkan PBB-P2 sebesar 250% merupakan contoh nyata buruknya gaya komunikasi pejabat publik di negeri ini.
Menurut Trimanah tujuan orang berkomunikasi adalah untuk membangun kesamaan pandangan atau pemikiran.
Agar komunikasi menghasilkan kesamaan maka caranya harus meningkatkan kemampuan komunikasinya.
Juga menyadari bahwa ada risiko besar jika komunikasi tidak bisa dilakukan dengan tepat.
Jika tujuan dari apa yang ingin dikomunikasikan tidak tersampaikan atau tidak dapat diterima menyebabkan komunikasi yang dilakukan tidak efektif. Ketidakpahaman atas pesan dapat menghasilkan pertentangan.
Pada level yang lebih tinggi, dapat mendorong penolakan yang ditunjukkan secara nyata.
Lebih lanjut Trimanah menjelaskan bahwa komunikasi adalah alat yang dapat meningkatkan kwalitas hubungan dan semua pejabat publik harus banyak belajar tentang hal itu.
Kejelasan pesan dan kehandalan penyampai pesan memang penting.
Tetapi tidak kalah penting lagi adalah agar pesan dapat diterima oleh publik maka seluruh proses penyampaian pesan hendaknya dirancang dan disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, dan pemahaman audiens. Pejabat publik harus memahami karakteristik publik dari sisi latar belakang sosial, ekonomi, budaya, politik dan lainnya.
“Penyampai pesan yang baik adalah mereka yang menjadikan penerima pesan sebagai pusat komunikasi. Mampu memahami persepsi masyarakat sehingga akan lebih mudah mendapatkan penerimaan dan dukungan bukan hujatan dan pembangkangan,” ungkap Trimanah. she
