Dinamika Penanganan Permukiman Kumuh di Indonesia pada Dasawarsa Terakhir

Oleh: Mohammad Agung Ridlo

Permukiman kumuh di Indonesia, khususnya di kota-kota besar, telah menjadi salah satu persoalan urban yang semakin mendapat perhatian serius dalam beberapa dasawarsa terakhir.

Fenomena ini tidak terlepas dari pertumbuhan penduduk perkotaan yang pesat seiring dengan laju urbanisasi dan perkembangan ekonomi di negara berkembang seperti Indonesia.

Keberadaan permukiman kumuh yang terus berkembang secara cepat menimbulkan berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang tak bisa diabaikan.

Berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan komunitas lokal, telah menyatakan keprihatinan mereka atas perkembangan permukiman kumuh.

Permasalahan ini menjadi nyata karena selain menimbulkan ketidaknyamanan, permukiman kumuh juga sering dikaitkan dengan masalah kemiskinan, keterbatasan akses terhadap fasilitas dasar, serta kerentanan terhadap risiko lingkungan seperti banjir dan sanitasi yang buruk.

Kebijakan dan Program yang Belum Menyeluruh

Berbagai kebijakan dan program yang menyangkut penanganan permukiman kumuh di kota-kota besar Indonesia sebenarnya sudah digariskan oleh pemerintah.

Misalnya, program penataan kawasan kumuh, pemberdayaan masyarakat, hingga pembangunan perumahan layak huni. Namun, implementasinya seringkali terkesan belum menyeluruh dan kurang terpadu.

Pendekatan yang ditempuh cenderung seragam antara satu daerah dengan daerah lainnya, meskipun kondisi dan karakteristik permukiman kumuh di tiap lokasi sangat berbeda.

Karakteristik yang bervariasi ini meliputi aspek geografis, sosial ekonomi penghuni, struktur fisik permukiman, serta dinamika kemasyarakatan.

Permukiman kumuh di pesisir misalnya, memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan dengan permukiman kumuh di daerah urban tengah kota. Begitu pula perbedaan antara kawasan kumuh yang muncul akibat migrasi penduduk dengan kawasan kumuh yang sudah berakar lama. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan “one size fits all” tidak akan efektif dalam mengatasi persoalan permukiman kumuh.

Memahami Karakteristik Pertumbuhan Wilayah

Sebelum menetapkan suatu kebijakan atau program, sangat penting untuk memahami karakteristik pertumbuhan wilayah, baik kota maupun daerah tersebut.

Karakteristik ini meliputi pola migrasi, perkembangan ekonomi lokal, penyediaan infrastruktur dan layanan, serta kondisi sosial budaya masyarakat. Pendekatan yang berbasis data dan kajian mendalam akan menghasilkan strategi yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Misalnya, di kota besar yang mengalami urbanisasi tinggi, kebutuhan perumahan murah sangatlah besar. Kebijakan yang difokuskan hanya pada pembangunan rumah sederhana tanpa memperhatikan aspek keterjangkauan dan aksesibilitas mungkin tidak akan menjawab kebutuhan sesungguhnya.

Sebaliknya, di kawasan yang memiliki keterbatasan lahan, perhatian lebih pada penataan ruang dan penyediaan fasilitas umum menjadi sangat penting.

Peran Pelibatan Komunitas dan Pendekatan Terpadu

Penanganan permukiman kumuh tidak cukup hanya dengan pendekatan fisik semata. Aspek sosial dan ekonomi juga harus diperhatikan agar solusi yang dihasilkan tidak hanya bersifat sementara. Pelibatan komunitas lokal sebagai aktor utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program sangat diperlukan.

Dengan demikian, program-program yang dijalankan lebih responsif terhadap kebutuhan warga dan mampu meningkatkan kapasitas mereka untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan permukiman.

Pendekatan terpadu yang melibatkan berbagai sektor seperti perumahan, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan ekonomi menjadi kunci kesuksesan penanganan permukiman kumuh. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat diperlukan untuk implementasi program yang efektif dan efisien.

Tantangan dan Peluang ke Depan
Permukiman kumuh merupakan manifestasi dari berbagai persoalan struktural dalam pembangunan perkotaan, termasuk keterbatasan kapasitas pemerintah dalam menyediakan perumahan layak secara massal dan terjangkau.

Selain itu, permasalahan serupa juga muncul dari dinamika sosial ekonomi seperti ketimpangan pendapatan dan migrasi penduduk yang belum terkelola dengan baik.

Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang untuk menerapkan konsep pengembangan permukiman yang berkelanjutan dan inklusif.

Pemanfaatan teknologi tepat guna, penerapan konsep kota berkelanjutan, dan penguatan kapasitas masyarakat merupakan jalan strategis untuk mengatasi permasalahan ini. Selain itu, perencanaan yang berbasis partisipasi masyarakat dan berbasis data dapat menghasilkan solusi yang lebih realistis dan adaptif terhadap perubahan.

Kesimpulan
Isu permukiman kumuh di kota-kota besar Indonesia telah mendapatkan perhatian signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Meski telah ada kebijakan dan program, penanganannya belum optimal karena pendekatan yang kurang menyeluruh dan tidak selalu disesuaikan dengan karakteristik lokal.

Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang pertumbuhan wilayah, pelibatan komunitas, dan pendekatan terpadu antar sektor menjadi sangat penting. Dengan begitu, upaya penanganan permukiman kumuh dapat lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat perkotaan di Indonesia.

Dr. Ir. Mohammad Agung Ridlo, M.T.
Ketua Program Studi S2 Magister Perencanaan Wilayah dan Kota (Planologi) Fakultas Teknik UNISSULA. Sekretaris I Bidang Penataan Kota, Pemberdayaan Masyarakat Urban, Pengembangan Potensi Daerah, dan Pemanfaatan SDA, ICMI Orwil Jawa Tengah.

Ketua Bidang Teknologi Tradisional, Komite Seni Budaya Nusantara (KSBN) Provinsi Jawa Tengah.

Sekretaris Umum Satupena Jawa Tengah. Jatengdaily.com-St