Oleh: Mohammad Agung Ridlo
DATA resmi Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025 menunjukkan jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai sekitar 23,14 juta jiwa atau sekitar 8,8% dari total populasi nasional. Dari jumlah tersebut, sekitar 11,42 juta jiwa (49,4%) tinggal di wilayah perkotaan, sedangkan sisanya sekitar 11,72 juta jiwa (50,6%) berada di kawasan perdesaan (BPS, 2025). Meskipun persentase kemiskinan di desa cenderung lebih tinggi, populasi miskin di kota juga signifikan, menandakan kemiskinan merupakan problem lintas wilayah dengan karakteristik berbeda.
Kemiskinan perdesaan dipengaruhi oleh keterbatasan akses terhadap infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, serta peluang ekonomi yang terbatas. Sektor pertanian sebagai sumber utama penghidupan masyarakat desa juga menghadapi tekanan dari perubahan iklim, rendahnya produktivitas, dan keterbatasan teknologi. Sedangkan kemiskinan di perkotaan cenderung dikaitkan dengan peningkatan harga kebutuhan pokok, pengangguran, dan ketidakmerataan distribusi energi dan layanan publik.
Data tersebut menunjukkan urgensi pendekatan terintegrasi yang dapat menjawab kebutuhan spesifik masyarakat miskin di kedua wilayah sekaligus mengoptimalkan potensi sumber daya lokal yang ada.
Strategi Utama untuk Pengentasan Kemiskinan
Pemerintah di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto menempatkan pengentasan kemiskinan sebagai prioritas utama dengan merumuskan kebijakan yang pro-rakyat miskin. Strategi utama yang dijalankan adalah sinergi ketahanan pangan dan energi dengan mengoptimalkan teknologi serta pemberdayaan masyarakat guna mencapai pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.
Pertama, Subsidi dan Insentif bagi Petani serta Pengembangan Energi Terbarukan. Langkah pertama pemerintah adalah memberikan kemudahan pembiayaan, subsidi teknologi pertanian modern, dan stimulasi pengembangan energi bersih seperti bioenergi, tenaga surya, dan hidro mikro. Subsidi ini mengurangi biaya produksi petani sekaligus mendukung transisi ke energi terbarukan. Dengan teknologi yang tepat guna, produktivitas pertanian meningkat, menciptakan ketahanan pangan yang kuat sekaligus membuka peluang lapangan kerja baru di sektor energi (Kementerian Pertanian, 2025; Kementerian ESDM, 2025).
Kedua, Penguatan Sistem Distribusi dan Infrastruktur. Perbaikan logistik distribusi pangan dan energi difokuskan pada jangkauan wilayah terpencil dengan biaya rendah. Infrastruktur yang memadai menjamin pendistribusian bahan pangan dan energi dapat dilakukan secara efisien, mencegah pemborosan, dan menurunkan harga di pasar. Hal ini sangat berpengaruh pada daya beli masyarakat, terutama di desa dan kota kecil, sehingga beban hidup masyarakat miskin dapat dikurangi (Kementerian PUPR, 2025).
Ketiga, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia. Melalui pelatihan dan pembinaan masyarakat di bidang pertanian modern dan energi terbarukan, pemerintah meningkatkan kemandirian pengelolaan sumber daya lokal. Penguatan kapasitas ini membekali masyarakat dengan pengetahuan teknologi mutakhir dan manajemen usaha sehingga mampu mengelola aktivitas ekonomi berkelanjutan, meningkatkan pendapatan, dan menurunkan tingkat pengangguran (Kemendesa, 2025).
Sinergi Ketahanan Pangan dan Energi
Sinergi ketahanan pangan dan energi merupakan strategi terpadu yang efektif mengatasi akar kemiskinan secara sistemik. Pengembangan kawasan perdesaan berbasis agroenergi menjadi pendekatan strategis yang mengintegrasikan produksi pangan dan sumber energi terbarukan. Contohnya, pemanfaatan limbah pertanian untuk bioenergi dapat mengurangi ketergantungan energi fosil sekaligus meningkatkan nilai tambah produk pertanian.
Pendekatan ini tidak hanya memperbaiki kualitas hidup melalui peningkatan pendapatan masyarakat desa, tetapi juga menciptakan ketahanan lingkungan dan sosial dalam jangka panjang. Dengan ketahanan yang solid, masyarakat desa memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri, sehingga mengurangi kerentanan terhadap guncangan ekonomi dan perubahan iklim.
Penerapan Teknologi dan Partisipasi Masyarakat
Model pembangunan Smart City dan Smart Village merupakan inovasi yang menyatukan teknologi digital untuk mengintegrasikan produksi pangan, distribusi energi, serta pelayanan sosial di wilayah perkotaan dan perdesaan. Digitalisasi mempercepat akses informasi dan distribusi barang kebutuhan, termasuk pangan dan energi, yang berdampak positif pada efisiensi serta pemerataan kesejahteraan.
Dalam konteks ini, penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan. Keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya memastikan program pembangunan sesuai kebutuhan nyata, meningkatkan transparansi, dan memperkuat rasa memiliki atas hasil pembangunan.
Dampak dan Tantangan Implementasi Kebijakan
Dampak positif implementasi kebijakan ini sudah terlihat dari peningkatan produktivitas petani, turunnya harga pangan dan energi di sejumlah wilayah, serta meningkatnya pendapatan masyarakat di desa. Ketersediaan pangan bergizi dan energi yang memadai turut mendukung peningkatan kualitas hidup, seperti kesehatan dan pendidikan, membuka peluang keluar dari lingkaran kemiskinan. Namun, beberapa tantangan tetap ada, antara lain:
- Kesenjangan infrastruktur dan akses teknologi antara wilayah kota dan desa masih cukup signifikan
- Ketergantungan sebagian besar produksi energi pada bahan bakar fosil dan teknologi pertanian konvensional yang belum seluruhnya tergantikan
- Dampak perubahan iklim yang mengganggu produksi pangan dan sumber energi, menuntut adaptasi dan inovasi berkelanjutan
Peluang Strategis dan Sinergi Pemerintah
Potensi sumber daya alam Indonesia yang melimpah, seperti energi matahari, angin, dan biomassa, menjadi peluang strategis untuk energi terbarukan. Dukungan perkembangan teknologi digital memungkinkan pengelolaan sumber daya yang lebih efisien dan transparan. Bersama dengan kebijakan pemerintah yang proaktif dan partisipasi masyarakat, sinergi ketahanan pangan dan energi menjadi fondasi kuat untuk pembangunan nasional inklusif dan berkelanjutan.
Penerapan strategi terintegrasi ini akan membantu menurunkan angka kemiskinan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, dengan memadukan pengembangan infrastruktur, teknologi tepat guna, dan pemberdayaan masyarakat.
Daftar Pustaka
Badan Pusat Statistik (BPS). (2025). Statistik Kemiskinan Indonesia Maret 2025. Jakarta: BPS.
Kementerian Pertanian RI. (2025). Laporan Pengembangan Teknologi Pertanian dan Subsidi untuk Petani Tahun 2025. Jakarta: Kementerian Pertanian.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). (2025). Laporan Pengembangan Energi Terbarukan Indonesia 2025. Jakarta: Kementerian ESDM.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). (2025). Infrastruktur Distribusi Pangan dan Energi. Jakarta: Kementerian PUPR.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa). (2025). Program Peningkatan Kapasitas Masyarakat 2025. Jakarta: Kemendesa.
Putra, A., & Sari, L. (2023). “Integrasi Ketahanan Pangan dan Energi sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Perdesaan. Jurnal Pembangunan dan Lingkungan, 15(2), 105-122.
Dr. Ir. Mohammad Agung Ridlo, M.T.
Ketua Program Studi S2 Magister Perencanaan Wilayah dan Kota (Planologi) Fakultas Teknik UNISSULA. Juga sebagai Sekretaris I Bidang Penataan Kota, Pemberdayaan Masyarakat Urban, Pengembangan Potensi Daerah, dan Pemanfaatan SDA, ICMI Orwil Jawa Tengah. Selain itu juga menjadi Ketua Bidang Teknologi Tradisional, Komite Seni Budaya Nusantara (KSBN) Provinsi Jawa Tengah. Serta sebagai Sekretaris Umum Satupena Jawa Tengah. Foto:dok