Korupsi dan Ketimpangan Menghambat Pembangunan Berkelanjutan Bangsa Indonesia

Oleh: Mohammad Agung Ridlo

“Korupsi, ketimpangan pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur buruk menghambat kemajuan bangsa; tata kelola bersih dan inklusif sangat diperlukan segera”.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan dan kehidupan kemasyarakatan, korupsi menjadi salah satu permasalahan paling menonjol yang menghambat kemajuan bangsa. Praktik korupsi, nepotisme, dan kolusi telah merajalela dan menjadi biang kerok utama stagnasi pembangunan.

Pentingnya penguasa sebagai pelindung rakyat justru berubah menjadi sebaliknya, yakni menjadi pencuri kekayaan negara. Mereka menguras sumber daya yang sebenarnya diperuntukkan bagi kepentingan umum dan kesejahteraan bersama.

Dengan monopolistiknya kekuasaan yang dimiliki, para aktor tersebut mampu mempertahankan dominasi mereka tanpa hambatan berarti. Dalam hal ini, negara mengalami kerugian besar, sedangkan rakyat sendiri menjadi korban yang terabaikan, harus menanggung beban akibat praktik buruk tersebut.

Ketimpangan dalam Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat

Ketimpangan juga terlihat jelas dalam sektor pendidikan dan kesehatan masyarakat. Akses serta kualitas pendidikan yang belum merata menjadi hambatan utama dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif.

Hal ini berakibat pada rendahnya produktivitas dan daya saing masyarakat. Di sisi lain, pelayanan kesehatan yang belum dapat dinikmati secara adil dan merata menimbulkan kesenjangan yang signifikan dalam kemampuan masyarakat untuk hidup sehat dan produktif.

Situasi ini memperkuat lingkaran kemiskinan yang sulit diputus dan menghambat pengembangan kesejahteraan jangka panjang.

Permasalahan dalam Pembangunan Infrastruktur

Pada aspek infrastruktur, pembangunan yang berlangsung dalam dasawarsa terakhir juga belum menunjukkan perencanaan yang matang dan terarah. Banyak proyek infrastruktur yang tidak tertata dengan baik, bahkan mengalami kebocoran anggaran akibat korupsi dan manajemen yang buruk.

Hal ini menyebabkan infrastruktur yang tersedia belum memadai untuk mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat secara optimal. Keterbatasan infrastruktur menjadi kendala nyata dalam meningkatkan produktivitas dan memperlancar distribusi barang serta jasa di berbagai wilayah.

Tantangan Lingkungan Hidup dan Ketidakstabilan Politik

Selain itu, masalah lingkungan hidup dan ketidakstabilan politik merupakan tantangan serius lainnya yang dihadapi bangsa ini. Ketidakstabilan politik yang kerap diwarnai dengan konflik sosial dan ketidakadilan menciptakan suasana ketegangan dan kekisruhan yang mengganggu kondusivitas pembangunan.

Suara-suara kritis yang muncul di masyarakat seringkali dibungkam atau diabaikan, sehingga proses reformasi berjalan lamban dan kurang optimal. Kondisi ini seakan membuat pembangunan nasional berjalan seperti “menata buku di awang-awang,” tanpa arah dan landasan yang pasti untuk menuju ke depan.

Kekerasan, Ketidakadilan, dan Pengabaian Hak Rakyat

Dinamika sosial dan politik yang tidak sehat juga memperlihatkan kenyataan pahit berupa meningkatnya kekerasan dan pengabaian terhadap hak-hak rakyat. Kasus-kasus pembunuhan aktivis seperti Marsinah dan pengusiran paksa petani dari tanahnya menggambarkan betapa ketidakadilan melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Sementara pemerintah seringkali mengumbar jargon keamanan dan ketenangan, kenyataan di lapangan justru penuh dengan konflik dan penderitaan yang menimpa rakyat kecil.

Tantangan Sistem Ekonomi dan Masa Depan Bangsa

Jika kondisi ini dibiarkan berlanjut tanpa perubahan berarti, masa depan bangsa ini akan suram dan tertutup oleh kabut gelap ketidakpastian. Meski terdapat slogan kuat seperti “konglomerat” yang menggambarkan kekuatan ekonomi, realitas di lapangan menunjukkan banyak di antara mereka yang justru berhutang dan gagal dalam mengelola perekonomian secara baik dan efisien.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi dan tata kelola yang selama ini berjalan belum mampu menghasilkan kemakmuran bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pentingnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel

Oleh karena itu, bangsa ini sangat membutuhkan perubahan yang mendasar, terutama dalam hal tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Hanya dengan tata kelola yang baik, pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan dan mampu menciptakan kesejahteraan yang merata. Pendekatan pembangunan harus bersifat inklusif, melibatkan seluruh elemen masyarakat dan merata di seluruh wilayah, agar tercipta harmoni sosial dan pengurangan kesenjangan.

Secara keseluruhan, menghadapi tantangan yang kompleks dan berlapis ini memerlukan kerja keras bersama seluruh elemen bangsa, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat sipil.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan menjadi kunci utama untuk mempercepat pembangunan. Penegakan hukum yang tegas terhadap korupsi dan praktik-praktik tidak sehat harus menjadi prioritas untuk memulihkan kepercayaan publik dan fondasi negara.

Perbaikan manajemen pembangunan infrastruktur secara terencana dan transparan juga mutlak diperlukan agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Dengan komitmen dan upaya bersama, bangsa ini dapat keluar dari masalah yang mengakar dan melebar tersebut. Harapan untuk masa depan yang lebih cerah tidak akan hilang jika bangsa mampu melakukan pembaharuan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Pembangunan yang adil dan merata akan membuka jalan bagi kesejahteraan masyarakat dan menjadikan negara ini kuat serta berdaya saing di tingkat global.

Dr. Ir. Mohammad Agung Ridlo, M.T.
Ketua Program Studi S2 Magister Perencanaan Wilayah dan Kota (Planologi) Fakultas Teknik UNISSULA. Juga sebagai Sekretaris I Bidang Penataan Kota, Pemberdayaan Masyarakat Urban, Pengembangan Potensi Daerah, dan Pemanfaatan SDA, ICMI Orwil Jawa Tengah. Selain itu juga menjadi Ketua Bidang Teknologi Tradisional, Komite Seni Budaya Nusantara (KSBN) Provinsi Jawa Tengah. Serta sebagai Sekretaris Umum Satupena Jawa Tengah. Jatengdaily.com-st