SEMARANG (Jatengdaily.com) – Mahasiswa program studi Magister Hukum Universitas Semarang (USM) melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan dan Studi Banding di Singapura dan Malaysia pada 5 – 8 Juli 2025. Mereka juga melakukan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
Kaprodi S2 MH USM Dr Drs Adv H Kukuh Sudarnanto BA S Sos SH MH MM mengatakan, kegiatan KKL diikuti 67 Mahasiswa dari Konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Bisnis.
Mereka didampingi dosen MH USM, Dr Zaenal Arifin SH MKn dan staf administrasi Evi SE MM.
”Kami ikut mendampingi mereka. Selama di Malaysia, para mahasiswa mendapat kesemapatan mengunjungi Islamic International College, Universitas Islam Malaysia dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia,” kata Kukuh.
Saat di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia, rombongan mahasiswa Magister Hukum USM diterima oleh Atase Pendidikan KBRI Prof Dr Mohammad Firdaus di lantsi 2 Gedung KBRI di Kualalumpur.
Dalam kesempatan itu, pihaknya juga menyerahkan buku buku pelajaran untuk siswa siswi SD kepada Atase Pendidikan Kedutaan Besar Indonedia di Malaysia Prof Dr Mohammad Fiirdaus.
”Dalam kesempatan itu, Prof Firdaus memaparkan bahwa KBRI merupakan representasi negara Indonesia di Malaysia yang memainkan peran straregis dalam menjaga martabat bangsa dan melayani kepentingan rakyat Indonesia di Malaysia,” ujarnya.
Menurut Prof Firdaus, katanya, fungsi utama KBRI adalah diplomatik, konsuler, perlindungan WNI, promosi budaya dan ekomomi serta pelaporan infornasi strategis kepada pemerintah pusat.
KBRI memiliki kegiatan sosialisasi hukum, pelatihan keterampilan bagi pekerja migran Indonesia, bazar budaya, kuliner Indonesia dan forum ekonomi bilareral.
Kukuh mengatakan, mahasiswa yang melakukan KKL kali ini sekaligus melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
Mereka melakukan pengabdian di sanggar belajar siswa siswi di Sekolah Dasar dengan memberikan buku buku pelajaran tingkat SD.
Tujuannya, agar buku tersebut dapat dimanfaatkan untuk membantu proses belajar mengajar di sanggar belajar para anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia yang tidak tertampung belajar di sekolah Malaysia karena faktor dokumen kependudukan.
”Kita harus empati dan atensi terhadap anak anak pekerja migran Indonesia. Mereka juga punya hak untuk belajar di sanggar dengan mendapatkan buku buku ilmu pengetahusn dan teknologi yang uptodate,” ungkapnya.
”Anak anak ini calon pemimpin bangsa di segala bidang, harus diselamatkan dari kebodohan. Kita cari solusi untuk bisa mendapat dokumen kependudukan yang sah dan berguna bagi identitas anak anak tersebut,” tambahnya. St