SEMARANG (Jatengdaily.com) – Komitmen untuk memperjuangkan akses pendidikan yang adil dan merata kembali ditegaskan oleh Universitas Semarang (USM), melalui keikutsertaan tiga mahasiswanya dalam Musyawarah Nasional (Munas) V Permadani Diksi KIP-K Nasional (PDKN) 2025, yang digelar di Gedung FISIP Universitas Pasundan, Kota Bandung, Jawa Barat, pada 18–20 Juli 2025.
Ketiga delegasi USM adalah Moh. Yunus (Ketua Umum Formakip USM), Mey Mershitamara (Wakil Ketua I), dan Praja Adi Dharma (Wakil Ketua III).
Mereka merupakan mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), yang kini juga aktif dalam organisasi Forum Mahasiswa KIP-Kuliah (Formakip) USM.
“Partisipasi kami di Munas ini bukan sekadar hadir sebagai delegasi. Kami membawa semangat, suara, dan harapan ribuan mahasiswa penerima KIP-K, khususnya dari Universitas Semarang,” ujar Yunus.
PDKN sendiri adalah forum nasional yang mewadahi mahasiswa dan alumni penerima beasiswa Bidikmisi (kini KIP-K) dari seluruh Indonesia.
Organisasi ini menjadi ruang aspirasi, pengembangan kapasitas, dan jejaring strategis yang mendorong anggotanya untuk tidak hanya unggul di bidang akademik, tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial, kepemimpinan, dan pengabdian masyarakat.
“Organisasi ini menjadi jembatan antara mahasiswa penerima KIP-K dengan pemerintah, khususnya Kemendikbudristek, dan perguruan tinggi. Lewat forum ini, berbagai aspirasi dan keluhan mahasiswa bisa disampaikan dan diperjuangkan,” terang Yunus.
Selama tiga hari pelaksanaan, Munas V PDKN dihadiri oleh perwakilan dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, seperti Unissula, Unnes, UNS, UNY, Universitas Cendrawasih, Universitas Pasundan, dan tentu saja USM.
Agenda utama Munas meliputi pemilihan Ketua Umum PDKN periode 2025–2027, yang akhirnya menetapkan Ulin Nuha sebagai nahkoda baru organisasi.
Yunus menyampaikan harapannya kepada ketua umum terpilih, agar PDKN dapat terus berkembang sebagai ruang yang inklusif, responsif, dan berpihak pada kebutuhan mahasiswa.
“Kami berharap PDKN di bawah kepemimpinan baru tetap memperjuangkan hak-hak mahasiswa KIP-K, membuka ruang aspirasi yang luas, menjalin sinergi antar kampus, serta menjunjung tinggi nilai transparansi dan keadilan sosial,” tegasnya.
Tak lupa, ia menyinggung pentingnya konstitusi sebagai dasar perjuangan.
“Seperti tertuang dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan forum seperti ini adalah wujud nyata dari upaya menjadikan amanat konstitusi itu sebagai kenyataan,” tambahnya.
Kehadiran USM dalam forum nasional ini menjadi cerminan kuat dari semangat inklusivitas dan kepekaan sosial yang ditanamkan kampus kepada mahasiswanya.
Bagi Yunus dan rekan-rekannya, Munas ini bukan akhir, melainkan awal dari perjuangan yang lebih besar: menciptakan pendidikan tinggi yang ramah, adil, dan terbuka bagi seluruh anak bangsa. St
