Pertumbuhan Ekonomi vs Rasa Ekonomi: Mengapa Angka 5,12% Tidak Selalu Terasa?

Oleh: Pandu Adi Winata

ASN Pada BPS Purbalingga

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan terakhir (April hingga Juni 2025) dilaporkan mencapai 5,12 persen (y-on-y). Secara statistik, ini adalah capaian yang patut diapresiasi. Angka ini menandakan bahwa perekonomian nasional masih mampu tumbuh di tengah ketidakpastian global, melemahnya perdagangan dunia, serta tekanan geopolitik yang kerap menjadi tantangan negara berkembang. Akan tetapi, ada satu ironi yang sering kita dengar di masyarakat: “Kalau ekonomi tumbuh, kenapa hidup terasa makin berat?”

Pertanyaan tersebut bukan sekadar keluhan, tetapi refleksi dari gap antara realitas makro dan realitas mikro. Data BPS menyebut ekonomi tumbuh 5,12%, tetapi pengalaman sehari-hari masyarakat justru berkutat dengan harga beras yang melambung, tarif listrik yang naik, dan biaya pendidikan yang makin mahal. Di sinilah muncul perdebatan: apakah angka pertumbuhan ekonomi benar-benar mencerminkan kesejahteraan rakyat? Untuk menjawabnya, kita perlu memahami dua istilah penting: pertumbuhan ekonomi dan rasa ekonomi.

Dua Realitas yang Berbeda

Pertumbuhan ekonomi adalah indikator makroekonomi yang mengukur perubahan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Penghitungan ini dilakukan dengan standar internasional yang disebut Sistem Neraca Nasional (SNA 2008), menggunakan pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan.

Artinya, ketika BPS merilis pertumbuhan ekonomi 5,12%, itu berarti nilai output nasional secara agregat meningkat 5,12% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (dalam harga konstan, sehingga sudah dikurangi pengaruh inflasi). Secara metodologis, angka ini sahih dan bisa dipercaya.

Sebaliknya, rasa ekonomi adalah persepsi subjektif masyarakat terhadap kondisi ekonomi yang mereka alami sehari-hari. Rasa ini diukur bukan dari total produksi nasional, melainkan dari kemampuan mengakses kebutuhan pokok, kestabilan harga, dan kecukupan pendapatan. Jadi, ketika masyarakat merasa ekonomi “mahal” atau “sesak”, itu bukan berarti data salah, melainkan karena dampak pertumbuhan belum menyentuh kehidupan mereka secara langsung.

Inflasi dan Tekanan Biaya Hidup

Salah satu alasan utama mengapa rasa ekonomi berbeda dengan angka pertumbuhan adalah inflasi. Meski pertumbuhan dihitung dalam harga konstan (artinya inflasi sudah dieliminasi), kenaikan harga tetap dirasakan di dapur rumah tangga.

Contohnya, inflasi bahan pangan yang terjadi belakangan ini membuat harga beras melonjak tajam. Kenaikan Rp 1.500–2.000 per kilogram bagi keluarga berpenghasilan rendah, dampaknya besar. Mereka harus mengurangi lauk pauk atau menunda kebutuhan lain agar anggaran cukup.

Selain pangan, kenaikan biaya transportasi, dan biaya pendidikan menambah beban hidup. Sehingga meskipun pertumbuhan ekonomi tinggi, daya beli tidak otomatis membaik. Bahkan, ada istilah populer di masyarakat: “Pendapatan naik, tapi pengeluaran naik lebih cepat.” Ini membuat masyarakat merasa bahwa kesejahteraan mereka stagnan atau menurun, meskipun ekonomi nasional tumbuh.

Distribusi Manfaat yang Tidak Merata

Faktor lain yang menambah jurang antara angka dan rasa adalah distribusi pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi 5,12% bisa jadi ditopang oleh sektor-sektor yang tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat banyak, seperti investasi pada industri pengolahan besar yang modal sehingga minim penyerapan tenaga kerja.

Sebaliknya, sektor yang menyerap tenaga kerja besar seperti pertanian atau UMKM mungkin tumbuh lebih lambat. Akibatnya, meskipun PDB nasional meningkat, manfaatnya tidak merata. Jika pendapatan hanya terkonsentrasi pada kelompok menengah atas, ketimpangan (gini ratio) tetap tinggi, dan masyarakat bawah tetap merasa tertinggal.

Fenomena ini sering disebut “growth without happiness”, yaitu situasi ketika ekonomi bergerak, tetapi kebahagiaan dan kenyamanan hidup tidak ikut naik. Banyak negara berkembang menghadapi paradoks ini: angka makro bagus, tetapi indeks kebahagiaan dan kepuasan hidup justru stagnan.

BPS Tidak Salah, dan Masyarakat Pun Tidak Salah

BPS tentu tidak salah dengan angka 5,12% karena penghitungan dilakukan sesuai kaidah statistik internasional. Pertumbuhan ekonomi memang hanya mengukur produksi barang dan jasa, bukan distribusi pendapatan, apalagi beban biaya hidup. Untuk mengukur tekanan harga, BPS menggunakan indikator lain seperti Indeks Harga Konsumen (IHK), sedangkan kesejahteraan diukur lewat Garis Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan indikator distribusi pendapatan.

Namun masyarakat juga tidak salah ketika mengeluh biaya hidup makin tinggi. Mereka menilai dari pengalaman langsung, bukan data agregat. Bagi mereka, yang penting bukan PDB nasional, melainkan apakah uang gaji cukup untuk belanja kebutuhan pokok. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi adalah cerita angka, sedangkan rasa ekonomi adalah cerita kehidupan.

Menjembatani Angka dan Rasa

Lalu, apa solusinya? Jawabannya adalah pertumbuhan inklusif: pertumbuhan yang manfaatnya dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Pemerintah perlu memastikan pengendalian inflasi, khususnya pangan, memperkuat daya beli, dan memperluas akses kerja berkualitas. Selain itu, kebijakan sosial seperti bantuan langsung tunai, subsidi tepat sasaran, serta program pemberdayaan UMKM harus berjalan seiring dengan pembangunan infrastruktur dan industri.

Tak kalah penting, masyarakat perlu memahami bahwa pertumbuhan ekonomi bukan ukuran tunggal kesejahteraan, tetapi salah satu indikator di antara banyak faktor lain. Semakin masyarakat memahami konteks angka, semakin kecil kesenjangan antara data dan realita yang dirasakan. Jatengdaily.com-st