SEMARANG (Jatengdaily.com)– Ratusan massa petugas irigasi di wilayah Jawa Tengah demo, mereka meminta kejelasan status kepegawaian.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menemui massa Forum Komunikasi Petugas Irigasi (FKPI) Jateng, yang turun aksi di halaman kantor gubernur pada Selasa 19 Agustus 2025.
Dalam kesempatan itu, Sumarno menyatakan, Pemprov sudah menyampaikan data ribuan petugas pintu irigasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
Hal ini untuk mengatasi persoalan pengangkatan status petugas irigasi di sejumlah wilayah bendung sungai.
“Kami sudah melangkah, surat dan data panjenengan semua sudah kami teruskan. Ada sekitar 2.640 orang yang sedang dalam proses verifikasi,” kata Sumarno di hadapan massa aksi.
Selain itu, Sumarno juga menjelaskan tentang kelanjutan janji gubernur yang akan memberi jaminan kesehatan atau BPJS.
“Terkait BPJS, kami sudah alokasikan di Perubahan APBD 2025. Tinggal menunggu evaluasi Kemendagri,” ujarnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang (Pusdataru) Provinsi Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro menambahkan, alokasi dalam Perubahan APBD 2025 mencakup seluruh petugas irigasi.
“Total nilainya itu Rp1,75 miliar, untuk membiayai seluruh petugas pintu air (PPA),” kata dia.
Sebelumnya, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi sudah menerima perwakilan FKPI di kantornya beberapa waktu lalu. Saat itu, ia menegaskan dua hal: petugas pintu air atau petugas irigasi harus tercover BPJS dan ada jaminan kerja setelah audiensi.
Dalam aksi yang berlangsung kondusif ini, FKPI menyerahkan hadiah delapan bibit pohon sebagai simbol “pohon kehidupan” untuk HUT ke-80 Jawa Tengah dan Indonesia.
Ketua FKPI Muhammad Khundori mengatakan, penyerahan bibit pohon itu sebagai wujud kontribusi nyata menjaga sumber mata air.
“Kami titip pohon ini untuk dirawat, ini bisa diwariskan ke anak cucu serta demi kelestarian gunung dan kehidupan,” katanya. she