BLORA (Jatengdaily.com)- Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Blora, Sri Setyorini, menegaskan bahwa seluruh dapur penyelenggara program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib memenuhi standar kelayakan, baik dari sisi higienis maupun sanitasi.
“Ini adalah wujud komitmen agar setiap anak menerima makanan bergizi yang aman, sehat, dan layak. Maka standar ini harus terus diperkuat,” ujar Sri Setyorini yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Blora, dalam rapat koordinasi MBG di Pendopo Kabupaten Blora, Senin (13/10/2025).
Saat ini terdapat 55 dapur SPPG di Kabupaten Blora. Seluruhnya ditargetkan segera memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai syarat utama untuk bisa beroperasi.
“Kami minta para ahli gizi memperhatikan menu yang disajikan, serta menyampaikan kepada kepala SPPG untuk memenuhi syarat SLHS. Semua dapur juga harus memiliki tester makanan. Saya beri batas waktu hingga 1 November. Jika belum terpenuhi, SPPG akan kami tutup sementara dan dilaporkan ke BGN,” tegasnya.
Pemkab Blora, lanjut Sri, siap memberikan pendampingan teknis agar semua dapur memenuhi standar sebelum tenggat waktu. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dan penyamaan persepsi seluruh pihak terkait.
“Kami menerima banyak aduan soal kualitas makanan. Maka hari ini kami kumpulkan seluruh ahli gizi untuk menyamakan persepsi. Makanan bergizi untuk anak sekolah itu tidak bisa asal saji,” terangnya dilansir dari laman Infopublik.
Dalam kesempatan itu, para ahli gizi diminta menyampaikan langsung proses kerja, tantangan yang dihadapi, serta usulan perbaikan. Pemanggilan dilakukan secara spontan untuk mengetahui kesiapan mereka di lapangan.
Wabup juga meminta Forkopimcam untuk menggelar rapat koordinasi di wilayah masing-masing, melibatkan camat, kapolsek, dan kepala desa untuk mendata jumlah penerima manfaat MBG secara akurat.
“Kami minta pak camat segera merapatkan dengan Kapolsek, Danramil, dan kepala desa. Harus dipastikan ada berapa sasaran yang dilayani oleh tiap SPPG,” katanya.
Selain itu, pemetaan ulang (mapping) juga akan dilakukan untuk mengetahui persebaran SPPG aktif dan cakupan layanannya.“Jika ada dapur yang overload, kita geser. Setelah laporan masuk dari camat, kita beri waktu satu minggu untuk remapping,” tambahnya.
Pengelolaan Anggaran Harus Tepat Guna
Sri Setyorini juga menegaskan bahwa anggaran program MBG harus digunakan sesuai peruntukan. Biaya operasional dan sewa telah diatur secara terpisah, sehingga dana Rp10.000 per anak wajib digunakan sepenuhnya untuk bahan makanan, tanpa pengalihan ke kebutuhan lain.
Sementara itu, Nur Intan, Ahli Gizi dari SPPG Karangjati 1 (SPPG Larasati), memaparkan peran strategis ahli gizi dalam menjamin kualitas makanan.
“Kami menyusun menu standar, menentukan porsi, dan memastikan bahan makanan yang digunakan aman dan berkualitas. Bahan yang rusak, busuk, atau berlubang langsung kami retur ke pemasok,” ujarnya.
Setelah proses perencanaan, dilakukan briefing dengan tim dapur untuk persiapan pengolahan. Pengiriman makanan dilakukan dalam tiga kloter sesuai jadwal.
Ahli gizi juga melakukan Quality Control (QC) dan uji organoleptik terhadap makanan yang diolah. Contoh porsi makanan (golden sample) disiapkan untuk memastikan kesesuaian gizi, termasuk takaran nasi, lauk, sayur, dan buah.
“Kami juga melakukan tester sendiri, pagi dan siang, untuk memastikan makanan tetap layak dikonsumsi pada waktu pengantaran,” jelasnya.
Intan juga menjelaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan sekolah agar menu yang disajikan sesuai selera dan kebutuhan siswa. Jika ada menu yang tidak cocok, sekolah bisa melaporkan dan akan segera diganti.
Rapat koordinasi ini diikuti oleh jajaran Forkopimda, Koordinator Wilayah SPPG, kepala dinas terkait, Forkopimcam se-Kabupaten Blora, kepala puskesmas, dan para ahli gizi dari seluruh SPPG di Blora. she