DEMAK (Jatengdaily.com) – Pemerintah Kabupaten Demak kembali menorehkan prestasi di bidang tata kelola keuangan daerah. Untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut, Pemkab Demak berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut menempatkan Demak sebagai salah satu daerah yang mampu menjaga konsistensi dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel selama satu dekade terakhir. Opini WTP menjadi indikator bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan dan memenuhi ketentuan yang berlaku.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, kepada Bupati Demak dr. Hj. Eisti’anah dan Ketua DPRD Kabupaten Demak di Kantor BPK Perwakilan Jawa Tengah, Kamis (11/06/2026).
Dalam kesempatan itu, Ahmad Luthfi menjelaskan bahwa opini WTP diberikan setelah BPK melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Penilaian tersebut mencakup kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.
Menurutnya, opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, tetapi menjadi cerminan kualitas pengelolaan keuangan yang dijalankan pemerintah daerah. Karena itu, konsistensi mempertahankan opini tersebut menunjukkan adanya komitmen yang kuat dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik.
Bupati Demak, dr. Hj. Eisti’anah SE menyampaikan, rasa syukur atas capaian yang kembali diraih Kabupaten Demak. Ia menilai keberhasilan mempertahankan opini WTP selama sepuluh tahun berturut-turut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah yang terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.
“Alhamdulillah, raihan WTP ke-10 ini merupakan buah dari kerja bersama seluruh perangkat daerah, dukungan DPRD, serta pengawasan dan pembinaan dari berbagai pihak. Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,” kata Eisti’anah.
Ia menegaskan, opini WTP bukanlah tujuan akhir yang harus dikejar semata. Yang lebih penting adalah memastikan setiap rupiah anggaran daerah dikelola secara bertanggung jawab dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemkab Demak pun berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan dipercaya publik.
Dengan capaian WTP selama satu dekade berturut-turut, Demak optimistis dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan serta mendukung terwujudnya daerah yang semakin bermartabat, maju, dan sejahtera.rie-she
