SEMARANG (Jatengdaily.com)– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit campak, melalui penguatan imunisasi dan edukasi. Hal itu sebagai upaya antisipasi atas potensi lonjakan penyakit tersebut.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen menyampaikan, kewaspadaan terhadap campak perlu ditingkatkan, mengingat daya tularnya yang sangat tinggi.
“Maka, penguatan imunisasi menjadi kunci, tidak hanya untuk campak tetapi juga penyakit menular lainnya, seperti TBC,” ujarnya, seusai menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI di Gedung Merah Putih, Kompleks Kantor Gubernur Jateng, Senin (30/3/2026).
Kunjungan itu membahas mengenai kesiapsiagaan daerah, dalam pencegahan dan penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) campak di Provinsi Jawa Tengah.
Saat ini, KLB campak tercatat terjadi di tiga kabupaten, yakni Cilacap, Klaten, dan Pati. Selain itu, terdapat dua daerah dengan status suspek, yaitu Brebes dan Kudus. Meski sebagian besar wilayah masih dalam kondisi terkendali, potensi penyebaran tetap menjadi perhatian.
Menurut Taj Yasin, tingginya kasus campak merupakan dampak dari terganggunya layanan imunisasi saat pandemi Covid-19. Karenanya, Pemprov Jateng mendorong percepatan pemulihan cakupan imunisasi di seluruh wilayah.
“Ini menjadi momentum untuk mengejar ketertinggalan. Kami terus menggerakkan kembali imunisasi, dan memperkuat kampanye kepada masyarakat,” tegasnya.
Upaya tersebut juga didukung dengan capaian imunisasi yang cukup baik. Pada 2025, cakupan vaksinasi MR bayi di Jawa Tengah mencapai 106,7 persen atau melampaui target. Meski demikian, masih terdapat kantong-kantong wilayah dengan cakupan rendah, yang berpotensi menjadi titik penularan.
Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan, Maria Endang Sumiwi, mengapresiasi kinerja Jawa Tengah dalam menjaga cakupan imunisasi di tengah populasi besar.
“Jawa Tengah ini berhasil, karena dengan populasi besar, cakupan imunisasi di bawah 95 persen hanya di sedikit kabupaten/ kota,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene menilai, upaya Pemprov Jateng sudah berjalan baik, namun perlu diperkuat melalui edukasi publik yang lebih masif dan kolaboratif.
“Edukasi harus terus dilakukan, melibatkan guru, orang tua, hingga influencer. Ini tidak bisa hanya dilakukan pemerintah sendiri,” ujarnya.
Felly juga menyoroti masih adanya penolakan imunisasi oleh sebagian orang tua, yang berpotensi memperluas penularan di masyarakat. Karena itu, peran sekolah dan tenaga pendidik dinilai penting dalam memberikan pemahaman kepada orang tua. she