SEMARANG (Jatengdaily.com) — Maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kepala daerah di Jawa Tengah mendapat sorotan tajam dari Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman.
Ia menilai kinerja lembaga antirasuah tersebut saat ini cenderung tebang pilih dan hanya berani mengincar target skala kecil.
Pernyataan lugas itu disampaikan Boyamin yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Peradin Pusat, usai menghadiri Pelantikan Pengurus Peradin Jawa Tengah di Hotel Fave Semarang, Jumat (28/8/2026).
Boyamin mengkritik KPK yang dinilainya kehilangan taring untuk membongkar skandal korupsi bernilai jumbo. Kinerja KPK dinilai kalah jauh dibandingkan Kepolisian maupun Kejaksaan Agung yang mampu mengusut kasus-kasus kakap hingga ratusan triliun rupiah.
”KPK sementara ini belum berani sentuh ‘ikan besar’, beraninya cuma ikan kecil-kecil seperti Bupati yang asal partainya bukan dari lingkaran kekuasaan. Nilai OTT-nya pun tergolong kecil, ada yang 300 juta rupiah, bahkan kasus Rektor tidak sampai 1 miliar rupiah. Ini prihatin, mereka seolah sekadar mengejar target formalitas agar dianggap bekerja,” ujar Boyamin.
Ia menambahkan, kondisi praktik korupsi di wilayah Jawa Tengah saat ini sudah berada pada taraf darurat. Dari puluhan kabupaten dan kota di Jateng, Boyamin menyebut hampir seluruhnya rawan praktik penyimpangan.
”Jawa Tengah itu sudah darurat korupsi. Kalau minta saya tunjukkan kepala daerah yang benar-benar bersih dan punya kemauan ikhlas untuk tidak mengambil keuntungan, di Jateng baru ada satu. Di tingkat nasional pun, dari seluruh Indonesia, paling cuma ada dua yang bersih. Artinya, 90 persen lebih riskan nakal,” tegasnya.
Menurut analisis MAKI, terdapat tiga klaster utama yang menjadi sarang korupsi di lingkup Pemkab, Pemkot, hingga Pemprov Jawa Tengah:
- Promosi dan Mutasi Jabatan: Jual beli posisi di lingkaran birokrasi.
- Pengaturan Proyek: Pengkondisian tender pembangunan fisik dengan pelbagai modus manipulasi syarat teknis.
- Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence): Bermain dalam penerbitan izin-izin usaha, baik skala kecil maupun industri besar.
Boyamin memproyeksikan, jika KPK mau bekerja lebih ekstra dan agresif di wilayah Jawa Tengah, jumlah kepala daerah yang terjerat OTT bisa melonjak drastis hingga akhir tahun 2026.
”Kalau KPK rajin dan mau berkolaborasi penuh, dalam tahun ini bisa menambah 5 sampai 6 kepala daerah lagi di Jateng. Setiap bulan bisa dapat satu, sehingga totalnya genap 10 kepala daerah yang terciduk. Kebocoran anggaran kita ini bukan lagi sekadar rembes, tapi sudah jebol,” pungkasnya. St
