DEMAK (Jatengdaily.com)– Aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Demak di depan Kantor Bupati Demak, Rabu (17/06/2026), menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dan kalangan mahasiswa. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Demak dr. Hj. Eisti’anah, SE didampingi Sekda H. Akhmad Sugiharto, ST, MT menerima langsung aspirasi yang disampaikan para mahasiswa.
Aksi yang dipimpin Ketua PMII Demak M. Saihur Rizal itu mengangkat lima isu utama, yakni transparansi dan akuntabilitas program pemerintah, perbaikan jalan dan drainase, penanganan rob dan abrasi, normalisasi sungai, serta penegakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan usaha hiburan yang dinilai belum berjalan maksimal.
Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Eisti’anah mengapresiasi keberanian mahasiswa dalam menyampaikan kritik dan masukan. Menurutnya, pemerintah daerah tidak menutup diri terhadap berbagai saran yang bertujuan membangun Kabupaten Demak menjadi lebih baik.
“Keberanian adik-adik mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi ini luar biasa. Kami tidak menutup mata dan telinga terhadap masukan, khususnya dari PMII. Mari bersama-sama menjaga kondusivitas wilayah dan saling mendukung demi kemajuan Kabupaten Demak,” ujar Eisti’anah di hadapan peserta aksi.
Ia menegaskan, berbagai usulan dan kritik dapat disampaikan melalui jalur komunikasi yang baik sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Pemerintah daerah, terbuka terhadap pengawasan dari mahasiswa sebagai bagian dari kontrol sosial dalam proses pembangunan.
“Kalau ada kekurangan dan kesalahan, kami siap menerima masukan. Sebagai manusia tentu tidak ada yang 100 persen benar. Atas nama Pemerintah Kabupaten Demak, saya mohon maaf apabila masih ada hal-hal yang belum bisa memuaskan teman-teman mahasiswa. Kami terbuka untuk bersama-sama mengawal pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat,” katanya.
Terkait persoalan rob dan abrasi yang menjadi salah satu tuntutan mahasiswa, Bupati menjelaskan bahwa permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan secara instan karena berkaitan dengan penurunan muka tanah dan dampak reklamasi di wilayah sekitar. Namun demikian, pemerintah tetap berupaya menghadirkan solusi jangka pendek guna membantu aktivitas ekonomi warga terdampak.
“Kami terus hadir melalui program-program seperti rumah apung, betonisasi dan peninggian jalan. Memang itu belum menyelesaikan masalah secara menyeluruh, tetapi masyarakat membutuhkan langkah-langkah darurat tersebut. Selain itu, kami terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat, termasuk program penanaman mangrove serta pembangunan hybrid seawall,” jelasnya.
Bupati juga memaparkan bahwa upaya penanganan rob dan abrasi telah dibahas bersama berbagai pihak sejak 2024, termasuk rencana pembangunan Giant Sea Wall. Selain itu, normalisasi Sungai Tuntang Lama di wilayah Purworejo juga telah masuk program tahun 2026 dengan dukungan anggaran. Menurutnya, Pemkab Demak terus berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, hingga akademisi Universitas Diponegoro untuk mencari solusi terbaik bagi wilayah pesisir Demak.
Di akhir dialog, Eisti’anah mengajak mahasiswa untuk turut mengawasi jalannya pembangunan dan penggunaan anggaran daerah. Ia juga mengakui perlunya peningkatan publikasi program pemerintah agar masyarakat mengetahui capaian maupun evaluasi pembangunan yang sedang berjalan.
“Mari adik-adik mahasiswa kita bersama untuk saling mendukung dan memberi masukan. Jika ada pekerjaan yang belum maksimal, silakan laporkan. Kami ingin pembangunan di Demak berjalan transparan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya. rie-she
