DEMAK (Jatengdaily.com)– Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak kembali menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Rabu (15/07/2026). Forum yang mengusung tema “Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak” itu menjadi wadah dialog antara pemerintah, pengguna layanan, hingga media untuk menyerap berbagai masukan dan evaluasi.
Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak, Afida Aspar, mengatakan FKP merupakan agenda rutin tahunan yang dilaksanakan sebagai amanat Undang-Undang tentang Pelayanan Publik. Melalui forum tersebut, penyelenggara layanan wajib melakukan evaluasi dengan melibatkan masyarakat sebagai pengguna layanan agar pelayanan yang diberikan semakin transparan, akuntabel, dan sesuai kebutuhan.
“Forum Konsultasi Publik ini merupakan agenda tahunan untuk memenuhi amanat undang-undang. Kami ingin pelayanan publik terus dievaluasi dengan melibatkan pengguna layanan, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Afida.
Dalam forum tersebut, salah satu isu yang menjadi perhatian adalah penerbitan surat rekomendasi pembelian BBM non-subsidi bagi kelompok tani untuk mendukung operasional alat dan mesin pertanian (alsintan). Surat rekomendasi tersebut diterbitkan sesuai kebutuhan masing-masing pemohon melalui mekanisme pelayanan yang telah disiapkan oleh dinas.
Selain itu, peserta forum juga membahas berbagai layanan lain yang diberikan Dinas Pertanian dan Pangan, mulai dari pelayanan Kartu Tani untuk pengusulan pupuk bersubsidi berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), pelayanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), pelayanan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) ruminansia, hingga penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH).
Afida menjelaskan, peningkatan kualitas pelayanan terus menjadi target utama instansinya. Karena itu, berbagai layanan diarahkan agar proses pengurusan semakin cepat, persyaratan lebih mudah dipenuhi, dan hasil pelayanan benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Kami terus berupaya memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan tepat sasaran. Pemerintah juga harus terbuka menerima kritik, saran, maupun masukan dari masyarakat sebagai bahan perbaikan pelayanan,” tegasnya.
Untuk memperkaya pembahasan, FKP kali ini tidak hanya menghadirkan perwakilan kelompok tani, tetapi juga operator SPBU serta insan pers. Kehadiran berbagai pihak tersebut diharapkan mampu menghasilkan solusi bersama apabila muncul persoalan di lapangan, khususnya terkait pemenuhan kebutuhan BBM bagi sektor pertanian.
Didampingi Plt Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak, Anastasia, Afida berharap Forum Konsultasi Publik tidak sekadar menjadi agenda tahunan, tetapi menjadi sarana membangun komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat. Dengan pelayanan yang terus dievaluasi secara terbuka, Dinas Pertanian dan Pangan optimistis mampu menghadirkan layanan publik yang semakin berkualitas, mudah diakses, dan memberi manfaat nyata bagi para petani di Kabupaten Demak. rie-she
