SEMARANG (Jatengdaily.com) – Rini Suryanti, S.H., M.H., dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Prima Nusantara Bukittinggi, Sumatera Barat, berhasil meraih gelar doktor pada Program Studi Hukum Program Doktor (PSHPD) Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang yang terakreditasi unggul.
Ia dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude setelah menjalani ujian terbuka promosi doktor yang diselenggarakan belum lama ini.
Dalam disertasinya yang berjudul “Formulasi Peraturan Daerah Penanganan Stunting Berbasis Keadilan Sosial dan Kearifan Lokal di Provinsi Sumatera Barat”, Rini mengkaji perlunya penguatan kebijakan hukum daerah untuk menangani stunting secara terpadu dengan mengedepankan prinsip keadilan sosial dan kearifan lokal masyarakat Minangkabau.
Penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap persoalan stunting serta belum optimalnya kebijakan hukum yang secara komprehensif mengakomodasi kebutuhan kelompok rentan dan nilai-nilai kearifan lokal di Sumatera Barat.
Di bawah bimbingan Promotor Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum., dan Ko-Promotor Dr. Sri Retno Widyorini, S.H., M.Hum., Rini berhasil mempertahankan disertasinya dan menjadi doktor ke-169 pada PSHPD Fakultas Hukum UNTAG Semarang. Ia meraih IPK 3,92 dengan masa studi 2 tahun, 9 bulan, 28 hari.
Sidang promosi doktor tersebut dipimpin Dr. Edi Pranoto, S.H., M.Hum., selaku Ketua Sidang sekaligus Dekan Fakultas Hukum UNTAG Semarang, dengan Prof. Dr. Sigit Irianto, S.H., M.Hum., sebagai Sekretaris Sidang sekaligus Ketua PSHPD.
Dewan penguji lainnya terdiri atas Prof. Dr. Anggraeni Indah Kusumaningrum, S.H., M.Hum., dan Dr. Sri Wulandari, S.H., M.Hum. Adapun penguji eksternal adalah Dr. Otong Rosadi, S.H., M.Hum.
Perlu Sistem Hukum Daerah Terpadu
Hasil penelitian Rini menunjukkan bahwa penanganan stunting dalam sistem hukum nasional pada dasarnya telah memiliki landasan normatif yang kuat. Namun, menurut hasil kajiannya, landasan tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam sistem hukum daerah yang operasional, terpadu, dan sesuai dengan konteks sosial budaya masyarakat setempat.
Kebijakan penanganan stunting di Sumatera Barat, menurut penelitian tersebut, juga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sosial. Sejumlah kelompok rentan dinilai masih membutuhkan perlindungan afirmatif yang lebih memadai, antara lain keluarga miskin, masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau, ibu hamil, ibu menyusui, remaja putri yang mengalami anemia, calon pengantin yang berisiko, serta anak-anak yang berisiko mengalami stunting.
Selain itu, kearifan lokal Minangkabau selama ini dinilai lebih banyak ditempatkan sebagai modal sosial, belum sepenuhnya diintegrasikan menjadi norma operasional dalam sistem hukum daerah.
Integrasikan Berbagai Sektor dalam Satu Perda
Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada konstruksi akademik Peraturan Daerah yang bersifat payung sebagai instrumen hukum yang diharapkan dapat dibentuk pada masa mendatang (ius constituendum). Konsep tersebut bukan merupakan nomenklatur normatif yang secara eksplisit telah dikenal sebagai kategori tersendiri dalam sistem peraturan perundang-undangan.
Berbeda dari pendekatan Perda sektoral, rancangan konseptual yang ditawarkan mengintegrasikan berbagai aspek penanganan stunting dalam satu sistem hukum daerah. Aspek tersebut mencakup kesehatan, pangan, air bersih, sanitasi, perlindungan sosial, pendidikan keluarga, lingkungan hidup, pengawasan, evaluasi, dan akuntabilitas.
Pendekatan terpadu ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarsektor sehingga penanganan stunting tidak hanya berorientasi pada aspek kesehatan, tetapi juga menyentuh faktor sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya yang memengaruhi tumbuh kembang anak.
Rekomendasikan Penguatan Regulasi dan Peran Nagari
Berdasarkan hasil penelitiannya, Rini merekomendasikan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penanganan Stunting Berbasis Keadilan Sosial dan Kearifan Lokal. Rekomendasi tersebut disertai penguatan kelembagaan lintas sektor, pendanaan afirmatif bagi kelompok rentan, pengembangan sistem satu data stunting, serta pelembagaan peran nagari secara proporsional.
Menurut konstruksi penelitian tersebut, integrasi hukum negara dengan living law atau hukum yang hidup dalam masyarakat Minangkabau menjadi salah satu pendekatan untuk membangun kebijakan penanganan stunting yang lebih kontekstual.
Melalui formulasi regulasi yang terpadu, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan hukum daerah, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam memperkuat perlindungan terhadap anak serta kelompok rentan.
Gagasan tersebut menegaskan bahwa penanganan stunting tidak cukup dilakukan melalui intervensi kesehatan semata, tetapi memerlukan dukungan regulasi yang terintegrasi, berkeadilan, dan berakar pada kondisi sosial budaya masyarakat. St
