SEMARANG (Jatengdaily.com) – Rencana pemerintah menggratiskan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN) serta tingginya biaya akreditasi program studi (prodi) melalui Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) menjadi sorotan dalam kunjungan kerja spesifik Bidang Pendidikan Tinggi Komisi X DPR RI ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VI Jawa Tengah, Jumat (20/11/2026).
Dalam pertemuan yang diterima langsung Kepala LLDIKTI Wilayah VI Jawa Tengah, Prof. Dr. Ir. Aisyah Endah Palupi, M.Pd., tersebut, sejumlah aspirasi disampaikan para rektor perguruan tinggi swasta (PTS) dan perwakilan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI).
Salah satu persoalan yang mengemuka adalah mahalnya biaya akreditasi prodi melalui LAM yang dinilai masih memberatkan, terutama bagi PTS berskala kecil. Selain itu, rencana kebijakan pendidikan gratis di PTN juga menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi keberlangsungan PTS.
Ketua Komisi X DPR RI, Dr. H. Agung Widyantoro, S.H., M.Si., mengatakan, berbagai masukan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut akan menjadi bahan penting bagi Komisi X dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan masukan terhadap kebijakan pendidikan tinggi.
“Masukan-masukan yang kami terima ini seperti mutiara dalam lumpur. Semuanya berbobot dan menjadi bahan penting untuk kami tindak lanjuti,” katanya.
Terkait persoalan akreditasi, Agung mengatakan, efektivitas keberadaan LAM perlu terus dikaji, termasuk melihat sejauh mana mekanisme dan pembiayaannya memberikan beban kepada perguruan tinggi swasta.
Menurutnya, Komisi X telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap persoalan tersebut dan akan terus mengkajinya melalui rapat kerja bersama kementerian terkait.
Sementara mengenai rencana pembebasan biaya kuliah di PTN, Agung menegaskan, kebijakan tersebut harus dikaji secara komprehensif agar niat baik pemerintah memperluas akses pendidikan tidak justru menimbulkan dampak yang merugikan pengelola PTS.
Kajian tersebut, lanjutnya, harus mencakup kesiapan fiskal negara, kriteria penerima manfaat, kecukupan pembiayaan operasional PTN, serta keberlanjutan peningkatan kualitas layanan pendidikan.
“Jangan sampai kebijakan pendidikan gratis justru menimbulkan dampak yang merugikan pengelola perguruan tinggi swasta. Kebijakan ini harus tetap menjunjung tinggi mutu pendidikan,” tegasnya.
Agung menambahkan, seluruh aspirasi dari PTS, PTN, dan pemangku kepentingan lainnya akan menjadi bahan Komisi X dalam mengawal penyusunan kebijakan, termasuk pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Tinggi yang dipimpin langsung oleh dirinya.

Masukan dari Pimpinan PTS
Kepala LLDIKTI Wilayah VI Jawa Tengah, Prof. Dr. Ir. Aisyah Endah Palupi, M.Pd., menyambut baik kunjungan tersebut. Menurutnya, pertemuan ini menjadi kesempatan penting untuk menyampaikan berbagai persoalan dan aspirasi perguruan tinggi, khususnya PTS di Jawa Tengah.
Ia menilai, masukan dari para pimpinan perguruan tinggi dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RUU Pendidikan Tinggi maupun kebijakan pemerintah ke depan.
Terkait rencana kuliah gratis di PTN, Aisyah menyebut kebijakan tersebut masih dalam tahap pembahasan atau exercise di tingkat kementerian. Karena itu, LLDIKTI Wilayah VI akan terus mengawal agar keberadaan dan keberlanjutan PTS tetap mendapat perhatian.
Ia menjelaskan, Jawa Tengah memiliki ekosistem pendidikan tinggi swasta yang cukup besar. Tercatat ada 210 PTS yang tersebar di 35 kabupaten/kota, didukung 14.750 dosen, lebih dari 431 ribu mahasiswa, serta 1.890 program studi. Dari jumlah tersebut, terdapat 17 perguruan tinggi yang telah berstatus Unggul.
Masih dalam Pembahasan
Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Prof. Dr. Ir, Khairul Munadi, S.T mengatakan, berbagai aspirasi yang disampaikan dalam kunjungan tersebut akan dikonsolidasikan dan dibahas bersama kementerian serta lembaga terkait.
Menurutnya, rencana pendidikan gratis di PTN masih dalam proses pembahasan, termasuk penyusunan formulasi dan skema pelaksanaannya. Pemerintah juga telah berkoordinasi dengan Bappenas dan kementerian terkait untuk mengkaji berbagai kemungkinan.
“Secara umum ada tiga opsi yang sedang dibahas. Pertama, opsi ideal yang menyeluruh, kedua opsi moderat yang lebih tertarget, dan ketiga opsi esensial atau minimal. Nanti akan dibahas lebih lanjut dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal, kepastian keberlanjutan, serta dampaknya,” jelasnya.
Khairul menegaskan, pemerintah masih perlu melakukan kajian agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.
Selain persoalan pembiayaan kuliah, pihaknya juga mencermati berbagai masukan mengenai akreditasi prodi melalui LAM, terutama terkait peran dan dampaknya terhadap PTS.
Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk melihat efektivitas sistem akreditasi, termasuk memastikan mekanismenya mampu mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi tanpa memberikan beban berlebihan bagi perguruan tinggi.
Melalui kunjungan kerja tersebut, Komisi X DPR RI berharap berbagai persoalan pendidikan tinggi, baik yang dihadapi PTN maupun PTS, dapat menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang adil, berkelanjutan, dan tetap mengutamakan kualitas pendidikan nasional. she



