Oleh: Gunoto Saparie
ADA seekor babi dalam sejarah manusia. Ia pernah jadi lambang najis. Pernah pula jadi simbol pesta. Dalam banyak masyarakat tradisional, babi bukan sekadar hewan: ia penanda relasi sosial, ritus, bahkan martabat. Orang menyembelihnya untuk merayakan kehidupan. Tapi di Papua, dalam film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita”, babi tampaknya berubah menjadi metafora yang muram: tentang tanah yang dirampas, hutan yang dibuka, dan manusia yang pelan-pelan kehilangan rumahnya sendiri.
“Orang Papua punya rumah, tapi tidak bisa tinggal di rumahnya sendiri,” kata Fransiska, mahasiswa Papua itu.
Kalimat itu pendek. Tetapi ia seperti pintu yang membuka lorong panjang sejarah Indonesia.
Kita sering mengira kolonialisme telah selesai. Ia seakan terkubur bersama pidato-pidato kemerdekaan, bersama bendera asing yang diturunkan, bersama gema Konferensi Asia Afrika tahun 1955 ketika Presiden RI pertama, Soekarno, berkata bahwa kolonialisme belum mati. Tapi sejarah punya ironi: kadang sebuah bangsa yang pernah dijajah bisa tanpa sadar mengulangi logika penjajahan.
Dan film “Pesta Babi” tampaknya ingin menatap ironi itu tanpa berkedip.
Kontroversi segera muncul. Aparat pemerintah dikabarkan melarang pemutaran di sejumlah tempat. Ada kecemasan lama yang selalu datang setiap Papua dibicarakan: ketakutan bahwa cerita tentang penderitaan di sana akan dianggap ancaman politik. Maka film dokumenter tak lagi dilihat sebagai karya seni atau refleksi sosial, melainkan sesuatu yang harus diawasi.
Padahal film hanyalah cermin. Dan sering kali yang membuat orang marah bukan cerminnya, melainkan wajah yang tampak di dalamnya.
Film karya Dandhy Laksono dan Cypri Jehan itu bermula dari sesuatu yang sederhana: upaya membaca Papua melalui pengalaman manusia sehari-hari. Tetapi di tengah perjalanan, kata Cypri, arah film berubah. Ia menyaksikan pembabatan hutan, militerisasi ruang sipil, dan masuknya proyek-proyek raksasa atas nama pembangunan.
Di situ Papua tak lagi tampak sebagai “wilayah tertinggal” yang harus diselamatkan negara. Ia berubah menjadi medan perebutan.
Tanah menjadi angka. Hutan menjadi konsesi. Manusia menjadi statistik.
Dan negara modern, seperti sering terjadi di banyak tempat, datang dengan bahasa yang sangat administratif: regulasi, proyek strategis nasional, ketahanan pangan, investasi, hilirisasi, swasembada energi. Kata-kata itu terdengar resmi, bersih, rasional. Tapi di baliknya sering tersembunyi suara lain: suara pohon yang tumbang, sungai yang keruh, dan masyarakat adat yang dipaksa minggir dari ruang hidupnya.
Kolonialisme hari ini memang jarang hadir dengan serdadu yang membawa senapan sambil mengibarkan bendera asing. Ia datang lewat izin usaha. Lewat ekskavator. Lewat rapat-rapat kementerian. Lewat peta tata ruang.
Mungkin karena itu film ini memakai subjudul: Kolonialisme di Zaman Kita. Bukan “di zaman mereka”. Kita.
Kata itu terasa tidak nyaman. Sebab ia menempatkan persoalan Papua bukan sebagai masalah “orang sana”, melainkan bagian dari identitas nasional kita sendiri. Film itu, kata Cypri, bukan lagi tentang Papua, tetapi tentang Indonesia. Di sinilah paradoks itu terasa getir.
Indonesia lahir dari semangat anti-kolonialisme. Negeri ini dibangun di atas gagasan pembebasan bangsa-bangsa tertindas. Soekarno pernah berdiri di Bandung dan berbicara tentang solidaritas Asia-Afrika melawan imperalisme dunia. Tetapi sejarah kemudian bergerak dengan cara yang rumit. Papua masuk ke dalam Indonesia melalui rangkaian perjanjian internasional yang bahkan, menurut banyak kritik, tak sepenuhnya melibatkan suara rakyat Papua sendiri.
Ada New York Agreement. Ada Pepera 1969 yang terus diperdebatkan. Ada operasi militer. Ada Freeport. Ada pemekaran wilayah. Ada proyek pangan raksasa. Semua itu menumpuk menjadi lapisan-lapisan ingatan yang tak selesai.
Yang menarik, film ini tampaknya tidak menawarkan slogan sederhana. Ia tidak bicara dalam hitam-putih. Ia lebih mirip sebuah pertanyaan panjang: apakah pembangunan selalu identik dengan keadilan?
Sebab negara modern hampir selalu percaya bahwa membuka jalan, membangun industri, atau memperluas investasi adalah tanda kemajuan. Tetapi kemajuan bagi siapa?
Pertanyaan itu menjadi semakin tajam ketika kita melihat masyarakat adat. Mereka sering dianggap “terbelakang” karena hidup dekat dengan alam. Hutan dipandang lahan kosong yang belum produktif. Padahal bagi masyarakat adat, hutan bukan sekadar sumber ekonomi. Ia ruang kosmologi. Ruang leluhur. Ruang identitas.
Ketika hutan hilang, yang hilang bukan cuma pohon. Yang hilang adalah cara hidup.
Dan mungkin di situlah makna “rumah” dalam ucapan Fransiska tadi. Rumah bukan sekadar bangunan. Rumah adalah kemungkinan untuk tetap menjadi diri sendiri.
Tapi dunia modern tidak terlalu sabar pada identitas yang lambat. Ia menyukai percepatan. Produksi. Ekspansi. Maka tanah Papua yang luas sering dibaca terutama sebagai potensi: tambang nikel, sawit, kayu, pangan, energi. Manusia datang belakangan.
Karena itu kontroversi film ini sebenarnya bukan cuma soal Papua. Ia menyentuh sesuatu yang lebih besar: bagaimana negara memperlakukan kritik. Sebab dalam demokrasi, dokumenter mestinya menjadi ruang percakapan, bukan ancaman keamanan.
Larangan pemutaran justru menunjukkan kecemasan negara terhadap narasi tandingan. Seakan-akan ada ketakutan bahwa masyarakat akan mulai bertanya terlalu jauh. Padahal sejarah Indonesia sendiri dibangun oleh keberanian bertanya.
Mengapa kita dijajah? Mengapa rakyat miskin? Mengapa kekuasaan tak adil? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang dulu melahirkan republik. Maka ironis bila kini pertanyaan tentang Papua justru dianggap berbahaya.
Di tengah semua itu, ada satu hal yang penting dalam film ini: solidaritas. Sutami Amin menyebut bahwa tak ada jalan lain selain membangun solidaritas antara masyarakat Indonesia dan Papua. Kata “solidaritas” mungkin terdengar tua di zaman media sosial yang serba cepat ini. Tapi ia penting karena tanpa solidaritas, bangsa hanya menjadi kumpulan orang yang hidup di bawah bendera yang sama tanpa sungguh-sungguh saling memahami.
Solidaritas bukan berarti menyetujui semua pandangan politik. Solidaritas berarti mengakui penderitaan orang lain Sebagai bagian dari kemanusiaan kita sendiri. Dan mungkin di situlah fungsi seni, termasuk film dokumenter.
Ia membuat kita melihat apa yang biasanya jauh. Ia memaksa kita mendengar suara yang sering tenggelam. Ia mengingatkan bahwa di balik istilah “proyek strategis nasional” ada manusia yang kehilangan dusun, sungai, atau hutan tempat mereka menanam kenangan.
Barangkali karena itu film selalu berbahaya bagi kekuasaan yang terlalu percaya pada dirinya sendiri. Film menghidupkan imajinasi. Dan imajinasi bisa melahirkan empati. Empati, dalam sejarah politik, sering lebih subversif daripada pidato.
Pesta Babi bukan sekadar film tentang Papua. Ia adalah cermin yang diarahkan kepada Indonesia. Dan seperti semua cermin yang jujur, ia mungkin memantulkan sesuatu yang tidak ingin kita lihat: bahwa kolonialisme kadang tidak pergi jauh-jauh. Ia bisa tinggal diam-diam di dalam cara kita memandang tanah, pembangunan, bahkan sesama manusia.
*Gunoto Saparie adalah Ketua Umum Satupena Jawa Tengah. Jatengdaily.com-st
