Oleh : Anis Maftukhin
NAIK haji tanpa izin resmi, bagi sebagian orang malah justru menjadi cara menaikkan gengsi. Tak pelak, tahun ini pun masih saja ada kasus penangkapan calon Jemaah haji tak resmi ini. Dilaporkan, pada akhir April 2026 aparat keamanan Makkah menggerebek tiga warga Indonesia. Bukan jemaah biasa. Mereka adalah promotor haji ilegal. Dua di antaranya nekat mengenakan atribut seragam petugas haji Indonesia palsu. Komputer, uang tunai, kartu haji palsu—semua disita. Sebuah sandiwara yang runtuh di tanah suci.
Belum cukup. Hingga pertengahan Mei 2026, Konsulat Jenderal RI di Jeddah mendampingi 19 warga negara Indonesia yang diamankan polisi Saudi. Sebagian karena promosi haji ilegal, sebagian karena dokumen palsu, sebagian lagi karena pelanggaran izin tinggal. Dan sepuluh lainnya, di awal Mei, ditahan karena indikasi kuat terlibat skema masuk Makkah secara non-prosedural.
Mereka datang dengan hati berdebar. Menyamar. Memakai seragam petugas haji palsu. Membawa kartu haji abal-abal. Itulah potret orang orang yang mencoba menyusup ke Tanah Suci bukan karena cinta, tapi karena nafsu—dibilang hebat, dibilang kuat, dibilang punya koneksi.
Bayangkan. Mereka membayar mahal. Mengorbankan waktu. Mengabaikan peringatan. Lalu berakhir di sel tahanan, bukan di tenda Mina. Bukan di padang Arafah. Dan yang paling memilukan: mereka membawa pulang cekal sepuluh tahun, bukan pulang membawa gelar haji.
Apa yang mendorong orang-orang ini?
Bukan karena mereka miskin informasi. Bukan pula karena mereka buta akan aturan. Sebab, pemerintah Arab Saudi sejak 13 April 2026 sudah mengumumkan dengan lantang: Laa Hajja illa bi al-Tasreh—tidak ada haji tanpa izin. Aplikasi Tawakkalna dan platform Tasrih sudah disosialisasikan. Sanksinya pun jelas: denda hingga 20.000 riyal untuk pelaku individu, 100.000 riyal untuk pengangkut, ditambah deportasi dan pencekalan satu dekade.
Maka, jawabannya lebih telanjang dari itu: gengsi.
Mereka ingin dipanggil “pak haji” begitu pulang kampung. Ingin diceritakan ke tetangga: “Saya berangkat, meski antrean tiga puluh tahun.” Ingin dibisiki kolega: “Wah, hebat, pasti punya akses kuat.”
Mereka lupa bahwa ibadah bukan ajang pamer status. Bahwa doa di tanah suci jika diraih dengan cara subhat—menipu, menyusup, berbohong—tak akan berkah. Laksana meminum air zamzam dari gelas curian. Segar di tenggorokan, tapi membawa dosa di hati.
Ini bukan persoalan kecil. Ini persoalan akhlak, hukum, dan keberkahan ibadah.
Sekarang mari kita bedah dengan pisau yang tajam.
Pertama, jangan sembunyikan niat buruk di balik dalih fikih. Ada yang berkilah: “Haji saya tetap sah secara syariat, kok.” Benarkah? Para ulama dari Otoritas Saudi, Al-Azhar Mesir, MUI, hingga PBNU sepakat: ibadah haji tanpa izin resmi memang secara rukun dan syarat—jika terpenuhi—dianggap sah. Tapi di saat yang sama, mereka menegaskan: tindakannya haram dan pelakunya berdosa besar.
Mengapa? Karena ibadah haji memiliki dua dimensi. Vertikal: hubungan dengan Allah. Horizontal: hubungan dengan sesama dan negara. Melanggar aturan pemimpin (ulil amri) yang adil adalah kemaksiatan. Dan kemaksiatan mengotori ibadah. Maka janganlah kita bermain-main dengan istilah “sah tapi dosa” seolah itu tiket aman. Dosa tetaplah dosa, meskipun ritualnya rapi.
Kedua, jangan paksakan diri ke tempat suci dengan cara yang merugikan ribuan jemaah lain. Prinsip sadd ad-dzara’i (menolak kemudaratan) mengajarkan: jangan menciptakan bahaya. Haji ilegal menyebabkan penumpukan di Arafah, Mina, Muzdalifah melebihi kapasitas. Risiko terinjak, kehausan, hingga kematian menghantui. Selain itu, mereka mengambil hak jemaah resmi atas air, tenda, dan layanan kesehatan.
Otoritas Saudi dengan tegas menyebut: kerugian yang menular lebih besar dosanya daripada kerugian terbatas. Maka, jangan kau banggakan diri dengan “aku tetap berdoa di sana” sementara di belakangmu ada jemaah tua yang kehabisan tempat berteduh.
Ketiga, syarat kemampuan (istitha’ah) mencakup izin resmi. Banyak yang mengaku “mampu secara finansial” lalu nekat. Padahal, kemampuan berhaji bukan hanya soal uang. Ia juga soal kemampuan mendapatkan izin resmi. Jika kuota tak tersedia atau visa tak keluar, maka secara syariat Anda termasuk ghairu mustathi’—belum mampu. Tidak wajib haji. Dan tidak berdosa jika menunda.
Jadi, memaksakan diri dengan cara ilegal bukanlah tanda kesalehan, melainkan ketidaksabaran yang dibungkus kesombongan.
Fakta di lapangan tak bisa dibantah.
Kebijakan Arab Saudi sudah bulat. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Haji dan Umrah pada 10-11 Mei 2026, mengingatkan: jangan tergiur tawaran haji tanpa visa resmi. Perlindungan jemaah dimulai dari kepatuhan. Bahkan, telah dibentuk Satgas Pencegahan dan Penegakan Hukum Haji Nonprosedural yang melibatkan Imigrasi dan Bareskrim Polri.
Lalu bagaimana dengan fatwa? Semua lembaga besar bersatu suara.
Otoritas Ulama Senior Saudi menyatakan: haram dan berdosa. Yang tak mampu mendapat izin, tidak wajib haji. Al-Azhar dan Dar al-Ifta al-Misriyyah: ibadah tetap sah, tapi haram dan dosa besar karena melanggar aturan negara yang sah. MUI: haram dan berdosa besar, berdasarkan kewajiban taat pada ulil amri dan mencegah kemudaratan. PBNU melalui KH Afifuddin Muhajir: sah secara syariat, tapi cacat dan jelas berdosa karena melanggar kewajiban menaati pemimpin.
Empat pilar landasan keharaman ini diakui bersama: wajib taat pada ulil amri (QS An-Nisa:59), prinsip menolak kemudaratan, syarat istitha’ah yang mencakup izin resmi, serta kemaslahatan umum. Maka tak ada celah untuk berkilah.
Maka, inilah ironi yang harus kita sadari bersama.
Ada orang yang rela menghabiskan ratusan juta rupiah, terbang ke tanah suci, menjalankan seluruh manasik, lalu pulang dengan status “sah secara fikih”—namun hatinya masih penuh dosa karena melanggar hukum negara dan menyakiti hak orang lain.
Seperti orang yang shalat di tanah milik orang lain tanpa izin. Shalatnya sah. Tapi ia tetap berdosa karena merampas hak kepemilikan. Begitu pula haji ilegal. Mampukah Anda merasakan keberkahan ibadah yang dibangun di atas pelanggaran? Mampukah doa-doa Anda naik ke langit sementara langkah kaki Anda menabrak aturan?
Sudah saatnya kita mengembalikan haji pada hakikatnya: bukan gengsi, bukan akses, bukan pamer. Tapi ketaatan total—kepada Allah, kepada Rasul-Nya, dan kepada pemimpin yang adil. Jika Anda belum mendapat izin, bersabarlah. Karena sabar dalam menanti panggilan haji adalah ibadah yang tak kalah mulia.
Atau Anda lebih suka pulang dari Makkah dengan gelar “mantan tahanan imigrasi” dan cekal sepuluh tahun? Pilihan ada di tangan Anda. Tapi ingat, tidak ada berkah bagi ibadah yang lahir dari kecurangan.
Sah tapi dosa, tetap saja dosa. Jangan kau banggakan apa yang membuat Tuhan murka.
- Pegiat Literasi Islam, Pengasuh Pondok Pesantren WALI, Tuntang Kab Semarang dan Pengurus KBIHU WALI. Jatengdaily.com-st
