Membaca Arah Pembangunan Kabupaten Tegal dari Angka ke Aksi -

Oleh: Uziroh

Statistisi pada BPS Kabupaten Tegal

ANGKA sering kali dianggap dingin, kaku, dan jauh dari realitas kehidupan sehari-hari. Namun, bagi daerah yang sedang bertumbuh seperti Kabupaten Tegal, angka justru menjadi cermin paling jujur untuk membaca kondisi, potensi, sekaligus tantangan pembangunan yang menggambarkan komprehensif tentang wajah Tegal hari ini dan ke mana arah pembangunan seharusnya melangkah.

Dari sisi demografi, Kabupaten Tegal sedang berada pada fase yang sangat menentukan. Dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 1,69 juta jiwa dan struktur penduduk yang masih didominasi usia produktif, Tegal tengah menikmati apa yang disebut sebagai bonus demografi. Kelompok usia 15–64 tahun mencapai lebih dari 69 persen dari total penduduk. Secara teoritis, ini adalah modal besar bagi percepatan pembangunan ekonomi dan sosial. Namun bonus ini bukan hadiah otomatis. Tanpa kebijakan yang tepat, bonus demografi bisa berubah menjadi beban demografi.

Tantangan tersebut terlihat jelas pada sektor ketenagakerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tegal pada Agustus 2024 masih berada di kisaran 7,5 persen. Lebih mengkhawatirkan lagi, pengangguran terbuka perempuan tercatat lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Di sisi lain, struktur pendidikan tenaga kerja masih didominasi lulusan SD dan SMP. Kondisi ini menunjukkan bahwa pasar kerja Tegal belum sepenuhnya ramah terhadap tenaga kerja terdidik, sekaligus belum cukup mampu mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kesenjangan antara harapan dan realitas juga tercermin pada sektor pendidikan. Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Tegal sudah mendekati 13 tahun, artinya anak-anak Tegal secara ideal diharapkan bisa mengenyam pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi awal. Namun, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) baru berada di angka sekitar 7,3 tahun atau setara kelas satu SMP. Jurang ini menandakan bahwa masih banyak anak yang terhenti pendidikannya sebelum mencapai potensi optimalnya. Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SMA yang masih sekitar 64 persen memperkuat sinyal bahwa transisi dari pendidikan menengah pertama ke menengah atas masih menjadi titik rawan.

Dalam konteks pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tegal terus menunjukkan tren meningkat. Ini adalah kabar baik, namun perlu dibaca secara kritis. Kenaikan IPM tidak boleh membuat kita terlena, karena komponen penyusunnya pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak yang masih menyimpan pekerjaan rumah besar. Misalnya, pada sektor kesehatan, meskipun infrastruktur relatif merata dan jumlah posyandu meningkat signifikan, sebagian besar penduduk yang mengalami keluhan kesehatan justru memilih mengobati sendiri dan tidak melakukan rawat jalan. Ini mengindikasikan adanya persoalan akses, literasi kesehatan, atau bahkan kepercayaan terhadap layanan kesehatan formal.

Pada sektor perumahan dan sanitasi, Kabupaten Tegal menunjukkan capaian yang patut diapresiasi. Hampir seluruh rumah tangga sudah menikmati listrik, mayoritas rumah berlantai bukan tanah, dan sebagian besar menggunakan dinding tembok. Namun, masih terdapat sekitar 13 persen rumah tangga yang fasilitas pembuangan tinjanya belum memenuhi standar kesehatan. Di tengah agenda pembangunan berkelanjutan, isu sanitasi bukan lagi soal infrastruktur semata, tetapi berkaitan langsung dengan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat.

Sementara itu, struktur ekonomi Kabupaten Tegal masih sangat bertumpu pada sektor tradisional. Pertanian, industri pengolahan skala kecil, dan sektor jasa menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Kontribusi UMKM sangat besar, namun produktivitasnya masih relatif rendah. Ini tercermin dari dominasi tenaga kerja berpendidikan rendah dan masih terbatasnya nilai tambah yang dihasilkan. Di sinilah peran pemerintah daerah menjadi krusial: mendorong transformasi ekonomi dari sekadar padat karya menuju padat keterampilan dan bernilai tambah tinggi.

Dari sisi fiskal, APBD Kabupaten Tegal menunjukkan tren peningkatan, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun pendapatan transfer. Kenaikan belanja daerah, khususnya belanja operasi dan belanja modal, seharusnya dapat dimanfaatkan secara lebih strategis untuk menjawab tantangan struktural di atas. Anggaran bukan hanya soal penyerapan, tetapi soal keberpihakan. Apakah belanja publik benar-benar diarahkan untuk peningkatan kualitas SDM, pengurangan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja yang layak?

Statistik kemiskinan menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan tidak selalu linier dengan pertumbuhan ekonomi. Kedalaman dan keparahan kemiskinan masih menjadi isu penting. Artinya, sebagian penduduk miskin berada cukup jauh di bawah garis kemiskinan dan membutuhkan intervensi yang lebih tepat sasaran. Pendekatan berbasis data menjadi mutlak agar kebijakan tidak lagi bersifat umum, tetapi presisi.

Statistik adalah bahasa pembangunan. Ia membantu kita memahami realitas secara objektif, mengukur capaian secara jujur, dan merancang kebijakan secara rasional. Tantangan terbesar Kabupaten Tegal ke depan bukanlah kekurangan data, melainkan bagaimana menjadikan data sebagai dasar utama pengambilan keputusan.

Dari angka ke aksi, itulah agenda besar pembangunan Kabupaten Tegal. Ketika data benar-benar dijadikan kompas, maka perencanaan tidak lagi sekadar asumsi, evaluasi tidak lagi berbasis persepsi, dan pembangunan akan lebih adil, inklusif, serta berkelanjutan. Kabupaten Tegal memiliki modal besar untuk melompat lebih jauh. Tinggal satu pertanyaan tersisa: apakah kita siap membaca angka dengan jujur dan bertindak dengan berani? Jatengdaily.com-st