SEMARANG (Jatengdaily.com) – Sejumlah kiai dan ulama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar Musyawarah Nasional Ulamail Ka’bah di Pondok Pesantren Fadhlul Fadhlan (PPFF)—Pesantren Bilingual Berbasis Karakter Salaf—Semarang, Sabtu (17/10/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri para kiai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatra, dan Kalimantan. Di antaranya hadir K.H. Abdullah Ubab Maimoen Zubeir, K.H. Musthofa Aqil Siraj, Habib Ahmad Idrus Al-Habsyi, K.H. Muhsin Nurhadi, K.H. Haris Sodaqoh, K.H. Muslih ZA, K.H. Mursyid Qori, serta K.H. Fadlolan Musyaffa’ selaku tuan rumah. Sejumlah kader dan fungsionaris PPP dari berbagai daerah turut menghadiri forum tersebut.
Dalam musyawarah tersebut, para kiai dan ulama mengevaluasi kepemimpinan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP di bawah H.M. Mardiono. K.H. Abdullah Ubab Maimoen Zubeir menyampaikan bahwa pertemuan tersebut merupakan komunikasi ketiga sejak menjelang Muktamar X PPP.
Menurutnya, konsolidasi diperlukan untuk membahas masa depan PPP sebagai partai Islam serta upaya mengembalikan keterwakilan partai di DPR RI pada Pemilu 2029.
Kiai Fadlolan menjelaskan bahwa Muktamar X PPP pada 27 September 2025 telah menetapkan H. Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum. Namun, Menteri Hukum kemudian menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor M.HH-14.11.02 Tahun 2025 tertanggal 1 Oktober 2025 yang mengesahkan H.M. Mardiono sebagai Ketua Umum.
Setelah muncul penolakan dari sejumlah pengurus wilayah dan cabang, proses rekonsiliasi menghasilkan SK Nomor M.HH-15.AH.11.02 Tahun 2025 tertanggal 6 Oktober 2025 yang menempatkan Agus Suparmanto sebagai Wakil Ketua Umum.
Kiai Fadlolan menilai kepemimpinan selama setahun terakhir perlu dievaluasi, terutama terkait dengan pemberhentian sejumlah pengurus daerah yang dinilai tidak mencerminkan semangat musyawarah dan rekonsiliasi.
Melalui forum tersebut, para kiai dan ulama mendesak DPP PPP untuk mengevaluasi kepemimpinan Mardiono. Mereka juga meminta Menteri Hukum mencabut SK pengesahan Mardiono dan menggantinya sesuai dengan hasil Muktamar X PPP, yakni menetapkan kembali Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum.
Menurut Kiai Fadlolan, evaluasi ini diperlukan untuk memperkuat konsolidasi internal, menjaga persatuan kader, dan mengembalikan PPP sebagai wadah perjuangan umat Islam menjelang Pemilu 2029. St
