DEMAK (Jatengdaily.com)– Bupati Demak dr Hj Eisti’anah SE memberikan sejumlah catatan terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD Kabupaten Demak. Masukan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak, Senin (16/11/2026), sebagai bahan penyempurnaan sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut.
Dua Raperda tersebut meliputi Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah serta Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Secara umum, Pemkab Demak menyepakati materi yang telah mengacu pada regulasi terkait. Namun, sejumlah pasal dinilai masih perlu diperbaiki agar tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
Pada Raperda Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah, Eisti’anah menyoroti penataan ketentuan umum, sistematika pasal, serta substansi penyelenggaraan riset dan inovasi. Pengaturannya perlu diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta PP Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.
“Kami mengusulkan agar penyelenggaraan riset daerah dan penyelenggaraan inovasi daerah diatur dalam dua bab tersendiri, sehingga pengaturannya lebih jelas dan sistematis,” ujarnya.
Bupati juga meminta penambahan bab ketentuan peralihan untuk menjamin keberlanjutan inovasi daerah yang telah berjalan. Inovasi yang sudah ada diharapkan tetap diakui sepanjang tidak bertentangan dengan Perda yang nantinya ditetapkan. Sejumlah ketentuan lain juga perlu disesuaikan dengan regulasi terkait inovasi daerah.
Sementara itu, dalam Raperda Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, perhatian diarahkan pada kejelasan pembagian tugas perangkat daerah. Pasal-pasal yang mengatur pelaksanaan program perlu menyebutkan secara tegas perangkat daerah yang bertanggung jawab. Penggunaan norma wajib atau berkewajiban juga perlu disertai kejelasan mengenai konsekuensi administratifnya.
Eisti’anah turut mengusulkan penambahan ketentuan peralihan untuk menjamin keberlanjutan tim pembina ketahanan keluarga yang telah terbentuk. Tim tersebut tetap dapat menjalankan tugas sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan baru hingga dibentuk tim berdasarkan Perda. Selain itu, materi Pasal 26 ayat (5) diusulkan dipindahkan ke bab pendanaan.
Bupati berharap berbagai catatan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam pembahasan bersama DPRD dan perangkat daerah terkait. “Kami berharap pandangan umum ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam tahapan pembahasan berikutnya, sehingga kedua Raperda dapat disempurnakan dan menjadi landasan hukum yang jelas dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di Kabupaten Demak,” tandasnya. rie-she



