SEMARANG (Jatengdaily.com) – Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berpotensi mendorong kenaikan harga obat di dalam negeri.
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengingatkan pemerintah agar segera mengantisipasi dampaknya terhadap industri farmasi, rumah sakit, dan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), mengingat ketergantungan bahan baku obat impor Indonesia masih sangat tinggi.
Menurut Edy, sekitar 85 hingga 95 persen bahan baku obat nasional masih berasal dari impor. Terutama dari China dan India. Kondisi tersebut membuat industri farmasi sangat rentan terhadap gejolak nilai tukar.
“Saat rupiah melemah, harga bahan baku impor otomatis menjadi lebih mahal. Akibatnya biaya produksi obat meningkat dan tekanan akan dirasakan oleh seluruh rantai layanan kesehatan,” kata Edy.
Pelemahan rupiah saat ini, menurut Edy tidak hanya menekan industri farmasi. Sebab harga obat yang masuk dalam program pemerintah dan e-katalog tidak bisa serta merta disesuaikan dengan kenaikan biaya produksi.
“Perusahaan farmasi harus menanggung kenaikan biaya produksi, sementara harga jual obat belum tentu bisa langsung naik. Kalau kondisi ini berlangsung lama, produsen pasti akan mengajukan penyesuaian harga,” ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan itu menilai risiko yang lebih serius adalah dampaknya terhadap keberlanjutan JKN. Kenaikan harga obat akan menambah tekanan terhadap pembiayaan kesehatan nasional yang saat ini sudah menghadapi tantangan berat.
Menurut Edy, kenaikan harga obat akan meningkatkan beban fasilitas kesehatan yang selama ini bergantung pada skema pembiayaan BPJS Kesehatan. Jika tidak diantisipasi, kondisi tersebut dapat memicu berkurangnya ketersediaan obat dan memaksa pasien membeli obat secara mandiri.
Selain risiko terhadap layanan kesehatan, pelemahan rupiah juga berpotensi mengganggu rantai pasok industri farmasi. Perusahaan dengan arus kas terbatas akan menghadapi peningkatan kebutuhan modal kerja untuk membeli bahan baku impor.
Bahkan tidak menutup kemungkinan muncul tekanan terhadap tenaga kerja apabila kondisi berlangsung berkepanjangan. Karena itu, Edy meminta pemerintah tidak hanya fokus pada stabilisasi rupiah, tetapi juga mempercepat agenda kemandirian farmasi nasional.
Legislator Dapil Jawa Tengah III itu menyoroti masih minimnya dukungan terhadap riset dan pengembangan bahan baku obat dalam negeri, padahal isu kemandirian farmasi telah menjadi bagian dari agenda transformasi sistem kesehatan nasional.
“Selama ketergantungan impor masih sangat tinggi, setiap kali rupiah melemah kita akan menghadapi masalah yang sama. Karena itu pemerintah harus serius memperkuat riset bahan baku obat, mendukung perguruan tinggi, BRIN, dan industri farmasi untuk mengembangkan bahan baku lokal,” ujar Edy.
Menurutnya, Indonesia memiliki sumber daya alam yang besar untuk dikembangkan menjadi bahan baku farmasi. Namun hingga kini investasi riset dan pengembangan masih jauh dari kebutuhan.
“Kemandirian farmasi tidak akan lahir tanpa keberpihakan anggaran dan political will yang kuat dari pemerintah,” imbuhnya. St
