BATU (Jatengdaily.com) – Pengembangan desa wisata memerlukan pola kerja sama yang mampu memberikan posisi tawar kuat bagi masyarakat lokal. Keberhasilan sektor pariwisata tidak hanya diukur dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga dari besarnya manfaat ekonomi yang diterima warga setempat.
Hal tersebut disampaikan Prof. Sudharto P. Hadi, MES, PhD, ketua Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K) Semarang, yang juga Ketua Pembina Yayasan Alumni Universitas Diponegoro (YAU), penyelenggara Universitas Semarang (USM).
Belum lama ini, Sudharto memimpin tim DP2K dan Bappeda Kota Semarang melakukan technical visit ke sejumlah destinasi wisata dan kawasan pengembangan pariwisata di Kota Batu, Jawa Timur, baru-baru ini. Salah satu objek yang dikunjungi adalah Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumaji.
Menurutnya, Desa Tulungrejo menjadi salah satu contoh menarik dalam membangun kemitraan antara masyarakat desa dan investor. Berbagai destinasi wisata di kawasan tersebut, termasuk sejumlah objek wisata besar, dikembangkan melalui pola kerja sama yang melibatkan desa sebagai mitra.
”Dengan pola seperti itu, desa memiliki bargaining position atau posisi tawar yang kuat dalam berbagai pengambilan keputusan, termasuk terkait perekrutan tenaga kerja. Bahkan, masyarakat ikut berpartisipasi melalui penyertaan modal sehingga turut menikmati manfaat ekonomi dari perkembangan sektor pariwisata,” katanya.
Dijelaskan, kota tersebut telah berkembang sebagai destinasi wisata edukasi pada musim liburan sekolah sekaligus wisata keluarga pada akhir pekan. Kondisi itu menyebabkan lonjakan jumlah wisatawan pada waktu-waktu tertentu yang berdampak pada kemacetan lalu lintas.
”Lonjakan pengunjung memang menjadi indikator keberhasilan sektor pariwisata, namun, di sisi lain, kemacetan yang terjadi dapat mengurangi kenyamanan masyarakat maupun wisatawan. Pemerintah Kota Batu saat ini masih menunggu realisasi pembangunan jalan tol yang diharapkan dapat mengurangi kepadatan lalu lintas,” jelasnya.
Dia menambahkan, selain persoalan transportasi, perkembangan industri pariwisata juga memicu meningkatnya kebutuhan lahan untuk pembangunan vila, hotel, perumahan, maupun objek wisata baru.
Kondisi tersebut berpotensi mempercepat alih fungsi lahan apabila tidak diimbangi dengan kebijakan tata ruang yang berkelanjutan.
Tantangan lain yang juga perlu diperhatikan adalah kepemilikan aset pariwisata yang sebagian besar masih didominasi investor dari luar daerah.
”Banyak vila, rumah mewah di kawasan real estate, maupun hotel yang dimiliki investor dari luar Batu. Vila-vila tersebut disewakan kepada wisatawan sehingga nilai tambah ekonominya lebih banyak dinikmati pemilik dari luar daerah. Masyarakat lokal umumnya hanya memperoleh manfaat sebagai tenaga kerja,” ujarnya.
Karena itu, Sudharto menilai pembangunan pariwisata ke depan harus mengedepankan model yang lebih inklusif dengan memperbesar keterlibatan masyarakat sebagai pemilik modal, pelaku usaha, maupun pengelola destinasi.
Pariwisata akan memberikan dampak pembangunan yang lebih berkelanjutan apabila masyarakat tidak hanya menjadi penonton atau pekerja, tetapi juga menjadi pemilik dan pelaku utama dalam ekosistem ekonomi wisata.
Sementara itu, Direktur Pusat Bahasa dan Budaya Universitas Semarang (USM LCC), Adi Ekopriyono, yang ikut technical visit mengungkapkan, nilai tambah yang diterima petani buah di kawasan wisata masih rendah.
Petani apel, stroberi, maupun jeruk umumnya hanya berfokus pada kegiatan budidaya, kemudian menjual hasil panennya kepada pedagang.
Akibatnya, keuntungan terbesar justru dinikmati pihak lain yang mengelola buah tersebut menjadi paket wisata petik buah ataupun produk olahan.
”Padahal, apabila petani berani menjual langsung kepada konsumen atau mengolah hasil panennya menjadi produk bernilai tambah seperti keripik apel, sirup, jus, maupun produk olahan lainnya, pendapatan mereka tentu akan jauh lebih besar,” katanya. St
