SEMARANG (Jatengdaily.com) – Qonita Ulfiana, SST., M.Kes., berhasil meraih gelar doktor Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang setelah mempertahankan disertasi tentang penguatan perlindungan hukum terhadap hak akses pasien atas rekam medis elektronik (RME) di rumah sakit yang berkeadilan.
Dalam ujian terbuka promosi doktor yang diselenggarakan Program Studi Hukum Program Doktor (PSHPD) Fakultas Hukum UNTAG Semarang, Qonita mengungkapkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak akses pasien atas RME belum sepenuhnya berkeadilan. Hal ini terlihat dari kesenjangan antara jaminan normatif dalam peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya di lapangan.
Disertasi berjudul “Penguatan Perlindungan Hukum terhadap Hak Akses Pasien dalam Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit yang Berkeadilan” tersebut mengidentifikasi tiga persoalan utama, yakni aspek substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.
Dari aspek substansi hukum, masih terdapat ketidakharmonisan dan kekosongan norma terkait mekanisme akses, batas waktu pelayanan, standar biaya, serta tanggung jawab hukum rumah sakit.
Sementara itu, dari aspek struktur hukum, pengawasan dan penegakan hukum dinilai belum efektif, termasuk dalam penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah diakses pasien.
Adapun dari aspek budaya hukum, persoalan muncul akibat rendahnya kesadaran hukum pasien serta masih kuatnya paradigma paternalistik dalam pelayanan kesehatan.
Menurut Qonita, perlindungan hukum yang berkeadilan perlu dibangun melalui regulasi yang komprehensif dan terintegrasi, dengan menempatkan pasien sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk mengetahui, mengakses, mengendalikan, dan mengoreksi data kesehatannya sesuai ketentuan yang berlaku.
Penelitiannya juga merekomendasikan prosedur akses yang sederhana dan transparan, kepastian batas waktu pelayanan, pembatasan biaya yang rasional, mekanisme keberatan dan penyelesaian sengketa, serta penguatan pengawasan dan penerapan sanksi. Integrasi regulasi hukum kesehatan dengan perlindungan data pribadi juga dinilai penting untuk menjamin perlindungan pasien di era digital.
Qonita menegaskan, keadilan dalam pemenuhan hak akses RME tidak cukup hanya dengan keberadaan norma hukum. Diperlukan implementasi yang efektif, kesiapan sistem, dan komitmen untuk melindungi hak pasien dalam pelayanan kesehatan digital.
Dalam ujian terbuka tersebut, Qonita dinyatakan lulus sebagai doktor ke-177 PSHPD Fakultas Hukum UNTAG Semarang dengan predikat sangat memuaskan. Ia meraih indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,89 setelah menempuh studi selama 5 tahun, 11 bulan, dan 15 hari.
Ujian dipimpin Dr. Edi Pranoto, S.H., M.Hum., selaku ketua sidang sekaligus Dekan Fakultas Hukum UNTAG Semarang, dengan sekretaris sidang Prof. Dr. Sigit Irianto, S.H., M.Hum., yang juga bertindak sebagai promotor dan Ketua PSHPD. Adapun ko-promotor adalah Prof. Dr. Mashari, S.H., M.Hum. st
