SEMARANG (Jatengdaily.com)– Ikatan Ahli Perencana (IAP) Jawa Tengah (Jateng) menyelenggarakan Rembug Tata Ruang Warga Jawa Tengah pada 19–20 Desember 2025 di Hotel Khas Semarang. Forum ini menjadi ruang temu gagasan dan dialog strategis lintas sektor untuk merespons tantangan penataan ruang dan pembangunan wilayah di Jawa Tengah yang kian kompleks.
Kegiatan tersebut diinisiasi IAP Jateng engan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain Mercy Corps Indonesia, INKINDO Jawa Tengah, PDAM Tirta Moedal, Forum DAS, Forum PRB, sejumlah konsultan perencana, akademisi, komunitas, serta perwakilan masyarakat sipil. Kolaborasi ini menjadi wujud komitmen bersama dalam mendorong perencanaan tata ruang yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.
Jateng saat ini menghadapi beragam tantangan pembangunan, mulai dari meningkatnya kerentanan kawasan pesisir dan daerah aliran sungai akibat perubahan iklim, pesatnya pertumbuhan kawasan perkotaan dan aglomerasi ekonomi, hingga masih adanya permukiman di kawasan rawan bencana dan kelompok masyarakat rentan yang membutuhkan perhatian serius. Kondisi tersebut menuntut pendekatan perencanaan yang tidak hanya prosedural, tetapi juga responsif terhadap dinamika lingkungan, sosial, dan ekonomi.
Dalam forum ini, IAP Jateng mendorong pergeseran paradigma perencanaan, dari yang bersifat sektoral menuju pendekatan yang holistik, lintas disiplin, partisipatif, dan berkeadilan. Perencana kota tidak dapat bekerja sendiri; pemerintah membutuhkan masukan berbasis pengetahuan dan pengalaman lapangan, akademisi perlu menjembatani riset dengan kebijakan, sementara masyarakat harus diposisikan sebagai subjek pembangunan.
Berbagai tema strategis dibahas dalam dialog dan diskusi panel, antara lain ketahanan iklim kawasan pesisir dan DAS, pelestarian cagar budaya, peran riset dan inovasi, pemanfaatan teknologi GIS, profesionalitas perencana, serta keterlibatan jurnalis, komunitas perkotaan, Karang Taruna, dan PKK dalam mewujudkan kota yang diimpikan bersama. Isu lintas sektor seperti gender, kemiskinan, kebencanaan, sistem pangan, dan keadilan ekologis juga menjadi benang merah pembahasan.
More Read
Ketua Umum Pengurus Nasional IAP, Adriadi Dimastanto, S.T., M.Ars, menegaskan bahwa tantangan profesi perencana ke depan semakin besar seiring disahkannya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2025. Menurutnya, Ahli Perencana Kota tidak hanya bertanggung jawab menghasilkan dokumen rencana, tetapi juga mengawal implementasi serta terlibat aktif dalam pengendalian tata ruang untuk merespons berbagai persoalan lingkungan seperti banjir, longsor, deforestasi, dan degradasi ekosistem.
Sementara itu, Ketua IAP Jawa Tengah Arif Gandapurnama mengatakan, Jateng berada di bawah tekanan daya dukung dan daya tampung lingkungan, terutama di wilayah Pantai Utara yang telah jenuh oleh aktivitas perkotaan dan industri. Ia menekankan pentingnya kerja sama lintas pemangku kepentingan untuk mewujudkan visi pembangunan bersama dengan pembagian sumber daya dan tanggung jawab yang adil.
”Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, IAP Jawa Tengah bersama BRIDA Provinsi Jawa Tengah juga meluncurkan Buku Outlook Jawa Tengah 2025. Buku ini menjadi penegasan komitmen terhadap perencanaan pembangunan berbasis riset, kolaboratif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Kehadiran buku tersebut diharapkan mampu menjembatani diskursus akademik, praktik profesional, dan kebutuhan kebijakan dalam menghadapi dinamika pembangunan Jateng ke depan,” jelasnya.
Sejalan dengan semangat yang diusung dalam Rembug Tata Ruang Warga Jawa Tengah, penyerahan dan peluncuran buku ”Outlook Jawa Tengah 2025” menjadi penegasan konkret komitmen IAP Jateng dan BRIDA Provinsi Jateng dalam mendorong perencanaan pembangunan yang berbasis riset, kolaboratif, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Buku ini tidak hanya menjadi produk intelektual, tetapi juga instrumen strategis untuk menjembatani diskursus akademik, praktik profesional, dan kebutuhan kebijakan, sekaligus memperkuat pesan utama forum bahwa tantangan penataan ruang dan pembangunan Jawa Tengah ke depan hanya dapat dijawab melalui sinergi lintas sektor, perencanaan yang inklusif, serta keberanian untuk mentransformasikan hasil penelitian menjadi arah kebijakan yang aplikatif dan berkeadilan. Peluncuran buku ini menandai kolaborasi praktisi-akademisi-pemerintah dalam mengantisipasi dinamika pembangunan yang ada.
Diskusi Panel
Pada Diskusi Jumat (19/12) sesi ini diisi oleh beberapa panel diskusi, yaitu: ketahanan iklim dan wilayah permukiman, heritage dan budaya, serta riset dalam pembangunan. Dalam pembahasan terkait ketahanan iklim menegaskan pentingnya mendorong pendekatan lintas sektor dan terintegrasi darat–laut, memperkuat perencanaan yang implementatif dengan mempertimbangkan kapasitas kelembagaan dan pendanaan, serta memaknai partisipasi masyarakat sebagai alat analisis dan mitigasi risiko, bukan sekadar formalitas.
Profesional juga berperan penting dalam menjembatani kesenjangan antara realitas lapangan dan kerangka kebijakan, termasuk mengadvokasi pengakuan terhadap ancaman baru seperti genangan pesisir permanen, serta memastikan bahwa solusi teknis perencanaan tetap berakar pada konteks sosial, mata pencaharian, dan cara warga menjalani ruang. ”isu ketahanan iklim telah diintegrasikan dalam revisi Perda Tata Ruang Jawa Tengah dengan pendekatan filosofis yang melihat darat dan laut sebagai satu kesatuan ekosistem” ucap Basyier Gemaning Insani, Perencana di Bappeda Provinsi Jawa Tengah.
Sementara, pada panel terkait dengan riset dan pembangunan, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat keterkaitan Proses Partisipatif dan Perencanaan Formal (Statutory), oleh karenanya diperlukan mainstreaming hasil riset dalam proses perencanaan dan pembangunan yang tengah berjalan. Lebih lanjut lagi, di tengah keterbatasan pendanaan, kerjasama multipihak dalam pelaksanaan penelitian dan implementasi untuk penerapan hasil riset.
”Penelitian tidak lagi diposisikan sebagai aktivitas akademik yang berdiri sendiri, melainkan sebagai instrumen aktif untuk shaping the city,” ucap Dany Perwitasari, Peneliti dari BRIN untuk Arsitektur Tropis dan Perkotaan.
Di sesi siang dan sore pada Jumat (19/12), pembahasan dilakukan dengan cukup dinamis, meliputi berbagai spektrum isu strategis: dinamika profesi, inovasi dalam GIS, jurnalisme dan lingkungan, hak atas tanah dan keadilan ekologis, manajemen proyek, dan komunitas perkotaan. Beberapa poin penting yang dapat ditarik dari pembahasan adalah salah satunya pada sesi inovasi dalam GIS, yang menenkankan bahwa kekuatan GIS bukan pada teknologinya, tetapi pada kualitas data, kapasitas manusia, dan keberanian menggunakan analisis sebagai dasar keputusan.
”Transformasi geospasial tidak akan terjadi tanpa adanya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, komunitas, dan praktisi”, ucap Wira praktisi perencana, yang juga founder dari Wiratama Geocreative Studio.
Sementara, pada sesi Hak Atas Tanah dan Keadilan Ekologis, merupakan salah satu sesi yang cukup berat, dengan menghadirkan WALHI Jateng yang berfokus pada isu pesisir dan praktisi dari Mercy Corps.
Pembahasan mengarah bahwa perlunya pengendalian dampak pembangunan yang lebih adil, khususnya bagi masyarakat terdampak dan juga ekosistem lingkungan. ”Banyak lahan yang musnah atau sudah tidak dapat dimanfaatkan kembali, sehingga sulit untuk mengelolanya secara lebih baik di masa depan. Diperlukan perencanaan yang lebih partisipatif oleh Ahli Perencana Kota” tambah Nur Cholis dari WALHI Jawa Tengah.
Pada Diskusi Sabtu (20/12) sesi ini diisi oleh beberapa panel diskusi, yaitu: ketahanan pangan dan stunting, gender dan kebencanaan, serta aglomerasi wilayah perkotaan. Dalam pembahasan pangan dan stunting, beberapa poin adalah perlunya perubahan paradigma dalam sistem pangan, termasuk membangun edukasi di tingkat keluarga.
Keseluruhan Forum Rembug Tata Ruang Warga Jateng ini juga dihadiri oleh Kementerian ATR/BPN, Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, UNS, Undip, ASPI, IAP Banten, IAP Lampung, Forum DAS, Forum PRB, Karangtaruna Kota Semarang, PKK Kota Semarang, dan berbagai akademisi serta praktisi. she
0
