JAKARTA (Jatengdaily.com)- Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperbaiki tata kelola perekonomian nasional dengan menutup berbagai praktik yang menyebabkan kebocoran kekayaan negara.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Presiden mengatakan praktik-praktik yang merugikan kepentingan nasional tidak boleh terus dibiarkan karena berdampak langsung terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
“Terjadi suatu distorsi terhadap perekonomian kita, telah terjadi mengalir keluar kekayaan kita secara signifikan ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktik-praktik underinvoicing, pemalsuan laporan. Underinvoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Praktik-praktik transfer pricing, praktik-praktik penyelundupan, hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita,” ujar Presiden dilansir dari Infopublik.
Menurut Presiden, temuan mengenai kebocoran tersebut tidak hanya berasal dari data pemerintah, tetapi juga didukung oleh berbagai lembaga internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia menilai kondisi tersebut telah lama diketahui oleh para pelaku ekonomi, baik di dalam maupun luar negeri.
“Ini bukan data dari kita, ini data internasional, ini data dari lembaga-lembaga internasional, ini data dari PBB di antaranya. Tapi seluruh bangsa sudah merasakan, semua pelaku ekonomi sudah mengerti hal ini, di dalam negeri dan di luar negeri semua tahu. Negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia sempat berminggu-minggu hilang minyak goreng, sesuatu yang tidak masuk di akal,” imbuhnya.
Presiden menegaskan pemerintah memperoleh mandat dari rakyat untuk menyelesaikan berbagai persoalan strategis yang selama ini menghambat kemajuan bangsa. Karena itu, berbagai langkah pembenahan terus dilakukan secara konsisten di sejumlah sektor.
“Kita dihadapi dengan masalah yang sangat besar, dengan masalah yang vital. Kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa,” tegas Presiden.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyampaikan bahwa selama 18 bulan masa pemerintahannya, sejumlah persoalan strategis yang telah bertahun-tahun belum terselesaikan mulai menunjukkan kemajuan.
Menurutnya, pemerintah telah menyelesaikan lebih dari 100 persoalan penting dalam kurun waktu tersebut. “Saya ingatkan kita diberi mandat untuk menyelesaikan masalah, dan seharusnya kita bangga bahwa ternyata dalam kurun waktu ini telah banyak masalah dan kesulitan yang telah kita selesaikan. Mungkin hitungan kita terakhir lebih dari 108 masalah, 110 masalah yang kita selesaikan dalam satu tahun lebih, 18 bulan pemerintahan kita,” tegas Presiden.
Presiden menekankan, upaya memperkuat tata kelola ekonomi dan menutup berbagai celah kebocoran akan terus menjadi prioritas pemerintah guna menjaga kekayaan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. she
