SEMARANG (Jatengdaily.com)– Perguruan tinggi swasta (PTS) di Jawa Tengah masih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah (PR) dalam meningkatkan kualitas dan daya saing pendidikan tinggi. Mulai dari peningkatan akreditasi, produktivitas riset dan publikasi ilmiah, penguatan tata kelola kelembagaan, hingga kualitas sumber daya manusia (SDM) dosen.
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VI Jawa Tengah, Prof. Dr. Ir. Aisyah Endah Palupi, M.Pd., mengatakan, Jawa Tengah memiliki ekosistem pendidikan tinggi swasta yang cukup besar dan tersebar luas.
Tercatat sebanyak 210 PTS berada di 35 kabupaten dan kota. Ekosistem tersebut didukung oleh 14.750 dosen, lebih dari 431 ribu mahasiswa, serta 1.890 program studi. Dari jumlah tersebut, baru 17 perguruan tinggi yang berstatus akreditasi Unggul. Hal itu dikatakannya saat menerima kunjungan kerja spesifik Bidang Pendidikan Tinggi Komisi X DPR RI ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VI Jawa Tengah, Jumat (20/11/2026).
Menurut Prof Aisyah, salah satu pekerjaan rumah yang harus menjadi perhatian adalah percepatan peningkatan akreditasi perguruan tinggi. PTS yang saat ini berstatus Baik Sekali diharapkan dapat terus meningkatkan kualitasnya hingga mencapai predikat Unggul.
“Harus ada akselerasi untuk menjadi Unggul. Jangan sampai banyak yang berhenti di posisi Baik Sekali, karena regulasi sudah diberlakukan. Saat ini kami memiliki 51 perguruan tinggi berstatus Baik Sekali. Ini menjadi salah satu prioritas pengawalan kami agar bisa meningkat menjadi Unggul,” ujarnya.
PR kedua adalah peningkatan produktivitas riset dan publikasi ilmiah. Menurutnya, kinerja penelitian dan publikasi internasional dosen PTS di Jawa Tengah masih perlu ditingkatkan agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
Penguatan riset tidak hanya berkaitan dengan jumlah publikasi, tetapi juga kualitas dan dampak penelitian yang dihasilkan perguruan tinggi.
Selanjutnya, tantangan ketiga berkaitan dengan keberlanjutan kelembagaan dan tata kelola. Aisyah mengakui, PTS menghadapi tekanan finansial, persaingan dalam memperoleh mahasiswa, serta tuntutan kepatuhan terhadap berbagai regulasi.
Karena itu, penguatan manajemen risiko, integritas pengelolaan, dan tata kelola kelembagaan menjadi hal penting untuk menjaga keberlangsungan perguruan tinggi.
PR lain adalah peningkatan daya tarik, retensi, dan pengembangan SDM. LLDIKTI VI mendorong PTS untuk memperkuat rekrutmen dan mempertahankan dosen berkualitas.
Selain itu, peningkatan jabatan fungsional, kompetensi, kapasitas penelitian, dan kualitas pembelajaran juga harus menjadi perhatian.
Menurut Aisyah, masih banyak PTS yang membutuhkan pendampingan dalam penulisan jurnal ilmiah, terutama bagi dosen muda maupun dosen yang sedang mempersiapkan kenaikan jabatan akademik.
Tantangan lainnya adalah penguatan kemitraan. LLDIKTI VI terus mendorong perguruan tinggi menjalin kerja sama melalui nota kesepahaman (MoU) dan implementasi kerja sama (Implementation of Agreement) dengan dunia usaha dan dunia industri, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan.
Kerja sama tersebut diharapkan tidak berhenti pada dokumen formal, tetapi diwujudkan dalam kegiatan nyata yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan Jawa Tengah, Jawa, dan Indonesia.
Selain hal tersebut, Aisyah juga menekankan pentingnya integritas perguruan tinggi dalam menjalankan tata kelola dan akuntabilitas keuangan.
Menurutnya, transparansi pengelolaan keuangan dan aset yayasan, pengadaan barang dan jasa, pencegahan gratifikasi dan konflik kepentingan, serta kepatuhan pajak harus terus diperkuat.
Tata kelola badan penyelenggara atau yayasan juga perlu mendapatkan perhatian. Sebab, penguatan tata kelola tidak cukup hanya dilakukan di tingkat pimpinan perguruan tinggi, tetapi harus menjangkau badan penyelenggara.
“Pengawasan dan penguatan tata kelola tidak hanya sampai pada pimpinan perguruan tinggi, tetapi juga perlu menyentuh yayasan dan badan penyelenggara,” jelasnya.
Ia menambahkan, kepatuhan terhadap pelaporan, audit internal, keterbukaan informasi, serta transparansi pengelolaan beasiswa dan akses mahasiswa juga menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik.
LLDIKTI VI, lanjutnya, akan terus melakukan pendampingan dan pengawalan agar PTS di Jawa Tengah tidak hanya memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga benar-benar menjalankan tata kelola yang sehat, transparan, dan berintegritas.
Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan kualitas PTS di Jawa Tengah semakin meningkat dan mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pengembangan sumber daya manusia serta pembangunan nasional.
Kepala LLDIKTI Wilayah VI Jawa Tengah tersebut menyambut baik kunjungan tersebut. Menurutnya, pertemuan ini menjadi kesempatan penting untuk menyampaikan berbagai persoalan dan aspirasi perguruan tinggi, khususnya PTS di Jawa Tengah.
Ia menilai, masukan dari para pimpinan perguruan tinggi dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RUU Pendidikan Tinggi maupun kebijakan pemerintah ke depan.
Terkait rencana kuliah gratis di PTN, Aisyah menyebut kebijakan tersebut masih dalam tahap pembahasan atau exercise di tingkat kementerian. Karena itu, LLDIKTI Wilayah VI akan terus mengawal agar keberadaan dan keberlanjutan PTS tetap mendapat perhatian.
Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI, Dr. H. Agung Widyantoro, S.H., M.Si., mengatakan, berbagai masukan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut akan menjadi bahan penting bagi Komisi X dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan masukan terhadap kebijakan pendidikan tinggi.
“Masukan-masukan yang kami terima ini seperti mutiara dalam lumpur. Semuanya berbobot dan menjadi bahan penting untuk kami tindak lanjuti,” katanya.
Terkait persoalan akreditasi, Agung mengatakan, efektivitas keberadaan LAM perlu terus dikaji, termasuk melihat sejauh mana mekanisme dan pembiayaannya memberikan beban kepada perguruan tinggi swasta.
Menurutnya, Komisi X telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap persoalan tersebut dan akan terus mengkajinya melalui rapat kerja bersama kementerian terkait.
Sementara mengenai rencana pembebasan biaya kuliah di PTN, Agung menegaskan, kebijakan tersebut harus dikaji secara komprehensif agar niat baik pemerintah memperluas akses pendidikan tidak justru menimbulkan dampak yang merugikan pengelola PTS.
Kajian tersebut, lanjutnya, harus mencakup kesiapan fiskal negara, kriteria penerima manfaat, kecukupan pembiayaan operasional PTN, serta keberlanjutan peningkatan kualitas layanan pendidikan.
“Jangan sampai kebijakan pendidikan gratis justru menimbulkan dampak yang merugikan pengelola perguruan tinggi swasta. Kebijakan ini harus tetap menjunjung tinggi mutu pendidikan,” tegasnya.
Agung menambahkan, seluruh aspirasi dari PTS, PTN, dan pemangku kepentingan lainnya akan menjadi bahan Komisi X dalam mengawal penyusunan kebijakan, termasuk pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Tinggi yang dipimpin langsung oleh dirinya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Prof. Dr. Ir, Khairul Munadi, S.T mengatakan, berbagai aspirasi yang disampaikan dalam kunjungan tersebut akan dikonsolidasikan dan dibahas bersama kementerian serta lembaga terkait.
Menurutnya, rencana pendidikan gratis di PTN masih dalam proses pembahasan, termasuk penyusunan formulasi dan skema pelaksanaannya. Pemerintah juga telah berkoordinasi dengan Bappenas dan kementerian terkait untuk mengkaji berbagai kemungkinan.
“Secara umum ada tiga opsi yang sedang dibahas. Pertama, opsi ideal yang menyeluruh, kedua opsi moderat yang lebih tertarget, dan ketiga opsi esensial atau minimal. Nanti akan dibahas lebih lanjut dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal, kepastian keberlanjutan, serta dampaknya,” jelasnya.
Khairul menegaskan, pemerintah masih perlu melakukan kajian agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.
Selain persoalan pembiayaan kuliah, pihaknya juga mencermati berbagai masukan mengenai akreditasi prodi melalui LAM, terutama terkait peran dan dampaknya terhadap PTS.
Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk melihat efektivitas sistem akreditasi, termasuk memastikan mekanismenya mampu mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi tanpa memberikan beban berlebihan bagi perguruan tinggi.
Melalui kunjungan kerja tersebut, Komisi X DPR RI berharap berbagai persoalan pendidikan tinggi, baik yang dihadapi PTN maupun PTS, dapat menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang adil, berkelanjutan, dan tetap mengutamakan kualitas pendidikan nasional. she



