JAKARTA (Jatengdaily.com)— Pemerintah menegaskan bahwa penanggulangan bencana tidak lagi dapat bertumpu pada pemerintah pusat semata. Pemerintah daerah diminta memperkuat kesiapsiagaan, berani menetapkan status siaga maupun tanggap darurat, serta bertindak cepat untuk melindungi masyarakat dari dampak bencana hidrometeorologi yang masih mendominasi sepanjang 2025.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, mengungkapkan, dalam lima tahun terakhir (2021–2025), jumlah kejadian bencana di Indonesia secara konsisten berada di atas 3.000 kejadian per tahun.
Meski pemerintah berhasil menekan jumlah korban jiwa dan kerusakan pada 2022 dan 2024, bencana besar yang terjadi pada akhir November 2025 kembali meningkatkan dampak secara signifikan. “Bencana akibat siklon tropis di tiga provinsi di Sumatra pada 25–26 November lalu menyebabkan lebih dari 1.100 korban jiwa dan kerugian material yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Ini menunjukkan bahwa menurunkan dampak bencana bukan pekerjaan mudah,” tegasnya.
Berdasarkan data BNPB hingga 24 Desember 2025, tercatat 3.176 kejadian bencana di Indonesia, yang mayoritas merupakan bencana hidrometeorologi basah, seperti banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor. Kondisi ini sejalan dengan peringatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika terkait tingginya curah hujan pada akhir 2025 hingga awal 2026.
Dalam konteks tersebut, Suharyanto menekankan bahwa penguatan kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjadi kunci. Ia menilai, ke depan kepala BPBD perlu memiliki kewenangan penuh agar pengambilan keputusan di lapangan lebih cepat dan efektif. “Kalau kepala BPBD hanya dijabat pelaksana atau dirangkap pejabat lain, dikhawatirkan kewenangannya terbatas. Padahal dalam kondisi darurat, kecepatan dan ketepatan eksekusi sangat menentukan keselamatan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa saat ini masih terdapat 23 kabupaten/kota di Sumatra yang berada dalam status tanggap darurat, meskipun sebagian wilayah lain telah memasuki fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi. Sementara itu, daerah lain di luar Sumatra juga diminta tetap waspada, mengingat banjir besar sempat terjadi di Kalimantan Selatan, serta genangan masih dilaporkan di sejumlah wilayah Jawa Barat.
BNPB menegaskan pentingnya keberanian kepala daerah dalam menetapkan status siaga atau tanggap darurat bencana. Menurut Suharyanto, penetapan status melalui kaji cepat justru mempercepat dukungan pemerintah pusat, baik berupa logistik, peralatan, maupun anggaran melalui dana siap pakai. “Jangan ragu menetapkan status. Dengan SK siaga atau tanggap darurat, bantuan pusat bisa segera masuk. Regulasi sudah lengkap, tinggal keberanian mengambil keputusan,” tegasnya.
Dalam fase tanggap darurat, ia menekankan bahwa prioritas utama adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, terutama dalam 72 jam pertama, atau minimal 48 jam, sembari menunggu dukungan lanjutan dari pusat.
More Read
Selain itu, Suharyanto meminta pemerintah daerah aktif melakukan patroli dan mitigasi di wilayah rawan, khususnya di sepanjang daerah aliran sungai dan kawasan lereng. Jalur evakuasi, sistem drainase, serta komunikasi peringatan dini kepada masyarakat harus dipastikan berfungsi dengan baik. “Longsor dan banjir sering terjadi tiba-tiba. Golden time sangat pendek. Jika hujan lebat lebih dari tiga jam, warga di lereng dan bantaran sungai harus segera dievakuasi,” ujarnya.
Menutup arahannya, Suharyanto menekankan bahwa kesiapsiagaan bencana merupakan tanggung jawab bersama. Sinergi pemerintah daerah, TNI, Polri, kementerian/lembaga, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci untuk menekan risiko dan dampak bencana, khususnya pada periode libur Natal dan Tahun Baru serta awal 2026. “Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi bencana besar. Cukup yang sudah terjadi di tiga provinsi di Sumatra menjadi pelajaran bersama,” pungkasnya dilansir dari laman Infopublik, Rabu (31/12/2025). she
0
