DEMAK (Jatengdaily.com)– Pemkab Demak mengoptimalkan penerimaan pajak daerah untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain PBB-P2, pemerintah daerah kini mendorong peningkatan penerimaan dari opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui program Sengkuyung.
Bupati Demak dr Hj Eisti’anah SE mengatakan, optimalisasi pajak dilakukan dengan memperkuat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Evaluasi penerimaan 2025 menunjukkan hasil opsen PKB lebih tinggi dibandingkan PBB-P2 sehingga perlu menjadi perhatian bersama.
“Ini potensi yang harus kita tingkatkan. Pemerintah daerah perlu membantu pemerintah provinsi mengajak masyarakat agar tertib membayar pajak kendaraan bermotor,” kata Bupati Eisti’anah dalam Rakor Optimalisasi PBB-P2 dan Sengkuyung di Kecamatan Demak, Senin (09/11/2026).
Menurutnya, penerimaan pajak kendaraan bermotor juga akan kembali kepada masyarakat melalui pembangunan. Karena itu, pemerintah desa dan kelurahan diharapkan ikut menyosialisasikan pentingnya membayar pajak kepada warganya.
Meski demikian, Eisti’anah menegaskan, kebijakan pajak tetap memperhatikan kondisi masyarakat. Warga yang terdampak rob, bencana, maupun memiliki lahan tidak produktif dapat mengajukan keringanan, pengurangan, bahkan pembebasan pajak sesuai ketentuan. “Yang penting masyarakat sadar membayar pajak. Kalau lahannya terdampak rob atau tidak produktif, bisa mengajukan keringanan,” ujarnya.
Sekda Demak H Akhmad Sugiharto ST MT mengatakan, program Sengkuyung melibatkan pemerintah desa dan kelurahan untuk mengingatkan warga yang belum melunasi kewajiban pajak. Pendataan juga menjadi perhatian karena terdapat ribuan kendaraan yang masih tercatat atas nama warga Demak, tetapi telah berpindah kepemilikan kepada warga luar daerah.
Disebutkan pula, penerimaan dari PBB-P2 dan opsen PKB mencapai sekitar Rp214 miliar dari total PAD Demak yang berkisar Rp700 miliar. Sementara itu, sejak Bupati Eisti’anah menjabat sebagai bupati, Pemkab Demak belum pernah menaikkan PBB-P2. Bahkan, pengurangan hingga pembebasan pajak diberikan kepada warga terdampak bencana, seperti banjir di Kecamatan Karanganyar pada 2024. Serta warga terdampak rob di Sayung dan Bonang.
Rakor tersebut turut dihadiri Wakil Bupati KH Muhammad Badruddin dan Kepala BPKPAD Demak Yudi Santosa SE MSi Akt. Serta Camat Demak Okky Andrianto selaku penyelenggara acara. Sedangkan tida desa dan kelurahan tercatat telah lunas PBB PP 2026 di Kecamatan Demak yakni Desa Tempuran, Desa Bolo, dan Kelurahan Singorejo.rie-she
