SEMARANG (Jatengdaily.com)– Universitas Diponegoro (Undip) memiliki alumni yang berkiprah di berbagai bidang, mulai dari pemerintahan, politik, hukum, diplomasi, pendidikan, kesehatan, hingga dunia usaha. Sejumlah di antaranya menduduki jabatan strategis di tingkat nasional hingga memimpin perusahaan besar di Indonesia.
Para tokoh tersebut menunjukkan beragam perjalanan karier setelah menempuh pendidikan di Undip. Ada yang mengabdikan diri melalui birokrasi dan pemerintahan, memperkuat penegakan hukum, membangun dunia usaha, hingga berkontribusi dalam hubungan internasional.
Berikut 15 tokoh yang masuk dalam daftar notable alumni Undip, disusun berdasarkan kiprah dan jabatan strategis yang pernah diemban.
1. Robert Budi Hartono – Pengusaha dan Pemilik Djarum Group
Robert Budi Hartono, yang memiliki nama asli Oei Hwie Tjhong, merupakan salah satu pengusaha besar Indonesia. Ia adalah putra kedua Oei Wie Gwan, pendiri perusahaan Djarum, dan bersama kakaknya, Michael Bambang Hartono, melanjutkan serta mengembangkan usaha keluarga tersebut.
Pada 2022, Forbes menempatkan Robert dan Michael Hartono di posisi pertama daftar orang terkaya Indonesia dan peringkat ke-64 dunia.
Selain mengembangkan Djarum, Robert dan Michael menjadi pemegang saham terbesar di Bank Central Asia (BCA) melalui Farindo Holding Ltd. Keduanya juga memiliki investasi di sektor perkebunan kelapa sawit, properti, elektronik, serta bisnis digital.
Melalui Djarum Group, keduanya mengembangkan Polytron yang bergerak di bidang elektronik. Grup usaha ini juga memiliki investasi di sektor properti dan bisnis digital, termasuk Global Digital Niaga atau Blibli.com serta GDP Ventures.
Di luar dunia usaha, Robert memiliki perhatian besar terhadap olahraga bulu tangkis. Ia mendirikan PB Djarum pada 1969 sebagai wadah pembinaan atlet bulu tangkis. Sejumlah atlet nasional, termasuk Liem Swie King, merupakan bagian dari perjalanan klub tersebut.
2. Michael Bambang Hartono – Pengusaha dan Tokoh Olahraga
Michael Bambang Hartono (2 Oktober 1939–19 Maret 2026) merupakan pengusaha nasional dan kakak dari Robert Budi Hartono. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam perkembangan Djarum Group.
Michael pernah menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Undip mulai 1959. Setelah ayahnya, Oei Wie Gwan, meninggal dunia pada 1963, ia kembali ke Kudus untuk membantu mengelola usaha keluarga bersama adiknya, Robert Budi Hartono.
Di bawah kepemimpinan keduanya, Djarum berkembang dari perusahaan keluarga yang bergerak di bidang industri kretek menjadi kelompok usaha yang berinvestasi di berbagai sektor, antara lain perbankan, elektronik, properti, perkebunan, dan bisnis digital. Beberapa perusahaan yang menjadi bagian dari kepentingan bisnis tersebut antara lain BCA dan Polytron.
Selain dikenal sebagai pengusaha, Michael juga merupakan atlet bridge. Pada usia 78 tahun, ia mewakili Indonesia dalam Asian Games 2018 di Jakarta dan berhasil meraih medali perunggu pada nomor supermixed team bridge.
3. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.Si. – Ketua Mahkamah Konstitusi
Arief Hidayat merupakan akademisi hukum yang pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia periode 2015–2018. Sebelum berkarier di lembaga peradilan konstitusi, ia merupakan profesor di Fakultas Hukum Undip.
Arief mengawali perjalanan kariernya setelah menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Undip. Bidang keahliannya meliputi hukum tata negara, hukum dan politik, hukum dan perundang-undangan, hukum lingkungan, serta hukum perikanan.
Pada 4 Maret 2013, Arief terpilih sebagai hakim konstitusi menggantikan Mahfud MD melalui pemilihan di Komisi III DPR RI. Ia kemudian dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 1 April 2013.
Arief resmi menjabat sebagai Ketua MK pada 14 Januari 2015. Selama memimpin lembaga tersebut, ia juga dipercaya menjadi Presiden Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC) selama dua periode.
Perjalanan kariernya di MK mencakup posisi sebagai hakim, Wakil Ketua MK, hingga Ketua MK. Ia juga tercatat sebagai Ketua MK yang terpilih secara aklamasi dalam rapat permusyawaratan hakim untuk dua periode kepemimpinannya.
4. Dr. Baharuddin Lopa, S.H. – Jaksa Agung Republik Indonesia
Baharuddin Lopa (1935–2001) merupakan tokoh hukum nasional yang dikenal karena integritas dan komitmennya dalam penegakan hukum serta pemberantasan korupsi. Ia pernah menjabat sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia pada 2001.
Lahir di Pambusuang, Polewali Mandar, pada 27 Agustus 1935, Baharuddin menempuh pendidikan hukum di Universitas Hasanuddin. Ia kemudian melanjutkan pendidikan doktoral di Undip dan meraih gelar Doktor Ilmu Hukum pada 1982 melalui disertasi mengenai hukum laut, pelayaran, dan perniagaan.
Sepanjang kariernya, Baharuddin pernah mengemban sejumlah jabatan strategis, antara lain Bupati Majene, Kepala Kejaksaan Tinggi di sejumlah provinsi, anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi, serta Menteri Hukum dan Perundang-undangan.
Puncak kariernya di bidang hukum adalah ketika dipercaya menjadi Jaksa Agung Republik Indonesia pada 2001. Meskipun masa jabatannya berlangsung singkat, kiprahnya dalam mendorong penegakan hukum dan penanganan perkara korupsi menjadi bagian penting dari perjalanan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Baharuddin Lopa wafat pada 3 Juli 2001 di Riyadh, Arab Saudi. Atas jasa-jasanya kepada negara, ia dianugerahi Bintang Mahaputera.
5. Dr. (H.C.) Hendarman Supandji, S.H. – Jaksa Agung Republik Indonesia
Hendarman Supandji merupakan Jaksa Agung Indonesia yang menjabat sejak 9 Mei 2007 hingga 24 September 2010. Ia menggantikan Abdul Rahman Saleh dan kemudian digantikan oleh Wakil Jaksa Agung Darmono sebagai pelaksana tugas.
Sebelum diberhentikan, sejak 22 September 2010, keabsahan jabatan Hendarman diperdebatkan menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian gugatan Yusril Ihza Mahendra terkait masa jabatan Jaksa Agung dalam UU Nomor 16 Tahun 2004.
Ia merupakan kakak kandung Hendardji Soepandji, calon Gubernur DKI Jakarta periode 2012–2017, dan Budi Susilo Soepandji, Gubernur Lemhannas periode 2010–2015.
Hendarman Supandji merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang menyelesaikan pendidikan strata satu pada 1972.
6. Dr. (H.C.) Puan Maharani Nakshatra Kusyala Devi, S.Sos. – Ketua DPR RI
Puan Maharani Nakshatra Kusyala Devi merupakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2024–2029. Ia tercatat sebagai perempuan pertama yang menduduki jabatan Ketua DPR RI secara tetap. Puan juga menjadi Ketua DPR pertama pada era Reformasi yang berhasil menjabat selama dua periode berturut-turut, yakni 2019–2024 dan 2024–2029.
Sebelum menjabat sebagai Ketua DPR RI, Puan telah meniti karier politik melalui sejumlah posisi di pemerintahan dan parlemen. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada periode 2014–2019. Dalam Pemilu 2019, Puan memperoleh 404.034 suara dan kemudian ditetapkan sebagai Ketua DPR RI pada 1 Oktober 2019.
7. H. Tjahjo Kumolo, S.H. – Menteri Dalam Negeri dan Menteri PAN-RB 2014–2019
Tjahjo Kumolo (1 Desember 1957–1 Juli 2022) merupakan politikus PDI Perjuangan yang pernah menduduki dua jabatan menteri dalam pemerintahan Indonesia. Ia menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Kerja periode 2014–2019, kemudian dipercaya menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) pada Kabinet Indonesia Maju sejak Oktober 2019 hingga akhir hayatnya.
Lahir di Surakarta, Tjahjo menempuh pendidikan di Semarang sebelum melanjutkan studi di Fakultas Hukum Undip dan lulus pada 1985. Semasa kuliah, ia juga aktif dalam organisasi kepemudaan dan terpilih sebagai Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jawa Tengah.
Karier politiknya dimulai sebagai anggota DPR RI pada 1985. Ia kemudian bergabung dengan PDI Perjuangan setelah sebelumnya menjadi kader Golkar. Pada 2010, Tjahjo dipercaya sebagai Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan.
8. Prof. Dr. H. Muladi, S.H. – Menteri Kehakiman dan Menteri Sekretaris Negara 1998–1999
Muladi (26 Mei 1943–31 Desember 2020) merupakan akademisi, hakim, dan politikus yang memiliki perjalanan panjang di bidang hukum dan pemerintahan. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dan B.J. Habibie, serta Menteri Negara/Sekretaris Negara pada 1999.
Muladi merupakan lulusan Fakultas Hukum Undip dengan bidang Hukum Pidana pada 1968. Setelah menyelesaikan pendidikan doktoral di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran pada 1984, ia melanjutkan kiprah akademiknya dan menjadi dosen hingga Guru Besar Undip. Ia juga pernah menjabat sebagai Rektor Undip.
Dalam perjalanan kariernya, Muladi pernah menjadi anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 1993–1998, anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat RI periode 1997–1999, serta Hakim Agung RI pada 2000–2001. Ia kemudian dipercaya menjadi Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) periode 2005–2011.
Di bidang hukum dan hak asasi manusia, Muladi juga mendirikan dan memimpin Institute for Democracy and Human Rights di The Habibie Center. Berbagai penghargaan pernah diterimanya, antara lain Bintang Mahaputra Adipradana pada 1999 dan The Best Alumni of Undip pada 2003.
9. Prof. Mohamad Nasir, M.Si., Ph.D., Akt. – Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2014–2019
Prof. Mohamad Nasir, M.Si., Ph.D., Akt. merupakan akademisi dan birokrat yang pernah menjabat sebagai Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) periode 2014–2019. Sebelum dipercaya masuk kabinet, ia menjabat sebagai Rektor Undip periode 2014–2018.
Alumnus Fakultas Ekonomi Undip ini dikenal sebagai Guru Besar dalam bidang Behavioral dan Management Accounting di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip. Lahir di Ngawi pada 27 Juni 1960, Nasir memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman panjang di bidang ekonomi serta akuntansi.
Selain menjadi rektor, ia pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip, Pembantu Rektor II Undip, serta Ketua Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Undip. Saat menjabat sebagai Menristekdikti, salah satu perhatian Nasir adalah penertiban perguruan tinggi swasta yang tidak memenuhi ketentuan atau kerap disebut sebagai kampus abal-abal.
10. H. Abdul Kadir Karding, S.Pi., M.Si. – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia pada Kabinet Merah Putih 2024–2025
Abdul Kadir Karding merupakan politikus yang pernah menjabat sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia pada Kabinet Merah Putih periode 2024–2025. Sejak April 2026, ia dipercaya menjabat sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia.
Karding merupakan alumnus Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Undip. Ia memperoleh gelar Sarjana Perikanan dan melanjutkan pendidikan magister di bidang Administrasi Publik di Undip yang diselesaikannya pada 2009. Semasa kuliah, ia aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan pernah menjadi Ketua Senat Mahasiswa serta Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).
Karier politiknya dimulai pada 1999 ketika terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ia kemudian menjabat sebagai Ketua Komisi E, Ketua Fraksi PKB, dan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah.
Karding melanjutkan kiprah politiknya di tingkat nasional dengan menjadi anggota DPR RI selama tiga periode berturut-turut, yakni 2009–2014, 2014–2019, dan 2019–2024. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Komisi VIII DPR RI dan Sekretaris Jenderal DPP PKB periode 2014–2019.
Pada 2022, Karding terpilih sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Diponegoro (IKA Undip).
11. Abel Pires da Silva, S.T., MIT., Ph.D. – Menteri Pekerjaan Umum Timor Leste
Abel Pires da Silva merupakan ilmuwan komputer sekaligus politikus asal Timor Leste. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dalam Pemerintahan Konstitusional Timor Leste VIII di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Taur Matan Ruak.
Abel menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum sejak Maret 2022 hingga Juli 2023. Posisi tersebut menempatkannya dalam jajaran pemerintahan Timor Leste yang bertanggung jawab pada sektor pekerjaan umum.
12. Ir. Diana Kusumastuti, M.T. – Wakil Menteri Pekerjaan Umum 2024–2029
Diana Kusumastuti merupakan alumni Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Undip yang dipercaya menjadi Wakil Menteri Pekerjaan Umum dalam Kabinet Merah Putih periode 2024–2029. Sebelum menduduki jabatan tersebut, ia menjabat sebagai Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Lahir di Solo pada 1967, Diana menyelesaikan pendidikan di Teknik Arsitektur Undip pada 1997 dan melanjutkan studi Magister Studi Pembangunan di Institut Teknologi Bandung. Ia memulai karier sebagai pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum pada 1993 setelah sebelumnya bekerja di perusahaan kontraktor dan konsultan interior.
Pada 2019, ia diangkat menjadi Direktur Bina Penataan Bangunan. Dalam posisi tersebut, Diana terlibat dalam perencanaan Ibu Kota Negara (IKN) dan pembangunan tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.
13. Arif Havas Oegroseno, S.H., LL.M. – Wakil Menteri Luar Negeri 2024–2029
Arif Havas Oegroseno merupakan diplomat senior yang dipercaya menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Merah Putih periode 2024–2029. Ia merupakan alumnus Fakultas Hukum Undip tahun 1986 dan memiliki pengalaman panjang dalam hubungan diplomatik Indonesia.
Lahir di Semarang pada 1963, Arif melanjutkan pendidikan hukum melalui program Master of Law di Harvard Law School pada 1991–1992. Ia memulai karier sebagai diplomat pada 1986 setelah mengikuti proses rekrutmen Departemen Luar Negeri yang saat itu membuka kesempatan bagi mahasiswa Undip.
Sepanjang perjalanan kariernya, Arif pernah mengemban sejumlah tugas diplomatik, termasuk sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Belgia, Luksemburg, dan Uni Eropa. Sebelum dipercaya menjadi Wakil Menteri Luar Negeri, ia menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Jerman.
Salah satu hal menarik dari perjalanan diplomatiknya adalah pendekatan diplomasi budaya yang pernah dilakukan ketika bertugas di Belgia. Saat menyerahkan surat kepercayaan kepada Raja Albert II, Arif memberikan komik Tintin berjudul The Adventures of Tintin: Flight 714 to Sydney karya Hergé. Komik tersebut mengangkat sejumlah unsur Indonesia dan menjadi salah satu cerita yang melekat dalam kiprahnya sebagai diplomat.
14. Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh – Kepala Badan Kepegawaian Negara
Zudan Arif Fakrulloh merupakan birokrat dan akademisi yang menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) sejak 7 Januari 2025. Sebelumnya, ia pernah dipercaya sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan pada 2024 dan Penjabat Gubernur Gorontalo pada 2016–2017.
Zudan memiliki latar belakang pendidikan hukum. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS), kemudian melanjutkan pendidikan magister dan doktor Ilmu Hukum di Undip. Pendidikan magister ditempuh pada 1993–1995, sedangkan pendidikan doktoral diselesaikan pada 1996–2001.
Karier birokrasi Zudan banyak berkaitan dengan administrasi kependudukan dan pemerintahan daerah. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri pada 2015–2023. Selain itu, ia juga dipercaya menjadi Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan sejak 2023.
15. Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., S.H., M.Si. – Ketua Bawaslu RI
Nur Hidayat Sardini merupakan akademisi Undip yang memiliki pengalaman panjang dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemilihan umum di Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) periode 2008–2011.
Sebelum menduduki posisi tersebut, ia pernah menjadi Ketua Panwaslu Provinsi Jawa Tengah pada 2003–2004. Ia juga merupakan salah satu pendiri Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), organisasi yang menjadi wadah bagi mantan fungsionaris Panwas Pemilu 2004.
Setelah menyelesaikan tugasnya di Bawaslu, Nur Hidayat menjadi anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI periode 2012–2017. Ia kemudian kembali mengabdikan diri di Undip sebagai dosen Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. she



