SEMARANG (Jatengdaily.com) – Dua anggota DPRD Kota Semarang masing-masing Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang, Rahmulyo Adi Wibowo dan Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang, Joko Santoso terdaftar dalam data penerima bantuan.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang, Rahmulyo Adi Wibowo membenarkan jika masuk data penerima bantuan sosial dari Pemerintah Kota Semarang.
Dia mengetahui namanya tercantum setelah mengecek di daftar penerima bantuan di website yang disediakan Pemerintah Kota Semarang.
“Saya tidak tahu. Saya coba-coba masuk di linknya daftar bansos. Saya masukan NIK (Nomor Induk Kependudukan). Tiba-tiba muncul, saya kaget,” kata Rahmulyo, Senin (18/5/2020).
Dia tidak pernah mendaftarkan diri, mengusulkan, atau bahkan diusulkan namanya dalam daftar bansos. Mengetahui hal itu, dia pun langsung konfirmasi kepada Pemerintah Kota Semarang.
“Saya konfirmasi ke Pak Wali ternyata diberitahukan bahwa ketua RT, RW, LPMK mendapatkan bansos. Saya adalah ketua LPMK Kelurahan Palebon,” ucapnya.
Dia pun langsung meminta pihak terkait untuk mencoret namanya dalam daftar penerima bantuan sosial. Sementara, bantuan berupa sembako yang telah diantarkan ke rumahnya langsung diberikan kepada warga yang lebih berhak menerima.
“Saya menerima bantuan sembako senilai Rp 100 ribu. Sekali itu saja. Saya langsung kembalikan,” tambahnya.
Rahmulyo juga mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Semarang yang merasa mampu, namun namanya tercantum dalam daftar bantuan sosial agar meminta dialihkan kepada warga yang lebih membutuhkan. Sehingga, bantuan dari pemerintah benar-benar tepat sasaran.
“Saya mengajak kepada semua orang yang merasa mampu bukan hanya ketua RT RW LPMK tapi semua warga yang merasa mampu, begitu cek datanya ada daftarnya, usul saja untuk dicoret. Tujuannya supaya orang yang menerima adalah bener-benar mereka yang berhak menerimanya pop,” paparnya.
Tak hanya Rahmulyo, Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang, Joko Santoso juga menerima bantuan sembako. Paket sembako yang diterima olehnya merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diantar melalui pos. “Bukan dari kota (Pemkot) tapi dari provinsi. Diantar lewat pos,” ungkapnya.
Paket sembako tersebut, kata Joko, akhirnya langsung diserahkan untuk dapur umum yang ada di lingkungannya agar dapat dimanfaatkan bersama warga.
Menurutnya, pembagian paket sembako dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini belum berdasarkan basis data yang terbaru. Pasalnya, di wilayahnya, Kelurahan Bandarharjo, Semarang Utara, ditemukan beberapa penerima yang sudah meninggal ataupun sudah pindah tempat tinggal.
“Saya sayangkan, data-data itu banyak orang yang meninggal, terus ada orang yang sudah pindah lama tapi juga mendapat bansos. Ada juga justru keluarga baru dapat. Saya tidak tahu basis datanya apa,” ujarnya.
Joko berharap, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Semarang terkait pendistribusian paket sembako. Jika berkoordinasi dengan Pemkot, dia yakin data sudah tervalidasi.
Sementara, Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi mengatakan, pihaknya memang mengambil kebijakan bahwa ketua RT, RW, dan LPMK diberi bantuan namun bukan bantuan sosial melainkan lebih kepada sebuah atensi dari Pemerintah Kota Semarang lantaran peran mereka selama pandemi covid-19 sangat membantu pihak kelurahan dalam memberikan data.
“Ini bukan tidak tepat sasaran melainkan kebijakan kami untuk bisa memberikan atensi kepada RT, RW, dan LPMK yang selama ini membantu perangkat lurah,” terangngnya.
Dia berharap, jika ketua RT, RW, dan LPMK merasa mampu, bantuan tersebut bisa dialihkan kepada warga sekitar yang tidak mampu. “Kalau mereka mampu, saya berharap mereka bisa mengerti itu dan menyerahkan kepada tetangganya. Hal ini jangan dibuat persoalan yang serius. Kami yang mengambil kebijakan itu,” katanya. Ugl –st