SEMARANG (Jatengdaily.com)– Masalah penataan permukiman dan kawasan kumuh di perkotaan butuh penanganan khusus. ‘’Kita tahu semua secara normatif, perumahan merupakan konsen semua pihak. Apalagi tren dunia, mayoritas penduduk dunia akan ada di perkotaan. Oleh karena itu, butuh penanganan yang komprehensif,’’ jelas Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Dr Sofyan A Djalil SH, saat menjadi pembicara utama dalam Webinar Undip SDGs seri 6 bertajuk Mewujudkan Perumahan dan Perkotaan Inklusif di Era Pandemi Covid-19 dan Kehidupan New Normal, Kamis (9/7/2020).
Menurutnya, selama ini memang ada kelemahan dalam penanganan pertanahan di Indonesia. Hal ini mengingat peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang hanya sebagai regulator, misalnya memberi sertifikat. Seharusnya BPN juga berperan dalam penataan perkotaan. Sehingga bisa membantu dalam penyediaan tanah, permukiman dan penataan perkotaan.
Lebih lanjut menurutnya, dalam menata perkotaan sudah saatnya bersifat komprehensif, dengan melibatkan perguruan tinggi dan masyarakat. ‘’Pendekatannya jangan hanya teori dan teks book saja. Namun juga pendekatan sosial, dan yang cocok adalah pendekatan lokal, yakni melihat kondisi lokal wilayah yang akan ditata. Sehingga, ada semacam penataan tata ruang yang kolaboratif,’’ jelasnya.
‘’Kita perlu berpikir, yakni dengan mencari solusi yang beda dari solusi sebelumnya di bidang tata ruang. Misalnya, perguruan tinggi, masyarakat, kabupaten dan kota terlibat dalam mendesain tata ruang dengan melihat dan mencerminkan kondisi lokal wilayah. Hasilnya akan lebih baik dan fokus,’’ jelasnya.
Hadir dalam kesempatan ini, Dekan Fakuktas Teknik Undip Prof I M Agung Wibowo yang membuka acara. Sedangkan Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan Undip, Prof Budi Setiyono memberi sambutan mewakili rektor. Menurutnya dengan diskusi ini diharapkan bisa memberi masukan untuk mencari solusi terhadap persoalan permukiman di Tanah Air, khususnya perkotaan. Hadir juga sejumlah nara sumber lain. She