JAKARTA (Jatengdaily.com)- Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) meminta semua pihak tetap menunggu keputusan Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) terkait hasil riset obat virus Covid-19.
Sebab, riset yang dikembangkan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya bersama TNI Angkatan Darat (AD) dan Badan Intelijen Negara (BIN) telah melalui uji klinis fase ketiga dan tinggal diregistrasikan ke BPOM.
“Ya, tentu akan diperiksa detail oleh instansi terkait. Kalau di Indonesia BPOM yang menentukan, karena itu obat,” ujar JK dalam siaran pers saat ia menghadiri acara Donor Darah Ikatan Alumni Universitas Brawijaya, Jakarta, Minggu (23/8/2020).
Sebab, pengembangan vaksin Covid-19 membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak. Indonesia harus bekerja sama dengan pihak lain terkait biaya karena memproduksi sebuah vaksin tidak murah. “Untuk vaksin sendiri memang kita harus berkerja sama secara global karena biaya riset dan produksinya tidak murah,” ungkapnya.
Sementara itu, mengambil dari laman resmi BPOM www.pom.go.id pada Rabu (19/8/2020) Kepala Badan POM Penny K Lukito menyatakan, dalam melakukan tugas mengawal penelitian dan pengembangan obat Covid-19 ini, Badan POM selalu melibatkan tim pakar yang ahli di bidangnya, dari dunia kesehatan maupun bidang lainnya.
Memasuki pertengahan kuartal ketiga tahun 2020 ini, Badan POM telah mengawal pelaksanaan beberapa uji klinik obat Covid-19, termasuk salah satunya adalah uji klinik untuk 5 kombinasi obat yang diajukan oleh tim peneliti Universitas Airlangga (UNAIR).
Kepala Badan POM menjelaskan lebih lanjut bahwa Tim Peneliti UNAIR dengan sponsor Badan Intelijen Negara (BIN) telah mengajukan Protokol Uji Klinik (UK) untuk 5 Kombinasi Obat pada tanggal 12 Juni 2020.
Pada Rabu 19 Agustus 2020, Badan POM baru menerima laporan hasil uji klinik tersebut yang diserahkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa kepada Kepala Badan POM. Terhadap hasil uji klinik tersebut akan dilakukan evaluasi untuk dapat menyimpulkan apakah uji klinik tersebut valid atau tidak, dan mengetahui apakah obat kombinasi tersebut lebih baik daripada obat standar yang digunakan.
Kepala Badan POM menekankan perlunya kehati-hatian dalam pengambilan keputusan dari hasil uji klinik ini, mengingat penggunaan obat kombinasi baru yang tidak tepat akan mengakibatkan risiko efek samping, resistensi, dan biaya yang tidak perlu.
“Hal lain yang perlu menjadi perhatian dalam memproduksi obat adalah bahwa obat kombinasi tersebut harus dapat diformulasi dengan baik dan tidak menimbulkan inkompatibilitas baik secara kimia maupun fisik. Industri Farmasi yang akan memproduksi harus telah memiliki sertifikat Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB),” tutur Kepala Badan POM.
“Semua keputusan dilakukan berdasarkan bukti ilmiah yang kuat dan dilakukan oleh tim KOMNAS Penilai Obat. Badan POM akan memberikan Persetujuan Penggunaan pada masa darurat jika hasil evaluasi data uji klinik tersebut dinyatakan valid dan sesuai serta telah memenuhi aspek mutu dalam proses pembuatannya,” tegas Penny K. Lukito. she