SEMARANG (Jatengdaily.com) – Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang membongkar 26 rumah tanpa dokumen izin, di Kampung Karangjangkang, Ngemplak Simongan Semarang Barat, Selasa (7/9/2021) pagi. Warga yang tak terima adanya perobohan itu adu mulut dengan Anggota Satpol PP Kota Semarang.
Dua alat berat backhoe merobohkan lapak pedagang tepi jalan. Namun tak berapa lama warga terlibat ricuh ketika petugas mengeluarkan perabot warga dari dalam.
Tak tanggung-tanggung, selain adu mulut, warga juga terlibat dorong mendorong secara fisik dengan Satpol PP.
Kepala Satpol PP Kota Semarang Fajar Purwoto mengatakan perobohan rumah tanpa izin ini sudah melewati prosedur yang sah.
“Dari Dinas Penataan Ruang Kota Semarang sudah mengeluarkan surat rekom segel dan bongkar. Dari kuasa hukum pemilik tanah juga sudah keluarkan surat peringatan satu dan dua. Di PTUN pun warga juga kalah,” kata Fajar.
Selain itu, kata dia, kuasa hukum pun sudah mengurus kepemilikan di Badan Pertanahan Nasional. Dengan mengacu pada ketetapan itu, maka pihaknya merobohkan rumah tersebut.
“Kalau posisi sudah benar tapi kita biarkan, kan sama aja Satpol PP enggak kerja. Makanya kita robohkan,” tegasnya.
Ia menuturkan, pihaknya berulang kali telah menggelar mediasi antara pemilik tanah dengan warga terkait hasil pengadilan. Namun warga tak ada yang datang.
“Saya minta lah warga tidak perlu meributi keputusan pengadilan. Sehingga ketika Satpol PP bertugas, tidak berbenturan dengan warga. Kami datang kesini untuk penegakkan peraturan daerah,” jelas dia.
Apalagi, kata dia, sebagian warga telah menerima tali asih. Rinciannya, pemilik lapak menerima 15 juta, pemilik rumah menerima 40 juta.
Kuasa Hukum pemilik tanah, Rizal Thamrin memgatakan kegiatan ini penegakkan perda terkait tindakan warga menempati lahan milik orang lain.
“Tanah ini milik klien kami Atas nama Putut Sutopo yang sebelumnya telah melaporkan ke Dinas Penataan ruang. Sebelumnya sudah ada surat peringatan dan perintah pembongkaran,” kata Rizal.
Beberapa pekan sebelum pembongkaran, warga menggugat Satpol PP ke PTUN Semarang namun ditolak. “Karena ditolak itulah maka hari ini dilakukan perobohan,” ujarnya.
Pihaknya pun telah memiliki bukti bukti kepemilikan lahan Putut seperti akte jual beli tanah. “Pemilik rumah sudah mendapat tali asih sebesar 40 juta,” tandas dia.
Salah seorang warga berinisial R mengaku tak terima rumahnya dirobohkan. Dia meminta keadilan dari pemerintah.
“Tolong pak Gubernur Jateng dan Walikota Semarang, kami mohon keadilan, carikan jalan tengahnya,” ujar dia. adri-yds