SEMARANG (Jatengdaily.com) – Uniersitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang menggelar webinar nasional. Webinar kali ini diikuti tak kurang dari 680 peserta dari berbagai kalangan terdiri atas ASN, mahasiswa dan pemerhati Reformasi Birokarsi di Indonesia. Webinar dipandu oleh Moderator dosen FISIP Dr Indra Kertati MSi berlangsung hangat dan dinamis, Selasa (29/03/2022).
Rektor Untag Semarang Prof Dr Drs Suparno MSi menyatakan, reformasi birokrasi salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia. Reformasi birokrasi, dilakukan melalui penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien.
Webinar Nasional bertajuk “Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Goernance) melalui zoom tersebut digelar oleh FISIP Untag Semarang. Menurut Dekan FISIP Untag Dr Rini Werdiningsih MS, tujuan webinar di antaranya untuk meningkatkan pemahaman terhadap perkembangan regulasi penyelenggaraan Reformasi Birokrasi kepada aparatur pemerintah daerah, mahasiswa dan masyarakat sehingga mampu dilaksanakan dengan baik, serta memberikan dampak upaya perubahan mindset dalam meningkatkan kinerja dan kelembagaan pemerintah daerah.
Di samping itu juga untuk meningkatkan pemahaman akan strategi dalam membangun Reformasi Birokrasi yang berimplikasi pada kesiapan ASN Kelas Dunia tahun 2024 sebagaimana target dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.
”Selain itu juga untuk mengetahui Best Practices upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam menjalankan Reformasi Birokrasi, serta untuk memetakan persoalan pencapaian reformasi birokrasi di daerah,” ujar Dr Rini Werdiningsih MS.
Sementara itu Prof Dr Erwan Agus Purwanto MSi (Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan RB), sebagai keynote speaker menyatakan, upaya yang dilakukan pemerintah ternyata bukan hal yang mudah. Cita-cita mewujudkan ASN Kelas Dunia harus berhadapan dengan persoalan kapasitas dan kelembagaan yang tidak secara cepat dapat diselesaikan.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 menjadi bukti pemerintah serius untuk melakukan penataan birokrasi, sehingga mampu setara sebagai birokrasi kelas dunia.
Sementara itu Bupati Pekalongan Fadia Arafiq SE MM dan Ir Mila Yuniarti MT, Kepala Bagian Organisasi Kota Surakarta, selaku pembicara menyatakan reformasi birokrasi sedang berproses. Di mana Peraturan Kemenpan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional hingga kini belum usai dan masih menuai kebimbangan maupun kegalauan bagi ASN. ”Mengubah mindset dan gaya mengelola pemerintahan tidak mudah dan banyak mengalami hambatan,” katanya.
Munculnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi baru diluncurkan dan belum memberikan titik terang dalam pencapaian Reformasi Birokrasi yang ideal, maka melalui webinar ini diharapkan ada titik terang. st