UNGARAN (Jatengdaily.com) – Anggaran relokasi Kantor Kelurahan Bergas Lor dan Kantor Kelurahan Ngempon, yang diusulkan Pemkab Semarang dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020 disetujui DPRD Kabupaten Semarang.
DPRD juga menyetujui usulan anggaran usulan anggaran renovasi Kantor Kelurahan Wujil, pembangunan gedung pertemuan Kelurahan Bawen dan gedung pertemuan Kelurahan Bandarjo.
KUA PPAS 2020 hasil pembahasan Badan Angggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Semarang tersebut disetujui dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Semarang, Rabu (31/7/2019).
‘’Rapat Banggar DPRD bersama TAPD Kabupaten Semarang menyepakati usulan anggaran relokasi Kantor Kelurahan Bergas Lor sebesar Rp 1,6 miliar, relokasi Kantor Kelurahan Ngempon Rp 1,6 miliar, dan renovasi Kantor Kelurahan Wujil sebesar Rp 500 juta pada Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Disepakati pula usulan pembangunan gedung pertemuan Kelurahan Bawen sebesar Rp 600 juta, dan pembangunan gedung pertemuan Kelurahan Bandarjo sebesar Rp 600 juta,’’ ujar Sekretaris DPRD Kabupaten Semarang, Budi Kristiono.
Adapun struktur APBD dalam rancangan KUA PPAS 2020, terdiri pendapatan daerah sebesar Rp 1.950.887.931.000 sementara belanja daerah Rp 2.013.230.108.000 sehingga defisit anggaran sebesar Rp 62.342.177.000.
Adanya defisit anggaran dipenuhi dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp 65.125.190.000 dikurangi pengeluaran pembiayaan Rp 2.783.013.000 sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Angggaran (SILPA) diproyeksikan Rp 0.
Bupati Semarang dr Mundjirin menjelaskan Kantor Kelurahan Bergas Lor dan Kelurahan Ngempon direlokasi karena bangunannya sudah lama. Sehingga sudah tidak layak lagi untuk kantor. ’’Sudah tidak layak, daripada ambruk. Relokasi kantor kelurahan masih di sekitar lokasi lama,’’ jelas usai menghadiri paripurna DPRD.
Menurut Mundjirin, pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu prioritas program kegiatan tahun 2020. Kebijakan ini menindaklanjut instruksi Presiden Jokowi agar akses jalan tersambung ke jalan-jalan desa terutama untuk mendukung pariwisata dan pertanian. ’’Kami menyikapi itu. Mudah-mudahan bisa selesai meskipun tidak 100 persen,’’ ungkapnya.
Mundjirin mengungkapkan, pembangunan infrastruktur ada tambahan jalan poros desa. Karena tidak semua pembangunan jalan poros desa dibiayai dana desa, tapi sebagian dibiayai APBD. ’’Dulu kita targetnya membangun sekitar 740 kilometer jalan kabupaten. Sekarang tambah jalan poros desa, sehingga lebih banyak, mungkin dua kali lipatnya,’’ jelasnya. rus-yds