SEMARANG (Jatengdaily.com) – Lembaga Kajian Politik Nagara Institut mencurigai adanya diskriminasi dalam pendistribusian pupuk subsidi, sehingga banyak dikeluhkan para petani.
“Contoh mereka membuat pupuk sendiri kemudian berhasil produktifitasnya, tetangga ikut melakukan hal yang sama. Dalam perkembangannya menjadi sasaran oknum penegak hukum. Saya rasa ada masalah,” kata Direktur Utama Lembaga Kajian Politik Nagara Institut, Akbar Faizal, Kamis (21/12).
Pihaknya menemukan banyak problem yang harus dibicarakan untuk mencari jalan keluar. Diantaranya Jawa Tengah dalam beberapa terakhir jumlah petaninya berkurang dan produktivitasnya turun nomor dua setelah Jawa Timur.
“Hasil riset kita masih ada problem. Menyangkut pupuk kami memilih Jateng untuk pertama, Surabaya, Karawang, kemudian Jakarta,” ungkapnya.
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah, Supriyanto mengatakan problem yang diterima justru alokasi pupuk subsidi dari pusat yang belum memenuhi kebutuhan hingga ketidaksesuaian data penerima subsidi di Sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (eRDKK) dengan e-alokasi.
“Kalau jumlah yang disediakan berkurang karena alokasi itu hanya untuk 9 jenis petani komoditas tertentu, padahal komoditas kita ada 69. Seperti alokasi untuk padi jagung, kedelai, tapi ada petani lain yang tak dapat alokasi seperti petani kentang, porang, kakao, tebu, tembakau,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah, Supriyanto usai Focus Group Discussion “Perbaikan Distribusi Pupuk Perspektif Pelaku usaha pertanian dan peran serta pemerintah daerah di Semarang, Kamis (21/12).
Dia menyebut banyak masalah penyaluran pupuk subsidi di antaranya ketidaksinkronan data, hingga adanya oknum nakal yang bermain. Sedangkan data eRDKK saat ini dengan musim tanam yang akan datang tidak sama.
“Apalagi banyak petani kita penggarap. Misal hari ini saya sewa lahan tapi bulan depan belum tentu saya sewa lahan tanam. Pemilik tani A tapi disewakan yang lain, tapi kartu eRDKK tak diberikan jadi penyewa tidak bisa nebus subsidi, itu kondisi di lapangan. Banyak human eror ada satu desa di kabupaten Magelang tidak bisa menebus pupuk karena teman-teman penyuluh tidak memasukkan nama-nama petani ke eRDKK,” ujarnya.
Dengan permasalahan yang ada, nantinya dapat mengevaluasi program kartu tani hingga distribusi pupuk bersubsidi. Adapun sejumlah masalah bisa menjadi solusi ke depan subsidi pupuk akan dilanjutkan atau dialihkan.
“Kita pusing dengan administrasi dan perbedaan persepsi. Belum kenakalan teman-teman personel penyaluran. Prinsip ada kebijakan pemerintah pusat mau dibawa ke mana atau masih perlu dilanjutkan subsidi pupuk atau diganti dengan subsidi hasil tani,” jelasnya.adri-St
